Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah Koalisi Prabowo Bubar

image-gnews
Prabowo Subianto menggelar rapat bersama petinggi partai koalisi pengusungnya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019. Foto: Twitter @fadlizon.
Prabowo Subianto menggelar rapat bersama petinggi partai koalisi pengusungnya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019. Foto: Twitter @fadlizon.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pilihan sulit itu sekarang terbentang bagi partai-partai koalisi pendukung Prabowo - Sandiaga Uno. Setelah kalah di Mahkamah Konstitusi, hanya ada dua pilihan bagi partai-partai itu: Berkoalisi dengan Jokowi atau memilih jalan pedang, jadi oposisi.

Baca juga: PDIP Dukung Rekonsiliasi Jokowi - Prabowo, Bukan Bagi-Bagi Kursi

Koalisi pendukung Prabowo - Sandiaga yang dikenal dengan sebutan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur secara resmi sudah dibubarkan. Prabowo menyerahkan sepenuhnya langkah politik selanjutnya kepada partai-partai penyokongnya: Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, dan Berkarya.

Bubarnya koalisi ini dibicarakan dalam pertemuan yang guyub di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 28 Juni 2019.

Prabowo memimpin pertemuan itu. Hadir di sana para petinggi partai koalisi Prabowo, seperti Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Pasangan Capres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno seusai memberikan keterangan pers terkait hasil putusan Mahkamah Konstitusi di kediaman Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Prabowo mengatakan menerima keputusan Mahkamah Konstitusi meski dengan berat hati. TEMPO/Subekti.

Selain mereka hadir pula Amien Rais, Salim Segaf Al Jufri, Titiek Soeharto, dan Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Djoko Santoso. Tak ketinggalan Ketua Panitia Ijtima Ulama Abdul Rasyid Abdullah Syafii.

Mereka meriung mengelilingi meja rapat yang dibentuk persegi panjang. “Pertemuan berlangsung secara akrab dan dalam suasana kehangatan yang amat bagus,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Jalan Sriwijaya I Nomor 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019. Muzani ikut hadir bersama beberapa petinggi Gerindra.

Pertemuan yang berlangsung sejak sekitar pukul 14.30 WIB itu rampung menjelang maghrib. Lima sekretaris jenderal dan Dahnil Anzar kemudian mengumumkan bahwa Prabowo telah resmi membubarkan koalisi. Ketua Umum Partai Gerindra itu menganggap upayanya di pilpres 2019 rampung seiring dengan diketoknya putusan MK yang menolak seluruh permohonan, malam sebelumnya.

“Tugas Koalisi Adil Makmur dianggap selesai, oleh karena itu sejak hari ini beliau menyampaikan terima kasih. Begitu juga dengan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, selesai,” kata Muzani. Prabowo juga mempersilakan setiap partai untuk menentukan langkah politiknya masing-masing.

Keinginan agar koalisi Prabowo ini tetap bersama lima tahun ke depan bukan tak ada. Amien Rais misalnya, ingin tetap bersama menghadapi agenda politik yang akan datang.

Menurut politikus Gerindra, Andre Rosiade untuk sementara mereka berencana membentuk koalisi informal dalam bentuk kaukus dan memelihara komunikasi lewat acara coffee morning. Namun dalam forum itu juga mengemuka peluang kerja sama di pemilihan kepala daerah serentak tahun depan.

“Mereka sampaikan intinya kita tetap bersama-sama, tetap solid. Perjuangan ini bukan untuk pilpres saja, kita terus berjuang bersama-sama,” kata Andre bercerita.

Perjuangan bersama itu masih menemui jalan terjal. Selepas putusan MK, sikap politik partai pendukung Prabowo masih abu-abu. Hanya PKS yang tegas bersikap ingin tetap berada di kubu oposisi.

Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat belum jelas arahnya. Langkah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang terus mendekati Jokowi dianggap bagian dari usaha partai ini merapat ke pemerintah lima tahun mendatang.

Adapun komunikasi Agus Harimurti Yudhoyono dengan Jokowi juga dipandang sebagai langkah partai Demokrat yang ingin berlabuh ke kubu Jokowi.

Namun belakangan malah Gerindra yang seakan mendapat “karpet merah” dari partai koalisi Jokowi ketimbang dua partai berbendera biru itu.

“Menurut saya kalau memang nanti disepakati bertambah, Gerindra harus mendapat kesempatan pertama ditawari,” kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.

Baca juga: Eks Partai Koalisi Prabowo Berencana Bentuk Forum Coffee Morning

Sejumlah sumber sebelumnya menyebutkan Gerindra ditawari dua kursi menteri, satu kursi wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan dua kursi Dewan Pertimbangan Presiden. Tawaran ini dikenal dengan istilah 212. Namun Gerindra sendiri belum menunjukkan sikap yang jelas ihwal adanya sinyal ini.

Ahmad Muzani mengatakan wacana rekonsiliasi yang acap dilontarkan kubu Jokowi mestinya tak sekadar dimaknai sebagai bagi-bagi kekuasaan. Menurut dia, yang utama dari rekonsiliasi ialah jangan ada lagi dendam, perasaan kalah-menang, kuat-lemah atau dilemahkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Andre Rosiade mengklaim hingga saat ini belum ada kesepakatan apa pun antara Prabowo dan Jokowi. Namun dia berujar, dalam pertemuan dengan elite koalisi pada Jumat lalu Prabowo memang menyatakan akan bertemu dengan calon presiden inkumben itu. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus tersebut juga berjanji akan memberitahukan apa saja hasil pertemuan nanti.

“Pak Prabowo selalu apa adanya, gentleman, enggak ada main belakang. Sampai saat ini belum ada deal-deal. Seluruh keputusan Pak Prabowo sebelum diambil akan dikomunikasikan,” kata Andre.

Merapat ke kubu Jokowi tampaknya bukan pilihan yang mudah bagi Gerindra. Suara dalam partai itu justru menginginkan mereka menjadi oposisi.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid berpandangan partainya tak mesti bergabung dengan pemerintah untuk berkontribusi bagi bangsa. Wakil Ketua Komisi Sosial Dewan Perwakilan Rakyat ini menilai Gerindra bisa menjadi penyeimbang dan pengawas bagi pemerintah nantinya. "Perjuangan untuk bangsa dan rakyat tidak selalu dalam bentuk bergabung dengan pemerintah," kata Sodik kepada Tempo, Jumat, 28 Juni 2019.

Partai Amanat Nasional juga tak terburu-buru menyatakan sikap merapat ke koalisi pemerintah. Partai berlambang matahari terbit ini baru akan menggelar rapat kerja nasional untuk menentukan sikap politik ke depan. Meski sebelumnya juga menjadi salah satu partai di koalisi Jokowi-Jusuf Kalla, sejumlah pihak menganggap PAN terganjal oleh sikap Amien Rais yang kerap keras mengkritik pemerintah.

Seorang sumber di internal PAN menyebut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah menemui Amien untuk melunakkan sikapnya. Sekjen PAN Eddy Soeparno mengaku tak mengetahui perihal ini, tetapi dia berujar Zulkifli memang selalu berkonsultasi dengan semua senior partai. Amien, kata Eddy, juga sudah menerima hasil putusan MK yang menyatakan Prabowo kalah. “Itu fakta hukum tak terbantahkan,” kata dia.

Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay menilai Amien masih tetap pada pendiriannya selama ini. Namun dia berujar bahwa semua pandangan akan ditampung dan dibicarakan dalam rakernas nanti. “Pak Amien sejauh yang saya lihat konsisten dengan sikapnya seperti yang kemarin-kemarin. Namun kan belum diputuskan sikap kami yang mana,” kata Saleh.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan mengatakan partainya memiliki kesamaan visi dengan Jokowi. Dia juga menganggap besar kemungkinan PAN bergabung dengan koalisi pemerintah mendatang.

Partai Demokrat justru tak banyak bersuara pascaputusan MK 27 Juni lalu. Padahal partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono ini sebelumnya juga santer disebut bakal berpindah ke koalisi Jokowi.

Ditanya perihal sikap politik partai, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Andi Arief tak banyak berkomentar. “Rehat dulu wkwk,” kata Andi melalui pesan singkat kepada Tempo. Begitu pula Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Rachland Nashidik. Rachland mengatakan masih ada banyak waktu hingga pelantikan presiden terpilih pada Oktober nanti.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan akan melapor ke partai terlebih dulu ihwal pembubaran koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga. Selanjutnya, kata Hinca, majelis tinggi partai yang diketuai SBY akan menggelar rapat untuk menentukan sikap politik. “Tentu setelah ini saya melaporkan ke partai lewat ketua umum dan majelis tinggi di partai,” kata Hinca.

Kontras dengan sikap partai lainnya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Berkarya tegas menyerukan terbentuknya oposisi kritis oleh eks koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga. Sekjen PKS Mustafa Kamal mengatakan sikap partainya tak akan jauh dari koridor yang selama ini sudah terbentuk. Dia juga mengakui jati diri PKS selama ini ialah berada di luar pemerintahan alias menjadi oposisi. Dalam hal ini, PKS juga akan menimbang suara konstituen.

"Kami akan memperhatikan aspirasi masyarakat, karena konsistensi di perpolitikan Indonesia diperlukan hari ini," kata Mustafa di Jalan Sriwijaya I Nomor 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menaruh harapan dengan rencana keberlanjutan koalisi secara informal. Priyo mengatakan dirinya menghormati pilihan politik setiap partai. Namun, mantan politikus Partai Golkar ini berpandangan akan lebih baik jika partai-partai pengusung Prabowo-Sandiaga tak berbondong-bondong bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf.

"Dalam bayangan saya, jika semua berduyun-duyun ikut berkumpul dalam sebuah koalisi gemuk bergelambir itu juga tidak bagus untuk demokrasi ke depan," kata Priyo.

Pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio memprediksi arah politik setiap partai tak jauh dari rekam jejak sikap selama ini. Dari empat partai koalisi Prabowo, minus Berkarya yang tak lolos ambang batas parlemen, Hendri menilai Gerindra dan PKS justru lebih diuntungkan jika berada di luar pemerintahan.

Baca juga: Prabowo Tak Akan Bawa Masalah Pilpres ke Mahkamah Internasional

Sebaliknya, Demokrat justru mengalami penurunan elektabilitas saat sedang tak berkuasa. Adapun PAN, kata Hendri, dalam sejarahnya selalu berada di dalam pemerintahan dan mendapatkan jatah di kabinet.

Hendri mengakui agak sulit menebak arah politik Gerindra. Di satu sisi, kata dia, bergabung ke koalisi pemerintah bisa jadi membuka peluang Gerindra untuk lebih memiliki sumber daya secara ekonomi demi menghadapi kontestasi yang akan datang. Namun partai ini juga akan punya pekerjaan rumah menjelaskan pilihan politik itu kepada pendukung yang kemungkinan besar kecewa.

“Pilihannya dua, mau eksis di eksekutif atau menjaga suara di legislatif. Kalau mau jaga suara di legislatif ya konsisten aja jadi oposisi. Tapi memang kalau oposisi ini jauh dari glamorous ekonomi dan resources,” kata Hendri kepada Tempo, Jumat, 28 Juni 2019.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY Sebut Tujuan Utamanya Menang di Pilpres

1 jam lalu

Capres Terpilih Prabowo Subianto, datang ke St. Regis Setiabudi, Jakarta Selatan pada pukul 17.19 WIB, didampingi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY Sebut Tujuan Utamanya Menang di Pilpres

AHY menyebut Partai Demokrat telah berhasil mencapai misi besar atau utamanya dalam memenangkan Pilpres 2024.


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

4 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

5 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS


Disinggung di Sidang MK karena Dampingi Gibran Kampanye, Bahlil: Masalahnya di Mana?

10 jam lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyalami Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (kanan) saat akan menyampaikan pidato seusai penetapan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disinggung di Sidang MK karena Dampingi Gibran Kampanye, Bahlil: Masalahnya di Mana?

Tanggapan Bahlil soal kritik Timnas AMIN.


Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

12 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

Apa yang Jokowi, Airlangga, dan Prabowo bahas?


Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

12 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

Bawaslu RI menyatakan tindakan Presiden Jokowi yang membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran tidak melanggar netralitas.


Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

21 jam lalu

Prabowo Subianto bersama Megawati Sukarnoputri saat menyaksikan pertandingan Pencak Silat di Padepokan Silat TMII, Jakarta Timur, Rabu 29 Agustus 2018. Ryan Dwiky Anggriawan/TEMPO
Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

Puan Maharani melempar sinyal bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo pasca-Pemilu 2024 bisa saja terjadi.


6 Poin Tanggapan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024

23 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan (kanan) menunjukan surat permohonan setelah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
6 Poin Tanggapan Tim Pembela Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Tim Pembela Prabowo-Gibran memohon kepada MK untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

1 hari lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

1 hari lalu

Tanggapi Ganjar yang Enggan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Gibran: Yang Menawari Siapa
Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dan Partai Gerindra kompak membantah soal Ganjar ditawari posisi menteri.