TEMPO.CO, Jakarta - Sosok Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak yang akan dilantik pada esok hari dipastikan bakal memikul beban yang sangat berat. Terlebih jika memperhatikan ketergantungan yang sangat besar terhadap sektor perpajakan sebagai penerimaan utama dan menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN saat ini.
Direktur Riset Center of Reform on Economy, Piter Abdullah Redjalam, berharap Dirjen Pajak terpilih—untuk menggantikan Robert Pakpahan yang memasuki masa pensiun pada akhir Oktober ini--benar-benar menguasai ilmu perpajakan. Ia juga diharapkan tak terkait dengan partai politik tertentu.
Piter juga menggarisbawahi bahwa Dirjen Pajak yang baru harus fokus bekerja secara profesional dan bertanggungjawab dengan kesadaran penuh akan beban berat dari tugasnya. Terutama karena ada pekerjaan berat yang menantinya di bidang perpajakan, di tengah kondisi perekonomian yang makin lesu.
Salah satunya bisa dengan menuntaskan program pengampunan pajak beberapa tahun yang lalu agar tidak membebani konsumsi dan investasi ke depan. Pasalnya, kata Piter, saat ini konsumsi dan investasi domestik dalam tiga tahun terakhir cenderung tertahan di kelompok orang-orang kaya.
"Dugaan saya terkait dengan tax amnesty yang menurut pandangan saya tidak cukup jelas ujungnya," kata Piter kepada Tempo, Rabu, 30 Oktober 2019. "Mereka yang tidak ikut tax amnesty yang kita ketahui cukup banyak bagaimana perlakuannya, bagaimana dengan ancaman sanksi yang dulu santer digaungkan saat tax amnesty?"
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah mengantongi nama sosok Pengganti Robert Pakpahan sebagai Dirjen Pajak. Sebabnya, Robert akan memasuki masa pensiun pada akhir Oktober 2019.
Meski begitu, Sri Mulyani masih enggan mengatakan sosok pengganti tersebut ke publik. "Nanti saat pak Robert telah memasuki masa pensiun akan saya umumkan," katanya, Rabu pekan lalu.
