Algojo Itu Bernama Revisi UU KPK

Pegawai KPK menutup lambang KPK sebagai bentuk protes terhadap revisi UU Nomor 30 Tahun 2002, Jakarta, Ahad, 8 September 2019. TEMPO/M Rosseno Aji

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pegawai menutupi lambang Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan dengan kain hitam, Ahad, 8 September 2019. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dan ratusan pegawai lainnya menyaksikan penutupan lambang itu. Ini aksi simbolik yang dilakukan bila revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 atau revisi UU KPK disetujui.

Mereka menggambarkan pemberantasan korupsi ke depan bakal gelap jika revisi UU KPK usulan DPR itu disetujui dan dipimpin oleh calon komisioner bermasalah. "KPK akan diselimuti kegelapan ketika revisi UU KPK isinya dapat melumpuhkan KPK disetujui," kata Saut.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan ada sembilan poin perubahan yang berpotensi bikin lembaganya mandul. Dia mengatakan bila disetujui maka independensi KPK terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan dewan pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyidik dan penyelidik dibatasi.

Revisi, kata Agus, juga bisa menyebabkan penuntutan perkara korupsi harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara ke tahap penuntutan dipangkas kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, serta kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara turut dipangkas. “KPK di ujung tanduk.”

Indonesia Corruption Watch menyatakan pembatasan penyadapan bakal membuat KPK tak bertaji. Dalam RUU KPK Pasal 12 B diatur bahwa KPK mesti mendapatkan izin dari Dewan Pengawas untuk menyadap. Menurut ICW, aturan ini justru memperlambat penanganan tindak pidana korupsi dan bentuk intervensi penegakan hukum di KPK. “Selama ini, fakta hukum yang didapatkan KPK menjadi bukti penting untuk proses persidangan,” kata peniliti ICW, Kurnia Ramadhana.

Keberadaan Dewan Pengawas juga dipersoalkan oleh Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Andalas Feri Amsari. Feri menuturkan bakal muncul konflik kepentingan dengan adanya Dewan Pengawas. Apalagi menurut draf RUU, Dewan Pengawas terdiri dari tiga orang yang dipilih DPR, dua lainnya dipilih presiden. “Akan ada banyak intervensi politik dalam setiap penanganan perkara di KPK.”






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

31 menit lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

4 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

8 jam lalu

Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

Gonjang ganjing BRIN terus bergulir. Ramai reaksi dan keluhan dianggap bukti perubahan berhasil.


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

1 hari lalu

Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko merespons desakan agar dirinya mundur dari jabatannya.


Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

1 hari lalu

Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

Polemik soal Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang dituntut mundur masih terus berlangsung. Bagaimana profil Laksana?


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

1 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

1 hari lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.


KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

1 hari lalu

KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

KPK menemukan ada 16 entitas yang hidup di pelabuhan. Dampaknya adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.