KLHK Dorong DKI dan Bodetabek Lebih Gencar Atasi Pencemaran Udara

Suasana gedung bertingkat yang terlihat samar karena kabut polusi di Jakarta, Jumat 5 Juli 2019. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta penyebab polusi di Jakarta semakin buruk akibat emisi kendaraan bermotor yang mencapai 75 persen, ditambah pencemaran dari industri dan limbah. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong pemerintah DKI Jakarta dan daerah tetangganya untuk terus memperbaiki kualitas udara untuk mengatasi pencemaran udara

Dorongan itu dilakukan merespons gugatan Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) terhadap pemerintah pusat dan daerah karena memburuknya pencemaran udara di Jakarta. 

Baca juga : Polusi Udara Membekap Jakarta, Anies Baswedan Gunakan 5 Jurus

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Karliansyah, mengatakan upaya yang perlu dilakukan daerah, antara lain, adalah terus meningkatkan pelayanan transportasi massal berbahan bakar ramah lingkungan serta memperluas program hari bebas kendaraan (car-free day).

Berdasarkan catatan KLHK, kualitas udara di Ibu Kota membaik saban akhir pekan, ketika jumlah kendaraan bermotor di jalanan jauh berkurang, antara lain karena penerapan car-free day.

Dengan begitu, kata Karliansyah, dapat disimpulkan bahwa kendaraan bermotor punya kontribusi besar terhadap polusi udara di Jakarta. "Buktinya memang seperti itu," ujar dia di Kementerian KLHK, Jumat, 5 Juli 2019.

Kamis lalu, 31 warga yang tergabung dalam Gerakan Ibu Kota mendaftarkan gugatan warga negara atau citizen lawsuit ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menggugat Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur DKI Jakarta. Sebagai pihak turut tergugat adalah Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten.

Penggugat menuduh pemerintah pusat dan daerah mengabaikan hak warga yang tinggal dan beraktivitas di Jakarta untuk menghirup udara sehat. 

Menurut catatan Gerakan Ibu Kota, selama dua pekan terakhir, terutama pada 19-27 Juni 2019, Jakarta menjadi salah satu dari lima kota dengan pencemaran udara terburuk di dunia. Pada periode itu, udara di Jakarta sudah melebihi baku mutu ambien harian, dengan konsentrasi debu udara atau particulate matter (PM) 2,5 melebihi 65 ug/m3.

Baca juga : Polusi Udara Digugat, Anies Tambah Alat Pengukur Kualitas Udara

Kementerian Lingkungan, kata Karliansyah, menghormati gugatan tersebut karena masyarakat memang berhak mendapatkan udara yang sehat. Hak tersebut, kata dia, dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Kami akan siapkan jawaban untuk gugatannya," ujar dia.

Karliansyah menambahkan, pemerintah pusat sejauh ini sudah melakukan beberapa upaya perbaikan kualitas udara. Pada tataran regulasi, pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian  Pencemaran Udara, termasuk mengubah nilai baku mutu udara ambien nasional.

Selain itu, menurut Karliansyah, pemerintah telah memperketat baku mutu emisi pembangkit listrik termal menjadi 50-73 persen melalui Peraturan Menteri KLHK Nomor 15 Tahun 2019. "Edukasi dan kampanye green lifestyle serta kewajiban uji emisi bagi kendaraan umum dan pribadi juga terus kami sampaikan ke masyarakat," ujarnya.






Walhi Berencana Tetapkan 1 Februari Sebagai Hari Keadilan Iklim Internasional, Alasannya?

1 hari lalu

Walhi Berencana Tetapkan 1 Februari Sebagai Hari Keadilan Iklim Internasional, Alasannya?

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi berencana menetapkan tanggal 1 Februari sebagai hari keadilan iklim internasional.


Walhi: Krisis Iklim Berlangsung, 23 Pulau di Pesisir Jakarta Terancam Tenggelam

1 hari lalu

Walhi: Krisis Iklim Berlangsung, 23 Pulau di Pesisir Jakarta Terancam Tenggelam

Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Suci Fitriah Tanjung menyebut sebanyak enam pulau kecil berukuran kurang dari 3 hektar di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta telah tenggelam akibat krisis iklim.


NasDem Sebut Demokrat Tak Ngotot Sodorkan AHY Jadi Cawapres Anies

1 hari lalu

NasDem Sebut Demokrat Tak Ngotot Sodorkan AHY Jadi Cawapres Anies

Sugeng Suparwoto mengatakan Demokrat tidak ngotot mengajukan AHY jadi cawapres Anies dan sepakat penentu di tangan eks Gubernu DKI itu


Gugatan Warga Atas Polusi Udara Jakarta, Tim Advokasi Serahkan Kontra Memori Kasasi Jokowi

1 hari lalu

Gugatan Warga Atas Polusi Udara Jakarta, Tim Advokasi Serahkan Kontra Memori Kasasi Jokowi

Tim advokasi menilai kasasi Presiden Jokowi menunjukkan arogansi pemerintah yang engan memenuhi udara bersih bagi warganya.


Warga Pulau Pari Tuntut Ganti Rugi ke Holcim Ltd Rp 238 Juta Lewat Pengadilan Swiss

1 hari lalu

Warga Pulau Pari Tuntut Ganti Rugi ke Holcim Ltd Rp 238 Juta Lewat Pengadilan Swiss

Empat warga Pulau Pari melayangkan gugatan ke Pengadilan Swiss menuntut Holcim Ltd. bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang timbul.


Polusi Udara Bangkok Memburuk, Warga Diminta Berdiam di Rumah

2 hari lalu

Polusi Udara Bangkok Memburuk, Warga Diminta Berdiam di Rumah

Konsentrasi partikel kecil dan berbahaya di udara, atau PM2.5, di Bangkok mencapai 14 kali lipat dari tingkat yang direkomendasikan WHO


Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Kriteria Ideal Menteri Lingkungan Hidup Versi Walhi

3 hari lalu

Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Kriteria Ideal Menteri Lingkungan Hidup Versi Walhi

Menurut Pengkampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Uli Arta Siagian, sosok menteri LHK yang ideal adalah sosok yang memiliki perspektif keberpihakan terhadap rakyat dan lingkungan.


Tak Mau Ikut Campur di Pencapresan Anies, Jokowi: Jangan Dikit-Dikit Istana

4 hari lalu

Tak Mau Ikut Campur di Pencapresan Anies, Jokowi: Jangan Dikit-Dikit Istana

Presiden Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Diduga pertemuan itu membahas pencapresan Anies Baswedan


Walhi: Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Indonesia Berada di Jurang

4 hari lalu

Walhi: Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Indonesia Berada di Jurang

Walhi juga melihat di tahun-tahun politik, penerbitan izin selalu meningkat.


Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

4 hari lalu

Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

Ekonomi nusantara bisa menjadi solusi untuk menjawab dua krisis besar saat ini yaitu ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis lingkungan.