Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Gemuk Jokowi dan Oposisi Macan Ompong

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Presiden Joko Widodo mengundang Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo mengundang Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin diprediksi akan menghadirkan koalisi gemuk yang tidak sebanding dengan kekuatan oposisi. Gerindra dan Demokrat memberi sinyal kuat akan meninggalkan PKS dan PAN, lalu merapat ke pemerintahan.

"Oposisi hanya akan menjadi macan ompong. Tak akan punya gigi dan nyali untuk mengkritik pemerintah," ujar Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, saat dihubungi Tempo pada Senin, 14 Oktober 2019.

Ujang mengkhawatirkan, kondisi ini akan menyebabkan kekuasan tanpa kontrol. Mengutip Lord Acton, "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely". Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pasti korup. 

"Jadi, sebaiknya Demokrat dan Gerindra bersama-sama rakyat di luar pemerintah agar fungsi checks and balance itu berjalan," ujar Ujang.

Usai Pilpres 2019, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat pecah kongsi. PAN baru-baru ini menyatakan sikap mengikuti jejak PKS yang sudah sejak awal teguh di jalan oposisi.

"PAN sudah mengambil sikap yang jelas, yaitu berada di luar kabinet. Demokrasi membutuhkan checks and balances," ujar Anggota Dewan Kehormatan PAN, Drajad Wibowo saat dihubungi Tempo pada Ahad, 13 Oktober 2019.

Jika bekas koalisinya merapat ke pemerintahan, PAN juga tak mempersoalkan. "Itu hak partai masing-masing. Para pendukung Prabowo-Sandi juga mempunyai hak mengambil sikap, apakah sepakat dengan beliau berdua atau justru merasa kecewa," ujar Drajad.

Sementara itu, Prabowo terus memainkan langkah kuda bertemu Jokowi dan sejumlah ketua umum dari Koalisi Indonesia Kerja. Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sejauh ini peluang Gerindra berkoalisi dengan pemerintahan yakni 50:50. Konsep ketahanan pangan, energi, ekonomi serta pertahanan dan keamanan yang ditawarkan oleh Gerindra, juga diklaim telah diterima oleh Jokowi.

Santer beredar informasi, Gerindra menginginkan pos-pos menteri sesuai bidang tersebut. Sejauh ini, calon yang menguat adalah Edhy Prabowo dan Fadli Zon. "Pokoknya kalau kemudian kami masuk (koalisi Jokowi), ya itu posnya kemungkinan ada untuk Pak Fadli," ujar Dasco, Jumat lalu.

Adapun Demokrat, sudah menyatakan mendukung pemerintah. Namun, masih menunggu diajak berkoalisi oleh kubu Jokowi. "Kami mendukung pemerintahan mendatang tanpa syarat. Soal apakah akan dimasukkan dalam koalisi, kan itu tergantung Pak Jokowi dan partai-partai lain," ujar Wasekjen Demokrat Andi Arief saat dihubungi Tempo pada Ahad, 13 Oktober 2019.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut sudah melihat tanda-tanda matinya oposisi ini sejak kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dengan murah diberikan pada kubu oposisi.

Kursi-kursi pimpinan di alat kelengkapan Dewan, atas nama proporsionalitas, diberikan rata untuk semua partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Lucius, pembagian jabatan itu sebagai politik suap yang sejak awal dilakukan untuk melemahkan kelompok oposisi.

Lucius menilai praktik ini bahaya bagi demokrasi karena oposisi yang menjalankan fungsi kontrol disuap dengan kursi-kursi jabatan. “Itu artinya penting sekali masyarakat sipil untuk memastikan kontrol di DPR terus terjadi,” ucap dia.

Belum lagi, semua pucuk pimpinan di parlemen kini dikuasai partai pendukung pemerintah. Kursi Ketua DPR diduduki Puan Maharani dari PDIP dan Ketua MPR dijabat Bambang Soesatyo dari Golkar, partai pendukung pemerintah. La Nyalla Mattalitti, pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, juga menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Oposisi tersisih.

Dosen ilmu politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyebut fenomena politik seperti sekarang ini sebagai "the winner takes all", pemenang pemilihan umum mengambil semua posisi strategis. "Kondisi ini ada sisi baik dan buruknya," ujar Adi saat dihubungi, Kamis, 3 Oktober 2019. 

Sisi baiknya adalah bisa dipastikan semua kebijakan politik pemerintah aman tanpa protes berarti dari parlemen. "Kabar buruknya adalah matinya oposisi di parlemen."

Kosongnya pos-pos kritis ini, ujar Adi, bisa memantik munculnya oposisi jalanan seperti yang dilakukan mahasiswa belakangan.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dua Insiden Saat Kunker Jokowi di Sumut Ini Menyeret Nama Paspampres

38 menit lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) berkomunikasi dengan pedagang saat meninjau Pasar Gelugur di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/3/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Dua Insiden Saat Kunker Jokowi di Sumut Ini Menyeret Nama Paspampres

Saat kunker Jokowi di Sumatra Utara terjadi dua insiden yang menyeret nama Paspampres. Apa saja insiden itu? Bagaimana pula respons Paspampres?


Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

1 jam lalu

Konflik agraria yang terjadi di Kendeng bermula pada Juni 2014 yang disebabkan PT Semen Indonesia hendak melakukan pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Kabupaten Rembang. Konflik Kendeng bermula ketika PT Semen Indonesia mendapatkan izin penambangan kapur di Pegunungan Kendeng. Warga sekitar menolak dan menduduki rencana lokasi tapak pabrik. dok. TEMPO
Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

Konflik agraria periode Jokowi sebanyak 2.939 kasus, 72 warga tewas. Di masa SBY ada 1.520 kasus, 70 tewas.


Ahli Gizi Unair Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Makan Merah yang Diluncurkan Jokowi

1 jam lalu

Minyak Makan Merah. (Foto: Humas Kemenkop)
Ahli Gizi Unair Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Makan Merah yang Diluncurkan Jokowi

Proses produksinya yang tidak melalui penyulingan atau bleaching tak berarti Minyak Makan Merah bebas dari dampak negatif.


Soal Jokowi Pimpin Koalisi Besar Pro-Prabowo, Ini Kata Airlangga Golkar

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan (Sumsel) Bobby Adhityo Rizaldi (kedua kiri) berjabat tangan dengan anggota partai saat tiba di lokasi acara konsolidasi Partai Golkar se-Sumbagsel di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 26 Januari 2024. Golkar menargetkan perolehan suara di atas 55 persen suara untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden no urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Sumbagsel.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Soal Jokowi Pimpin Koalisi Besar Pro-Prabowo, Ini Kata Airlangga Golkar

Usul Jokowi jadi pemimpin koalisi gabungan partai pendukung Prabowo Subianto yang berpasangan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disuarakan sejumlah elit Partai Solidaritas Indonesia (PSI)


Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (keempat kanan) dan sejumlah Dirut BUMN menekan serune peresmian pabrik pupuk di Dermaga 3 PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Jumat 10 Februari 2023. Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Pabrik Pupuk Nitrogen, Fosfat, dan Kalium (NPK) PT PIM yang berkapasitas produksi 500.000 ton per tahun. ANTARA FOTO/Rahmad
Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

Presiden Jokowi minta program pupuk subsidi harus didasarkan pada volume kebutuhan pupuk, bukan hanya mengikuti anggaran.


Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

3 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. ANTARA/Andi Firdaus
Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

Istana dan Paspampres merespons soal wafatnya Marhan Harahap saat Jokowi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sumatra Utara.


Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Golkar setidaknya dapat jatah minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Apa kata Gerindra.


Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

3 jam lalu

Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin (kanan) menyampaikan pidato saat peresmian pabrik minyak goreng merah di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis, 14 Maret 2024. ANTARA/Yudi Manar
Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

Presiden Jokowi menambah 14 PSN baru untuk tahun ini. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat.


Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

Pemerintahan Jokowi mencatat 195 PSN selesai hingga Februari 2024 senilai Rp1.519 triliun. Sebanyak 77 dalam penyelesaian dan tambah 14 tahun ini


Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menaiki mobil listrik golf buggy di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan.