"Misalnya kelas 6 ada prakarya membuat pigura dari stik eskrim, itu memang butuh lem," ucap dia.
Meski begitu, anggaran lem tidak untuk semua anak dari berbagai kelas. Prakarya hanya diperlukan di beberapa kelas. Pengadaan lem pun tidak dihitung dengan asumsi satu anak satu lem.
Sebelummnya, pada 23 Oktober lalu, Anies memang mengumpulkan semua kepala satuan kerja perangkat daerah. Gubernur tak hanya membeberkan sejumlah usul anggaran yang aneh. Dia juga meminta para pejabat itu menyisir kembali anggaran di instansinya dan menghapus usul yang tidak masuk akal.
“Jangan diulangi lagi. Perbaiki segera. Saya tak mau ada anggaran yang disisip-sisipi (siluman). Kalau tak bisa, Anda out (diberhentikan). Tolong diperhatikan,” kata Anies dalam rekaman video berdurasi lebih dari satu jam yang diunggah ke YouTube itu.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaku bersalah setelah anggaran pembelian lem aibon Rp 82 miliar di plafon APBD DKI 2020 dibongkar politikus PSI.
Dua hari lalu, kepada wartawan, Anies mengatakan anggaran aneh-aneh itu bisa lolos karena kelemahan sistem penganggaran elektronik (e-budgeting). Sistem itu, menurut dia, tak bisa otomatis mendeteksi dan memverifikasi usul anggaran yang tidak masuk akal.
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ima Maidah, mengatakan lolosnya anggaran janggal ke dalam Rancangan APBD 2020 bukan karena kelemahan sistem e-budgeting.
Sistem e-budgeting DKI Jakarta sudah bagus. Hal ini terbukti pada penyusunan anggaran era gubernur sebelum Anies yang transparan dan akuntabel.
Anggaran janggal bisa lolos, menurut Ima, lebih mungkin lantaran kesalahan orang di balik sistem e-budgeting. Pejabat yang ditugasi memasukkan data bisa saja melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Di samping itu, kata dia, anggaran aneh bisa lolos jika pengawasan oleh gubernur dan pejabat pengawas lainnya lemah.
“Sehebat apa pun sistemnya, tanpa pengawasan atau ada human error, hal itu (anggaran aneh) akan tetap ada,” ucapnya.
Dinas Pendidikan dan Komisi E DPRD akhirnya menghapus anggaran untuk pengadaan lem aibon senilai Rp 82 miliar dalam rapat pembahasan rancangan APBD DKI 2020. "Ya, tadi nol-in karena narasi lem aibon yang digunakan tidak ada," ujar ketua Komisi E Imam Satria di DPRD DKI, Kamis sore 31 Oktober 2019.
Imam mengatakan setelah dihapus Dinas Pendidikan akan menggantikan kegiatan tersebut atau menyesuaikan dengan kegiatan yang diusulkan oleh sekolah. Imam juga meminta dinas lebih cermat dan hati-hati dalam menyusun rancangan anggaran.
TAUFIQ SIDDIQ | IMAM HAMDI | LANI DIAN
