Donald Trump di Bawah Ancaman Pemakzulan

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kanan), dan pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnel. Reuters

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kanan), dan pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnel. Reuters

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump mulai khawatir dengan ancaman pemakzulan yang telah digulirkan oleh Demokrat di DPR, akibat kebocoran percakapan telepon dirinya dengan Presiden Ukraina.

    Jajak pendapat 26-30 September oleh Reuters/Ipsos menemukan bahwa 45 persen orang dewasa Amerika percaya Trump harus dimakzulkan. Angka ini naik dibandingkan angka 37 persen dalam jajak pendapat serupa yang dilakukan minggu lalu. Empat puluh satu persen mengatakan Trump tidak boleh dimakzulkan dan 15 persen mengatakan mereka "tidak tahu."

    Sementara menurut jajak pendapat CNN baru yang dilakukan oleh SSRS setelah pengumuman penyelidikan pemakzulan resmi oleh DPR Demokrat pekan lalu menunjukkan, sekitar setengahnya, yakni 47 persen, mendukung pemakzulan Presiden dan mencopotnya dari jabatan, naik dari 41 persen dalam jajak pendapat CNN pada Mei.

    Bukan hanya pada survei. Rupanya, kekhawatiran Trump tersirat pada pernyataan pada Senin ketika dia mengatakan Gedung Putih tengah menyelidiki siapa yang membocorkan teleponnya dengan Volodymyr Zelensky.

    Namun, seperti dikutip dari New York Times, 1 Oktober 2019, tidak jelas langkah apa yang diambil Gedung Putih untuk mengidentifikasi whistleblower, tetapi Gedung Putih telah mengetahui selama berminggu-minggu bahwa seorang agen CIA mengajukan kekhawatiran tentang transaksi Trump dengan Ukraina. Namun untuk menemukan whistleblower, yang anonimitasnya dilindungi oleh hukum, dipandang sebagai langkah berani bagi seorang presiden di bawah pengawasan ketat atas penyalahgunaan kekuasaan.

    Trump pada hari Senin juga mempertanyakan apakah ketua Komite Intelijen DPR, Adam B. Schiff, harus ditangkap karena pengkhianatan akibat mengungkap transkrip panggilan telepon yang dilakukan oleh Trump dengan presiden Ukraina selama sidang kongres baru-baru ini.

    Trump menuduh Schiff berbohong kepada Kongres ketika Schiff merangkum sebagian dari apa yang dikatakan Trump kepada Presiden Volodymyr Zelensky dari Ukraina selama panggilan telepon 25 Juli. Trump meminta Zelensky untuk membantu dan menyelidiki Joe Biden, pesaing dari Demokrat. Demokrat mengatakan permintaan itu adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Mereka telah memulai penyelidikan pemakzulan.

    Seminggu sebelum Trump menelepon Zelenskiy, Trump menahan US$ 400 juta atau Rp 5,7 triliun bantuan ke Ukraina. Para pengkritiknya menuduhnya menggunakan dana itu sebagai pengaruh untuk menekan Zelenskiy agar melakukan penyelidikan, menurut Reuters. Gedung Putih juga dituduh mengamankan transkrip percakapan telepon ke pusat data rahasia negara sebagai upaya menutupi skandal Trump.

    Transkrip percakapan telepon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy. Sumber: reuters.com

    Trump dan pengacara pribadinya, Rudy Giuliani, menuduh Joe Biden mendesak Ukraina untuk memecat seorang jaksa yang sebelumnya menyelidiki pemilik perusahaan energi yang mempekerjakan Hunter, dan bahwa Joe Biden telah mengancam untuk menahan jaminan pinjaman US$ 1 miliar (Rp 14,3 triliun) dari AS untuk Ukraina. Joe Biden yang menjadi wapres saat itu, bersama dengan pemerintah-pemerintah Eropa dan lembaga-lembaga internasional, memang mendorong pemecatan jaksa penuntut umum Ukraina, Viktor Shokin, karena menuduh dia tidak cukup berbuat banyak untuk membasmi korupsi di Ukraina.

    Aduan whistleblower dan transkrip pembicaraan Trump-Zelensky yang dipublikasikan pekan lalu oleh pemerintahan Trump telah menjadi dasar penyelidikan DPR, yang mereka harapkan akan menyelesaikannya pada musim gugur ini. Dewan yang dikontrol Demokrat hanya membutuhkan mayoritas sederhana untuk meloloskan pasal pemakzulan, sementara dua pertiga dari Senat yang dikuasai Partai Republik diharuskan untuk menghukum dan mengeluarkan Presiden dari jabatannya.

    Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell, sekutu Donald Trump, mengatakan pada Senin senat tidak akan punya pilihan selain melakukan pemakzulan jika DPR meloloskan artikel yang menuntut presiden melakukan kejahatan, menurut aturan Kongres.

    "Aturan impeachment Senat sangat jelas," kata McConnell, dalam sebuah wawancara dengan CNBC, dikutip dari CNN. "Senat harus mengambil resolusi pemakzulan jika itu datang dari DPR."

    Enam hari setelah pengumuman Ketua DPR Pelosi yang membuka penyelidikan pemakzulan Trump, kini tumbuh kekhawatiran di antara sekutu Presiden bahwa ia tidak memahami implikasi dari apa yang ada di depan atau seberapa cepat ancaman bergerak.

    Menurut sumber CNN, Trump menghabiskan akhir pekan dengan menelepon ajudan dan rekan-rekannya, mencerca para pengungkap fakta dan mereka yang memberi orang itu informasi yang berkaitan dengan panggilan teleponnya dengan para pemimpin asing.

    Lalu bisakah Trump dimakzulkan?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.