Sengkarut Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Akan Bermuara ke Mana?

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktifitas pelayanan di kantor BPJS Kesehatan di Kawasan Matraman, Jakarta, Selasa, 5 November 2019.  Perubahan tarif BPJS Kesehatan tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2020. Tempo/Tony Hartawan

    Aktifitas pelayanan di kantor BPJS Kesehatan di Kawasan Matraman, Jakarta, Selasa, 5 November 2019. Perubahan tarif BPJS Kesehatan tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2020. Tempo/Tony Hartawan

    Hermawan mengatakan, nilai tunggakan itu bervariasi untuk setiap rumah sakit. Hanya saja, ia menggambarkan, penerimaan untuk rumah sakit tipe C setiap bulannya bisa mencapai Rp 8 miliar. "Dihitung saja kalau itu ditunggak, jadi berapa?" tuturnya. Kondisi itu smakin berat bagi rumah sakit swasta yang harus mengatur keuangannya sendiri. 

    Di sisi lain, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dinilai tidak akan secara langsung berdampak kepada rumah sakit. "Mau naik 100 persen atau 200 persen itu tidak langsung berhubungan dengan rumah sakit, melainkan hanya kepada BPJS Kesehatan," ujar Hermawan. "Bagi kami, semakin cepat klaim diresposn dan pelunasan pembayaran dilakukan, akan semakin memudahkan rumah sakit."

    Melihat pro-kontra yang terjadi, Direktur Riset Center of Reform on Economy atau Core, Piter Abdullah menilai bahwa permasalahan dan kegaduhan muncul akibat sudut pandang masing-masing pihak yang berbeda. Ia melihat beberapa pihak cenderung tidak konsisten dalam argumentasinya.

    "BPJS diminta tidak defisit tapi tidak boleh menaikkan iuran. Padahal di sisi lain pemerintah sedang dalam kesulitan karena terjadishortfallpajak yang besar dan mengancam defisit fiskal," tutur Piter. 

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (ketiga kiri) mendampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kedua kanan) menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019. ANTARA

    Untuk menyelesaikan sengkarut yang seolah tak berujung ini, Piter menilai setiap pihak terkait mesti duduk bersama mencari solusi dan melihat situasi yang terjadi. Ia sendiri melihat, dalam keadaan perlambatan ekonomi seperti saat ini, kenaikan iuran untuk PBPU kelas 3 adalah langkah yang tidak tepat. Sebab, kenaikan itu bisa berdampak negatif kepada daya beli yang berujung juga pada perlambatan konsumsi.

    "Menurunkan defisit BPJS tidak hanya dengan menaikkan iuran. Bisa dengan meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran, mengurangi moral hazardrumah sakit dan dokter agar pelayanan BPJS benar-benar sesuai yang dibutuhkan," Piter menambahkan.

    Di sisi lain, Piter juga meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan menyama-ratakan nilai iuran seluruh peserta BPJS Kesehatan. Sebab, hal ini juga dapat menimbulkan moral hazard, khususnya untuk para peserta kaya.

    Piter berharap sengkarut defisit BPJS Kesehatan bisa segera diakhiri. Sehingga, tidak lagi muncul kegaduhan yang tidak produktif. Dengan demikian, rapat berbelas jam hingga tengah malam, diskusi berhari-hari, atau pembahasan berbulan-bulan itu bisa segera bermuara pada solusi yang menenangkan banyak pihak. 

    CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY | BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.