Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cerita Prabowo Soal Abraham Lincoln dan Kode di Kabinet Jokowi

Reporter

image-gnews
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berswafoto bersama awak media usai bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. Foto: Joko Widodo
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berswafoto bersama awak media usai bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. Foto: Joko Widodo
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPresiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bakal mengumumkan jajaran menteri kabinet jilid II pada Senin, 21 Oktober 2019. “Besok pagi, saya perkenalkan karena besok sore Pak Ma’ruf Amin ke Jepang,” kata Jokowi, Ahad, 20 Oktober 2019 di Jakarta.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan sudah mengantongi nama-nama menteri. Ia menuturkan susunan itu sudah tak bisa diutak-atik. "Ya, kurang lebih. Saya belum menghitung," kata Jokowi saat ditanya apakah 16 kursi akan diisi oleh kader partai politik.

Beredar kabar bahwa Jokowi menyiapkan 16 kursi untuk partai politik. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menyampaikan kementerian di Kabinet Kerja Jilid II akan tetap berjumlah 34. Sedangkan pembagian antara menteri dari politikus dan profesional yakni 45:55. 

Meski mempertahankan sejumlah wajah lama, namun kursi kabinet ke depan lebih banyak diisi orang baru. "Yang baru lebih banyak," tuturnya. Namun, Jokowi tidak menjawab apakah dari 16 kursi itu ada jatah untuk Partai Gerindra atau partai nonkoalisi lainnya. 

Keberadaan Gerindra di kabinet memang sedang menjadi sorotan. Hingga saat ini, baik kubu koalisi maupun oposisi belum memberikan keterangan resmi terkait keberadaan Gerindra. Padahal, Ketua Umum Prabowo Subianto sudah bertemu Presiden. Bahkan, Prabowo telah menemui beberapa ketua umum partai pengusung Jokowi.

Prabowo pun pernah melemparkan sinyalemen agar diajak ke kabinet. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pernah bercerita ihwal kisah dua pemimpin Amerika Serikat, Abraham Lincoln dan William Seward saat rapat pimpinan nasional Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 16 Oktober 2019.

"Abraham Lincoln itu selama hidupnya fight dengan Seward, tokoh yang lebih senior," kata Sandiaga Uno di rumahnya, Jalan Pulombangkeng Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Oktober 2019.

Menceritakan ulang kisah Prabowo, Sandiaga mengatakan bahwa pada suatu ketika Abraham menyatakan ingin bertemu dengan Seward di kongres parlemen Amerika Serikat. Seward menolak bertemu, bahkan menyebut Lincoln sebagai monyet.

Lincoln pun urung bertemu Seward. Bertahun-tahun kemudian, mereka terus bertarung secara politik hingga Lincoln akhirnya terpilih menjadi presiden.

Setelah terpilih, Abraham ternyata menawari William Seward untuk menjadi Menter Luar Negeri Amerika Serikat atau Secretary of State. Padahal, jabatan ini merupakan posisi ketiga terkuat di Amerika Serikat setelah presiden dan wakil presiden.

"Seward akhirnya nanya, lho kamu tahu kan saya benci banget sama kami. Kenapa kamu menawarkan posisi menteri luar negeri ini kepada saya," ujar Sandiaga.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia meneruskan, jawaban Lincoln justru mengagetkan dan membuka mata para penasihat dan pendukungnya, termasuk juga pendukung Seward. Menurut Lincoln, dia dan Seward memiliki kesamaan yakni cinta kepada Amerika Serikat.

"Iya saya tahu kamu benci sama saya, bilang saya monyet dan saya juga benci banget sama kamu, tapi ada satu hal yang tidak bisa dibantahkan, dua dari kita memiliki kecintaan luar biasa kepada United States of America," kata Sandiaga.

Menurut Sandiaga, Prabowo menyebut bahwa Lincoln memerlukan masukan dari Seward. Lincoln membutuhkan Seward untuk menjadi orang terdekatnya. "Karena kecintaan kepada USA dan saya butuh masukan, bukan (masukan) asal bapak senang, bukan orang yang memberikan masukan yang ingin saya dengar. Saya butuh Anda sebagai orang terdekat dengan saya," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyindir keberadaan oposisi di pemerintahan Jokowi. Sebagai salah satu pengusung Jokowi dalam Pilpres 2019, Surya mengkhawatirkan sejumlah partai yang semula oposisi kini merapat ke koalisi pemerintahan untuk bergabung di Kabinet Jokowi Jilid II.

"Saya pikir hampir semua, ya (partai oposisi merapat ke pemerintah)," ujar Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, menjelang acara Pelantikan Presiden-Wapres siang ini, Ahad, 20 Oktober 2019.

Menurut Surya, kondisi tersebut tidaklah baik untuk demokrasi yang membutuhkan checks and balance. "Kalau tidak ada lagi yang beroposisi, demokrasi berarti sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi otoriter atau monarki kalau enggak ada oposisi."

Kendati demikian, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi. "Saya pikir sudah dihitung tentunya. Otorisasi ada di tangan Presiden. Kan, ini sistem kita presidensial," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan siap menerima Partai Gerindra menjadi bagian dari Koalisi Jokowi. Namun, Arsul berpesan agar jika Gerindra bergabung tidak bersikap seperti oposisi. "PPP hanya menggarisbawahi, kalau masuk pemerintahan jangan berperilaku sebagai oposisi. Itu aja," ujar Arsul di Kompleks DPR RI, Jakarta pada Kamis, 17 Oktober 2019.

Arsul meminta agar Gerindra bertingkah seolah-olah bukan bagian dari koalisi. "Jangan kursinya mau, yang enggak enak enggak mau."


Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

10 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

BW menduga Jokowi melakukan praktik kampanye terselubung dan sekaligus menggerakkan berbagai sumber daya dipemerintahan sebagai modus operasi.


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

5 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

6 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

8 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

10 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

10 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

11 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

11 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?