TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta DPRD DKI membahas ulang anggaran rumah DP nol yang dipangkas habis dari Rp 2 triliun menjadi tinggal Rp 500 miliar. Anies menyatakan bahwa talangan rumah tanpa uang muka adalah program strategis DKI karena menyangkut kepentingan umum.
Anies optimistis anggaran yang telah dipotong dewan bakal dinaikkan lagi seperti sedia kala karena pembahasan APBD DKI belum final. "Masih ada pembahasan, belum sampai RAPBD, nanti kita lihat lagi," kata Anies di kawasan Monas, Jumat, 29 November 2019.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau proyek pembangunan rumah DP nol rupiah Samawa di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat, 12 Oktober 2018. Rusunami ini diperuntukkan bagi warga yang ber-KTP DKI Jakarta serta berpenghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dalam KUA PPAS 2020 DKI awalnya mengusulkan anggaran rumah DP nol Rp 2 triliun. Karena efisiensi, angka itu dipangkas menjadi Rp 1 triliun.
Anggaran itu kena cukur lagi dalam pembahasan internal Pemerintah Provinsi DKI menjadi Rp 500 miliar, setelah plafon anggaran DKI defisit Rp 10 triliun. Namun dalam penyisiran internal DPRD anggaran tersebut dinolkan.
Meski sempat dipangkas habis oleh DPRD, dalam penandatanganan nota kesepakatan (MoU) KUA-PPAS APBD 2020 di gedung DPRD DKI, Kamis lalu, pos Pembiayaan Perolehan Rumah atau DP Nol masih memperoleh Rp 500 miliar.
