TEMPO.CO, Riyadh – Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed Bin Salman, dikabarkan bakal mengupayakan proses persidangan sebelas orang tersangka pembunuh kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi, selesai sebelum pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020.
Berdasarkan laporan intelijen Uni Emirat Arab, ini dilakukan agar isu pembunuhan jurnalis Khashoggi tidak menjadi tema debat kampanye pilpres di AS.
Ini terkait kemungkinan Donald Trump kembali mengajukan diri sebagai Presiden AS untuk periode kedua. Trump dikenal memiliki kedekatan hubungan dengan MBS, sapaan Mohammed.
“Itu merupakan langkah bijak dari Riyadh untuk segera menutup kasus ini dan menghukum orang-orang yang bersalah sebelum pemilu AS dimulai,” begitu bunyi laporan intelijen UEA yang bocor dan dilansir Middle East Eye pada Selasa, 6 Agustus 2019.
Laporan itu menyebutkan,”Jika tidak maka pembunuhan itu bisa menjadi salah satu topik debat pilpres AS.”
Laporan intelijen ini disusun oleh lembaga Emirates Policy Centre, yang merupakan lembaga pemikir dan dekat denga pemerintah UEA dan lembaga keamanan setempat.
Laporan itu berjudul “Laporan Bulanan tentang Arab Saudi, Isu 24 Mei 2019”. Dokumen ini beredar secara terbatas dan hanya diperuntukkan bagi pimpinan UEA.
Dalam situsnya, pengurus lembaga ini menyebut dirinya sebagai lembaga pemikir berbasis di Abu Dhabi, UEA. Berdiri pada September 2013, lembaga ini mengkaji ancaman internal dan eksternal terhadap negara di kawasan Teluk dan dunia Arab secara luas.
“Emirates Policy Center bertujuan menyajikan analisis strategis dan model bagi para pembuat kebijakan UEA dengan pandangan yang akurat terkait keamanan UEA dalam konteks regional dan internasional,” begitu dilansir situs epc.ae.
Menurut media Middle East Eye, laporan ini tidak tercantum di situs resmi lembaga pemikir itu.
Menurut media ini, kedekatan hubungan Trump dan Khashoggi telah dikenal luas. Contohnya, Trump menolak permintaan tim investigasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dokumen investigasi FBI terkait kematian Khashoggi. Alasannya, pemberian dokumen itu bisa membahayakan penjualan senjata canggih AS ke Riyadh.
Menurut pelapor khusus PBB, Agnes Callamard, yang menginvestigasi kasus pembunuhan Khashoggi, para pembunuh menyebut korbannya sebagai hewan kurban. Para pembunuh ini, seperti dilansir sebelumnya, merupakan anggota tim Direktorat Intelijen Umum Arab Saudi.
MBS telah merombak lembaga ini dengan memberhentikan pejabat deputi. Namun, laporan CIA dan PBB menyebut adanya indikasi keterlibatan orang dekat MBS dan putra mahkota dalam kasus yang menghebohkan dunia internasional itu.
Menurut dokumen intelijen tadi, pejabat Saudi berusaha menutup kasus ini dengan membayarkan uang diyat dalam jumlah besar kepada ahli waris Khashoggi. Ini agar mereka melepaskan hak pembalasan atau qisas.
“Otoritas Saudi berencana menggunakan otoritas keagamaan kerajaan untuk menutup kasus ini,” begitu bunyi isi laporan itu.
Belum ada tanggapan dari pemerintah Saudi mengenai berita dari bocoran dokumen ini.
Soal pembayaran uang diyat itu, Salah Khashoggi, yang merupakan putra tertua korban, menyebut pembayaran uang baru-baru ini kepada keluarga bukan sebagai bentuk pengakuan kesalahan oleh penguasa Saudi.
“Rilis dari keluarga korban menekankan bahwa pembayaran uang dari pemerintah bukanlah bagian dari upaya penyelesaian tapi sebuah bantuan murah hati dari pemerintah dan sikap baik hati kepada warga negara,” begitu dilansir dokumen tadi. Ada dugaan Salah mengatakan ini atas permintaan pejabat tertentu di pemerintahan Saudi.
Soal pengadilan yang sedang berlangsung, seperti dilansir Reuters, pelapor khusus PBB Callamard mengatakan prosesnya berlangsung tertutup. Identitas para terdakwa tidak diumumkan. Lima dari 11 terdakwa terkena ancaman mati dalam kasus ini.
Sedangkan pejabat Saud al-Qahtani, yang disebut sebagai tangan kanan MBS dan diduga kuat mendalangi operasional pembunuhan ini, masih berkeliaran tidak tersentuh tangan hukum.
“Proses pengadilan digelar dalam ruang tertutup. Identitas para terdakwa tidak umumkan maupun identitas terdakwa yang terkena dakwaan hukuman mati,” kata Callamard.
Callamard juga mengatakan paket pembayaran keuangan kepada keluarga Khashoggi dari pemerintah Arab Saudi diragukan keabsahannya dalam hukum HAM internasional.