Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Marthin Hadiwinata menyoroti adanya tiga kemunduran pada sektor kelautan dan perikanan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kemunduran pertama, kata dia, tampak dari pemilihan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju, menggantikan Susi Pudjiastuti.
"Kemunduran pertama terlihat dari menteri terpilih untuk KKP dipimpin politikus. Sudah seharusnya kementerian KP yang terkait dengan produksi pangan perikanan nasional dipimpin oleh profesional yang paham masalah produksi perikanan dari akar rumput hingga kebijakan nasional," kata Marthin dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 Oktober 2019.
Kedua, Marthin melihat Jokowi menjadikan posisi KKP sebagai transaksi ke mantan lawannya. Mengingat, Edhy adalah politikus Gerindra yang pada pemilu lalu berseberangan dengan Jokowi. Langkah itu, menurut dia, menunjukan Jokowi tidak mendudukkan dalam perhatian utama terhadap kelautan dan perikanan. "Karena jika masih menjadi fokus, seharusnya tidak ditransaksikan," ujar Marthin.
Ketiga, ia mengatakan kondisi ini bergeser sangat jauh dari cita-cita poros maritim Jokowi. "Ini menunjukkan pemerintah hanya akan menjadikan laut sebagai sumber daya yang akan di eksploitasi, terlihat dari adanya nomenklatur Kementerian Maritim dan Investasi," tuturnya.
Adapun pengamat telekomunikasi, Heru Sutadi, mengatakan, dalam 100 hari ke depan, Menteri Komunikasi dan Informatika yang baru, Jhonny G. Plate sudah memiliki tugas yang menumpuk. “Pak Johnny bisa langsung gaspol,” katanya saat dihubungi Tempo pada Rabu pagi.
Menurut Heru, sebagai tugas perdana, Johnny mesti menggencarkan pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi dalam 100 hari mendatang. Sebelum dibahas di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat, Kominfo juga mesti menggodok matang poin-poin dalam beleid tersebut.
Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2019-2024 Johnny Gerard Plate tiba di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, pada Rabu, 23 Oktober 2019. Johnny didampingi oleh Menkominfo periode sebelumnya, Rudiantara. Keduanya akan mengikuti prosesi serah-terima jabatan menteri. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Kemudian, Johnny memiliki tugas menyelesaikan konsep pembangunan backhaul dan akses pendukung pengoperasian Palapa Ring. Palapa Ring merupakan infrastruktur tol langit. Keberadaannya menjadi tulang punggung serat optik nasional dan akan menjangkau sebanyak 34 provinsi.
Selain mematangkan proyek Palapa Ring, Heru mengatakan Kominfo memiliki tugas lebih luas untuk mengevaluasi program-program lawas. “Kominfo memiliki tugas mengeluarkan kebijakan interkonekai berbasis IP, lalu reevaluasi program 1000 Startup dan dorongan baru untuk menginkubasi startup yang sudah dikurasi,” ujar Heru.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan P. Roeslani berharap formasi kabinet yang baru dapat menjawab berbagai tantangan yang masih mewarnai perekonomian Indonesia. Tantangan itu misalnya defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran belanja, masalah perizinan usaha, masalah kemiskinan, juga kualitas sumber daya manusia.
"Hingga masalah fundamental struktural, seperti efisiensi dan produktifitas serta lapangan kerja," ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 23 Oktober 2019. Terlebih lagi, ia mengingatkan ada tantangan luar negeri mengenai ketidakpastian ekonomi global yang membuat ekspor Indonesia turun dan masih menekan perekonomian global.
MARTHA WARTA SILABAN| FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR
