Selain anggaran Rumah DP nol, DPRD DKI juga memangkas beberapa anggaran di tingkat KUA-PPAS 2020 yang dianggap tidak terlalu penting. Subsidi transportasi, misalnya,  disunat dari Rp 6,7 triliun menjadi Rp 5,5 triliun. Anggaran penyertaan modal daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) juga dipotong Rp 400 miliar hingga tersisa Rp 2,7 triliun. Pemotongan dilakukan setelah kisruh pembangunan hotel di TIM yang ditolak para seniman di pusat kesenian Jakarta itu. 

Keinginan Anies mengembalikan anggaran program strategisnya ke usulan awal itu mendapat dukungan dari partai pengusungnya. Fraksi Gerindra DPRD DKI menyatakan bakal memperjuangkan keinginan gubernur.

 "Pasti akan dibahas lagi, Gerindra akan memperjuangkan itu," ujar anggota Fraksi Gerindra Syarif di DPRD DKI, Kamis 28 November 2019.

 Rumah DP Nol Rupiah di Klapa Village

Syarif menyatakan Fraksi Gerindra bakal memeriksa kembali secara internal, karena pembahasan akan masuk ke tahap RAPBD. Dia mengungkap alasan anggaran dicoret guna menutup defisit. "Dicoret kemarin karena efisiensi, ada defisit," ujarnya.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyatakan anggaran Rumah DP Nol dihapus karena plafon anggaran DKI masih defisit Rp 1,3 triliun. "DP 0 rupiah kan uangnya belum dipakai, kita kurangi Rp 1 T dari Rp 2 T, lalu kami kurangi lagi jadi habis," ujar Prasetio di DPRD, Kamis.

Menurut anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDI P Gembong Warsono, DPRD mencoret dana talangan tersebut karena tidak bermanfaat untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dia menilai syarat program DP Nol rupiah harus berpenghasilan Rp 4-7 juta. "Kan masih banyak masyarakat yang penghasilannya di bawah itu," ujarnya.

Hingga saat ini, program strategis DKI itu belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Dari 780 unit hunian rumah DP nol di Nuansa Pondok Kelapa, baru 48 unit yang ditempati.