Lebih jauh Alip juga memastikan soal obligasi PT Delta Merlin Dunia Textile (DMDT) senilai US$ 300 juta, dengan kupon pertama jatuh tempo September 2019 bakal dibayar. "Uang senilai US$ 12,9 juta sudah tersedia di rekening penampungan bunga (interest reserve account) dan akan dibayarkan sesuai tanggal yang ditetapkan," ujar Alip.
Meski utang sangat besar, Manajer Humas Duniatex Group, Donalia S. Erlina, menyatakan, perusahaan tetap memprioritaskan kelangsungan pekerjaan dari karyawannya yang jumlahnya mencapai 45.000 orang. Puluhan ribu karyawan tersebut sebagian besar berasal dari daerah sekitar pabrik di Jawa Tengah.
"Kami ingin meluruskan berita-berita terkait persoalan keuangan dihadapi Duniatex bahwasanya sampai saat ini perusahaan dan produksi masih berjalan seperti biasa tidak mengalami gangguan," kata Donalia, Sabtu, 10 Agustus 2019. Perusahaan juga akan menempuh upaya perbaikan arus kas dibarengi dengan mengurangi kapasitas produksi dan mengurangi biaya lembur (overtime) karyawan.
Didirikan pada 1974, saat ini Duniatex Group telah menjadi salah satu perusahaan tekstil besar di Indonesia dan memiliki 25 pabrik yang bergerak dari hulu hingga hilir dengan produk yang dihasilkan berupa pemintalan benang, knitting, kain mentah, kain jadi, hingga printing. Perusahaan ini beroperasi hampir di semua wilayah kabupaten Jawa Tengah dan produknya telah masuk ke pasar domestik bahkan mancanegara.
Adapun keterlambatan pembayaran utang kredit sindikasi ini disebabkan adanya penurunan kinerja DDST. Turunnya kinerja perusahaan itu terimbas dari kondisi industri akibat efek tidak langsung dari perang dagang AS-Cina.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan pabrik-pabrik tekstil yang tutup kebanyakan adalah yang tak melakukan revitalisasi permesinan. "Sebagian pabrik kalah karena teknologinya lama sekali. Tetapi kalau yang revitalisasi permesinan dia cukup bagus," ucapnya. “Untuk melindungi dari serbuan impor kami akan lakukan harmonisasi tarif. Itu yang kami jaga karena itu kan jadi bagian juga dari industri garmen.”
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono menyatakan sektor menengah merupakan sektor yang paling tertekan dalam industri tekstil karena adanya impor kain. Sementara banjir impor terjadi karena peralatan atau mesin yang ada di dalam negeri itu sudah tua.
Terlebih hingga kini belum ada investasi yang cukup besar dalam sektor menengah, rata-rata Rp 400 miliar per tahun. Kalau dari sektor menengah bisa menambah kapasitas, Sigit optimistis industri tekstil dalam negeri tidak akan kalah bersaing. “Kalau mau naikkan ekspor, kapasitas hilir harus diperbanyak. Hanya saja, kalau mau diperbanyak impor jadi besar juga karena masih lemah di tengah,” ujarnya.
Terkait hal ini, Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Mardjoko, menyatakan telah menerima permohonan dari pelaku industri untuk menyelidiki dampak lonjakan impor tekstil. Pemerintah juga menyatakan siap mendorong kebijakan pengamanan atau safeguard bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional yang tengah mengalami tekanan akibat adanya banjir impor.
