Ada semacam keuntungan seleksi BPK memang dilakukan penuh oleh parlemen, kata Oce, di antaranya karena pemilihan sepenuhnya oleh DPR. "Prosesnya memang sangat politis,dikuasai DPR. DPD terlibat, tapi DPD hanya memberikan pertimbangan," tuturnya.
Anggota BPK di masa mendatang pun, menurut Oce, punya kecenderungan politik tertentu. Sehingga keputusan-keputusan lembaga auditor sangat mungkin akan dipengaruhi oleh pandangan politik atau tekanan politik.
Hal ini yang dikhawatirkan Oce karena pengaruh politik tertentu bisa mempengaruhi BPK dalam mengaudit sebuah lembaga atau sebuah pemerintah daerah. "Ujungnya pertaruhan sejauh mana hasil dari audit BPK itu betul-betul mencerminkan audit yang independen."
Hal senada diutarakan peneliti Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Gurnadi. Dia mengingatkan bahwa BPK saat ini memegang peran vital dalam mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dari pemerintah pusat, daerah, hingga perusahaan pelat merah. “Anggota BPK diharapkan diisi dengan orang-orang yang memiliki integritas, netralitas, dan lepas dari konflik kepentingan,” katanya.
Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno, mengatakan panitia seleksi sedang dalam tahap pengecekan dan penilaian kelengkapan persyaratan administratif. Hasilnya akan dibahas dalam rapat Komisi pada Kamis besok untuk kemudian diserahkan ke Dewan Perwakilan Daerah guna mendapatkan pertimbangan. “Kami perkirakan uji kelayakan ini akan dilakukan pada masa sidang berikutnya atau sekitar awal September,” ujarnya.
Hendrawan mengatakan semua peminat boleh berpartisipasi pada tahap pendaftaran terbuka. “Siapa pun boleh mendaftar,” kata dia. “Tapi nanti kami lihat, kan yang memutuskan tetap di pleno, apakah memenuhi persyaratan atau tidak."
Sementara itu, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan profesionalitas, rekam jejak, dan integritas merupakan syarat yang tak bisa ditawar untuk memilih anggota BPK. “Kalau tidak, akan terjadi moral hazard. Muaranya anggota BPK menjadi semacam jabatan transaksional,” kata Bhima.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menengarai keterlibatan anggota IV BPK, Rizal Djalil, dalam perkara dugaan korupsi proyek air minum. Rizal diduga mengutak-atik audit yang ditengarai untuk meminta jatah proyek dan komisi.
Rizal belum berkomentar lebih jauh karena proses persidangan masih berlangsung. “BPK menghormati persidangan yang berjalan,” kata Rizal.
Tak semua calon bersedia berkomentar ketika dihubungi Tempo. Lain halnya dengan Syarkawi Rauf, yang mengatakan termotivasi mendaftar agar bisa mendorong penerapan audit berbasis digital di BPK. “Ini sangat mungkin dilakukan. Kami akan melakukan audit dengan memanfaatkan big data, yang bisa dilaporkan secara real time, sehingga prosesnya transparan dan akuntabel,” kata Syarkawi.
Baca: Bos Lion Air Maju Calon Anggota BPK, Ini Profil Rusdi Kirana
Sementara itu, anggota III BPK, Achsanul Qosasih, mengatakan ingin kembali duduk di lembaga tersebut agar dapat menindaklanjuti perbaikan dan peningkatan kinerja audit saat ini. “Fokusnya ke depan tetap memprioritaskan pada pemeriksaan yang bermanfaat dan berkualitas, serta pada penyelesaian tindak lanjut,” kata Achsanul.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | HENDARTYO HANGGI | GHOIDA RAHMAH
