Selain membahas struktur internal partai, kongres PDIP juga akan membahas desain pemerintahan ke depan serta sejumlah isu-isu seperti politik, ekonomi, pangan, dan lingkungan, guna menentukan sikap partai ke depan. Berkaitan dengan sejumlah isu tersebut, Megawati juga akan memberi masukan soal nomenklatur kabinet kepada Presiden Terpilih Joko Widodo atau Jokowi, dalam mendatang. "Misalnya apakah Menperin mau digabung dengan Mendag, itu akan kami jawab (di kongres). Apakah Menko akan tetap empat atau tiga, akan kami jawab," ujar bekas Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu.
Hasto menyebut, masukan tersebut diberikan Megawati dalam rangka menyesuaikan struktur kepengurusan partai dengan kabinet. "Karena itu, kami bisik-bisik dulu nih dengan Pak Presiden, kira-kira gimana nih menko-nya. Jumlahnya mau berapa. Karena struktur ini akan jadi bagian yang berkomunikasi intens dalam hal kebijakan pemerintahan," ujar dia.
Saat ini Kabinet Kerja terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri. Empat Menko tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
Sejumlah petinggi partai dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) mengatakan, komposisi kabinet mendatang akan disesuaikan dengan program prioritas pembangunan manusia yang didengungkan dalam pidato "Visi Indonesia" yang didengungkan Jokowi pada Ahad, 14 Juli 2019. Kabinet mendatang akan dibentuk lebih efektif dan efisien.
Presiden Jokowi saat ini mengaku telah menerima sejumlah nama-nama calon menteri yang diusulkan sejumlah pihak untuk kabinet mendatang. Seorang petinggi PDIP menyebut, Megawati Soekarnoputri sendiri punya usulan agar portofolio menteri perdagangan diberikan Muhammadiyah. Pemikiran itu didasari peran besar Islam dalam perdagangan di Indonesia. Muhammadiyah yang berdiri pada 1912 tak lepas dari Saraket Islam yang mulanya organisasi dagang.
Sementara untuk Menteri Sosial, Megawati ingin posisi itu diisi tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU). Sebab, setiap hari NU bersentuhan dengan kalangan miskin. Sementara PDIP sendiri, mengicar posisi Menteri Pendidikan yang saat ini dijabat kader Muhammadiyah, Muhadjir Effendi.
Hal menarik lainya dalam kongres mendatang, PDIP akan mengundang bekas seteru Jokowi pada pilpres 2019, Prabowo Subianto. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menampik bahwa undangan untuk Prabowo sama dengan membuka pintu koalisi dengan Gerindra. Hasto menyebut, undangan tersebut baru sebatas membuka ruang dialog.
Sejauh ini, Hasto menyebut Presiden Jokowi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah satu frekuensi dalam urusan membangun bangsa dan negara ke depan. "Ini kan suasana kebatinan ini saling connect, chemistry-nya, sudah satu frekuensi lah," ujar Hasto Kristiyanto saat ditemui Tempo di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta pada Rabu, 24 Juli 2019.
Partai Gerindra sebelumnya telah menggodok konsep ketahanan dan kemandirian pangan serta energi untuk ditawarkan kepada Presiden terpilih Joko Widodo. Hasto mengatakan, mereka memang belum bertemu untuk membicarakan hal itu. Tetapi dalam garis pokok konsepnya, ujar Hasto, terdapat sejumlah kesamaan dengan PDIP, karena Megawati dan Prabowo memang pernah berpasangan dalam pemilihan presiden 2009.
"Ketika kita bicara politik kedaulatan energi, Gerindra setuju. Ketika bicara kedaulatan pangan, Gerindra setuju. Ketika kita bicara kedaulatan keuangan, Gerindra setuju. Dulu kan itu konsep itu kami diskusikan," ujar Hasto. Selepas kongres, Megawati pun berencana jalan-jalan ke kediaman Prabowo di Hambalang.
