Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Adu Kuat Bambang Soesatyo vs Airlangga Menjelang Munas Golkar

Reporter

image-gnews
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi mengumumkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto di Ruang Rapat Fraksi Golkar, Kompleks Parlemen,  15 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi mengumumkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto di Ruang Rapat Fraksi Golkar, Kompleks Parlemen, 15 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita
Iklan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aburizal Bakrie belum menunjukkan sikap. Selaku Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar, Ical—sapaan akrab Aburizal—mengirimkan surat arahan bertanggal 25 Juni 2019 kepada DPP. Isi surat itu menyatakan raihan 85 kursi parlemen Golkar saat ini, dianggap jauh dari target Golkar sebanyak 110 kursi. Dewan Pembina kemudian merasa evaluasi penting demi Pilkada 2020 dan Pilpres 2024.

Menurut Ical, DPP PG tetap selayaknya melakukan evaluasi menyeluruh dan obyektif terhadap penurunan jumlah kursi legislatif di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota apalagi dengan perolehan jauh dari target yang diharapkan. “Sehingga dapat menjadi bahan pembenahan partai dan juga sebagai masukan dalam pelaksanaan Sukses Pilkada 2020 dan Sukses Pemilu 2024." Ical menyampaikannya dalam surat.

Ical enggan menjawab lugas ketika ditanya apakah surat itu berarti ia mengoreksi kepemimpinan Airlangga. “Baca saja yang benar (suratnya). Jangan menerjemahkan sendiri.” Ical menjawab pesan singkat Tempo, dua hari lalu.

****


Di tengah manuver Bambang Soesatyo, Airlangga Hartarto tak banyak bicara. Dia sudah membentuk tim sembilan yang terdiri dari sejumlah politikus kawakan Golkar, untuk memuluskan langkahnya menjadi ketua umum kembali. Mereka adalah Melchias Marcus Mekeng, Agus Gumiwang Kartasasmita, Adies Kadir, Roem Kono, Aziz Syamsuddin, Zainudin Amali, Lodewijk F. Paulus, Dito Ganinduto, dan Happy Bone Zulkarnain.

Disamping tim ini, juga ada tim pendukung yang terdiri dari Ace Hasan Syadzily, Rizal Malarangeng, Yahya Zaini, Satya Yudha, Budi Setiawan, Taufik Hidayat, dan Ahmad Doli Kurnia. Aziz Syamsuddin yang digadang-gadang berpotensi maju melawan Airlangga, juga memastikan akan setia. “Saya tidak maju dan mendukung Pak Airlangga,” ujar Aziz lewat pesan singkat kepada Tempo, Rabu, 3 Juli 2019.

Belakangan, Rizal Malarangeng paling lantang. Sempat kecolongan dengan adanya deklarasi dukungan bawahannya, yakni enam Ketua DPD II DKI Jakarta kepada Bambang, Rizal langsung mengoreksi dukungan itu.

Enam DPD II DKI Jakarta, sebelumnya memberikan dukungan kepada Bambang untuk maju menjadi ketua umum. Dukungan itu disampaikan di rumah dinas Ketua DPR RI, Jalan Widya Chandra, Jakarta pada Sabtu siang, 29 Juni 2019. Pada malam harinya, dukungan itu dicabut dengan alasan belum berkoordinasi dengan pimpinan Golkar DKI Jakarta yaitu Rizal Maralanggeng.

Rizal mengundang enam pimpinan DPD tingkat dua itu ke kediamannya. Pria yang akrab disapa Celi itu menyebut, sikap DPD II DKI telah dikoreksi. Dia memastikan mereka telah mencabut dukungan kepada Bambang dan menegaskan bahwa DPD Golkar DKI Jakarta solid mendukung Airlangga Hartarto sebagai ketua umum kembali di Munas mendatang. "Kami DPD Golkar DKI Jakarta solid, mendukung Airlangga Hartarto sebagai ketua umum," ujar dia Ahad malam, 30 Juni 2019.

Baca juga: Desakan Percepatan Munas Golkar Menguat ... 

Hadir dalam pertemuan itu seluruh Ketua DPD II DKI Jakarta. Namun, Ketua DPD Jakarta Selatan, Muhammad Ikhsan Ningratubun yang sebelumnya memberikan dukungan ke Bambang, enggan ikut menyatakan sikap mendukung Airlangga Hartarto. Celi mengatakan tak masalah jika ada satu dua bawahan yang tak sependapat dengannya. Kendati demikian, dia meminta agar semua hal yang hendak disampaikan kepada publik dikoordinasikan terlebih dahulu dengan dirinya.

"Kejadian yang kemarin, saya dapat pesan WhatsApp dari berbagai kawan, apa di DKI ada kudeta?" ujar Rizal Maralanggeng, sambil tertawa.

Usai mencabut dukungan bawahannya terhadap Bambang dalam Munas Golkar, Rizal mengatakan kubunya akan segera mengumpulkan 34 DPD I dan bertemu dengan Presiden Jokowi.  Selasa dua pekan lalu, 25 Juni 2019, kubu Airlangga memboyong timnya bersama dengan 34 DPD I Golkar bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Kepada Tempo, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut, dalam pertemuan itu Jokowi memuji perolehan suara Golkar sebagai pemilik kursi terbanyak kedua di parlemen, di tengah turbulensi yang sempat terjadi di tubuh partai berlambang pohon beringin itu. Jokowi, ujar Ace, juga berpesan agar Airlangga bisa mensolidkan partai. “Saya menangkap kuat pesan Pak Jokowi sebagai isyarat bahwa kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto agar terus dilanjutkan,” ujar Ace.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

1 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

2 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

6 jam lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

18 jam lalu

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat ditemui di area acara Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine
Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Penyerapan Dana Peremajaan Sawit atau PSR masih rendah.


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

18 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

22 jam lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

23 jam lalu

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qalbi dan jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat, di Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

Pemerintah naikkan dana peremajaan sawit rakyat menjadi Rp 60 juta. Berlaku mulai Mei tahun ini.


Kembali Beredar, Poster Berisikan Sejumlah Nama Menteri Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Poster berisi sejumlah nama tokoh yang bakal menduduki jabatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang yang beredar di media sosial X tengah ramai diperbincangkan. Tidak hanya di media sosial, poster tersebut juga ramai dikirim melalui pesan berantai WhatsApp (Sumber: X).
Kembali Beredar, Poster Berisikan Sejumlah Nama Menteri Kabinet Prabowo

Poster berisi kandidat menteri Kabinet Prabowo kembali muncul ke permukaan. Sebelumnya, pernah juga beredar poster serupa. Apa bedanya?


Hasto ke Golkar Soal Kursi Ketua DPR: Jangan Sulut Sikap PDIP

3 hari lalu

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Hasto ke Golkar Soal Kursi Ketua DPR: Jangan Sulut Sikap PDIP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, merespons soal Partai Golkar yang disebut-sebut ingin menempati kursi Ketua DPR RI.


Bamsoet Dukung Aspen Medical Bangun Rumah Sakit Internasional

3 hari lalu

Bamsoet Dukung Aspen Medical Bangun Rumah Sakit Internasional

Pembangun awal di Depok dan berlanjut ke Cikarang, Karawang, hingga Makassar.