Setelah Koalisi Prabowo Bubar

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prabowo Subianto menggelar rapat bersama petinggi partai koalisi pengusungnya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019. Foto: Twitter @fadlizon.

    Prabowo Subianto menggelar rapat bersama petinggi partai koalisi pengusungnya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019. Foto: Twitter @fadlizon.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pilihan sulit itu sekarang terbentang bagi partai-partai koalisi pendukung Prabowo - Sandiaga Uno. Setelah kalah di Mahkamah Konstitusi, hanya ada dua pilihan bagi partai-partai itu: Berkoalisi dengan Jokowi atau memilih jalan pedang, jadi oposisi.

    Baca juga: PDIP Dukung Rekonsiliasi Jokowi - Prabowo, Bukan Bagi-Bagi Kursi

    Koalisi pendukung Prabowo - Sandiaga yang dikenal dengan sebutan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur secara resmi sudah dibubarkan. Prabowo menyerahkan sepenuhnya langkah politik selanjutnya kepada partai-partai penyokongnya: Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, dan Berkarya.

    Bubarnya koalisi ini dibicarakan dalam pertemuan yang guyub di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 28 Juni 2019.

    Prabowo memimpin pertemuan itu. Hadir di sana para petinggi partai koalisi Prabowo, seperti Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.

    Pasangan Capres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno seusai memberikan keterangan pers terkait hasil putusan Mahkamah Konstitusi di kediaman Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Prabowo mengatakan menerima keputusan Mahkamah Konstitusi meski dengan berat hati. TEMPO/Subekti.

    Selain mereka hadir pula Amien Rais, Salim Segaf Al Jufri, Titiek Soeharto, dan Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Djoko Santoso. Tak ketinggalan Ketua Panitia Ijtima Ulama Abdul Rasyid Abdullah Syafii.

    Mereka meriung mengelilingi meja rapat yang dibentuk persegi panjang. “Pertemuan berlangsung secara akrab dan dalam suasana kehangatan yang amat bagus,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Jalan Sriwijaya I Nomor 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019. Muzani ikut hadir bersama beberapa petinggi Gerindra.

    Pertemuan yang berlangsung sejak sekitar pukul 14.30 WIB itu rampung menjelang maghrib. Lima sekretaris jenderal dan Dahnil Anzar kemudian mengumumkan bahwa Prabowo telah resmi membubarkan koalisi. Ketua Umum Partai Gerindra itu menganggap upayanya di pilpres 2019 rampung seiring dengan diketoknya putusan MK yang menolak seluruh permohonan, malam sebelumnya.

    “Tugas Koalisi Adil Makmur dianggap selesai, oleh karena itu sejak hari ini beliau menyampaikan terima kasih. Begitu juga dengan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, selesai,” kata Muzani. Prabowo juga mempersilakan setiap partai untuk menentukan langkah politiknya masing-masing.

    Keinginan agar koalisi Prabowo ini tetap bersama lima tahun ke depan bukan tak ada. Amien Rais misalnya, ingin tetap bersama menghadapi agenda politik yang akan datang.

    Menurut politikus Gerindra, Andre Rosiade untuk sementara mereka berencana membentuk koalisi informal dalam bentuk kaukus dan memelihara komunikasi lewat acara coffee morning. Namun dalam forum itu juga mengemuka peluang kerja sama di pemilihan kepala daerah serentak tahun depan.

    “Mereka sampaikan intinya kita tetap bersama-sama, tetap solid. Perjuangan ini bukan untuk pilpres saja, kita terus berjuang bersama-sama,” kata Andre bercerita.

    Perjuangan bersama itu masih menemui jalan terjal. Selepas putusan MK, sikap politik partai pendukung Prabowo masih abu-abu. Hanya PKS yang tegas bersikap ingin tetap berada di kubu oposisi.

    Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat belum jelas arahnya. Langkah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang terus mendekati Jokowi dianggap bagian dari usaha partai ini merapat ke pemerintah lima tahun mendatang.

    Adapun komunikasi Agus Harimurti Yudhoyono dengan Jokowi juga dipandang sebagai langkah partai Demokrat yang ingin berlabuh ke kubu Jokowi.

    Namun belakangan malah Gerindra yang seakan mendapat “karpet merah” dari partai koalisi Jokowi ketimbang dua partai berbendera biru itu.

    “Menurut saya kalau memang nanti disepakati bertambah, Gerindra harus mendapat kesempatan pertama ditawari,” kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019.

    Baca juga: Eks Partai Koalisi Prabowo Berencana Bentuk Forum Coffee Morning

    Sejumlah sumber sebelumnya menyebutkan Gerindra ditawari dua kursi menteri, satu kursi wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan dua kursi Dewan Pertimbangan Presiden. Tawaran ini dikenal dengan istilah 212. Namun Gerindra sendiri belum menunjukkan sikap yang jelas ihwal adanya sinyal ini.

    Ahmad Muzani mengatakan wacana rekonsiliasi yang acap dilontarkan kubu Jokowi mestinya tak sekadar dimaknai sebagai bagi-bagi kekuasaan. Menurut dia, yang utama dari rekonsiliasi ialah jangan ada lagi dendam, perasaan kalah-menang, kuat-lemah atau dilemahkan.

    Andre Rosiade mengklaim hingga saat ini belum ada kesepakatan apa pun antara Prabowo dan Jokowi. Namun dia berujar, dalam pertemuan dengan elite koalisi pada Jumat lalu Prabowo memang menyatakan akan bertemu dengan calon presiden inkumben itu. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus tersebut juga berjanji akan memberitahukan apa saja hasil pertemuan nanti.

    “Pak Prabowo selalu apa adanya, gentleman, enggak ada main belakang. Sampai saat ini belum ada deal-deal. Seluruh keputusan Pak Prabowo sebelum diambil akan dikomunikasikan,” kata Andre.

    Merapat ke kubu Jokowi tampaknya bukan pilihan yang mudah bagi Gerindra. Suara dalam partai itu justru menginginkan mereka menjadi oposisi.

    Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid berpandangan partainya tak mesti bergabung dengan pemerintah untuk berkontribusi bagi bangsa. Wakil Ketua Komisi Sosial Dewan Perwakilan Rakyat ini menilai Gerindra bisa menjadi penyeimbang dan pengawas bagi pemerintah nantinya. "Perjuangan untuk bangsa dan rakyat tidak selalu dalam bentuk bergabung dengan pemerintah," kata Sodik kepada Tempo, Jumat, 28 Juni 2019.

    Partai Amanat Nasional juga tak terburu-buru menyatakan sikap merapat ke koalisi pemerintah. Partai berlambang matahari terbit ini baru akan menggelar rapat kerja nasional untuk menentukan sikap politik ke depan. Meski sebelumnya juga menjadi salah satu partai di koalisi Jokowi-Jusuf Kalla, sejumlah pihak menganggap PAN terganjal oleh sikap Amien Rais yang kerap keras mengkritik pemerintah.

    Seorang sumber di internal PAN menyebut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah menemui Amien untuk melunakkan sikapnya. Sekjen PAN Eddy Soeparno mengaku tak mengetahui perihal ini, tetapi dia berujar Zulkifli memang selalu berkonsultasi dengan semua senior partai. Amien, kata Eddy, juga sudah menerima hasil putusan MK yang menyatakan Prabowo kalah. “Itu fakta hukum tak terbantahkan,” kata dia.

    Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay menilai Amien masih tetap pada pendiriannya selama ini. Namun dia berujar bahwa semua pandangan akan ditampung dan dibicarakan dalam rakernas nanti. “Pak Amien sejauh yang saya lihat konsisten dengan sikapnya seperti yang kemarin-kemarin. Namun kan belum diputuskan sikap kami yang mana,” kata Saleh.

    Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan mengatakan partainya memiliki kesamaan visi dengan Jokowi. Dia juga menganggap besar kemungkinan PAN bergabung dengan koalisi pemerintah mendatang.

    Partai Demokrat justru tak banyak bersuara pascaputusan MK 27 Juni lalu. Padahal partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono ini sebelumnya juga santer disebut bakal berpindah ke koalisi Jokowi.

    Ditanya perihal sikap politik partai, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Andi Arief tak banyak berkomentar. “Rehat dulu wkwk,” kata Andi melalui pesan singkat kepada Tempo. Begitu pula Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Rachland Nashidik. Rachland mengatakan masih ada banyak waktu hingga pelantikan presiden terpilih pada Oktober nanti.

    Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan akan melapor ke partai terlebih dulu ihwal pembubaran koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga. Selanjutnya, kata Hinca, majelis tinggi partai yang diketuai SBY akan menggelar rapat untuk menentukan sikap politik. “Tentu setelah ini saya melaporkan ke partai lewat ketua umum dan majelis tinggi di partai,” kata Hinca.

    Kontras dengan sikap partai lainnya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Berkarya tegas menyerukan terbentuknya oposisi kritis oleh eks koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga. Sekjen PKS Mustafa Kamal mengatakan sikap partainya tak akan jauh dari koridor yang selama ini sudah terbentuk. Dia juga mengakui jati diri PKS selama ini ialah berada di luar pemerintahan alias menjadi oposisi. Dalam hal ini, PKS juga akan menimbang suara konstituen.

    "Kami akan memperhatikan aspirasi masyarakat, karena konsistensi di perpolitikan Indonesia diperlukan hari ini," kata Mustafa di Jalan Sriwijaya I Nomor 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juni 2019.

    Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menaruh harapan dengan rencana keberlanjutan koalisi secara informal. Priyo mengatakan dirinya menghormati pilihan politik setiap partai. Namun, mantan politikus Partai Golkar ini berpandangan akan lebih baik jika partai-partai pengusung Prabowo-Sandiaga tak berbondong-bondong bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf.

    "Dalam bayangan saya, jika semua berduyun-duyun ikut berkumpul dalam sebuah koalisi gemuk bergelambir itu juga tidak bagus untuk demokrasi ke depan," kata Priyo.

    Pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio memprediksi arah politik setiap partai tak jauh dari rekam jejak sikap selama ini. Dari empat partai koalisi Prabowo, minus Berkarya yang tak lolos ambang batas parlemen, Hendri menilai Gerindra dan PKS justru lebih diuntungkan jika berada di luar pemerintahan.

    Baca juga: Prabowo Tak Akan Bawa Masalah Pilpres ke Mahkamah Internasional

    Sebaliknya, Demokrat justru mengalami penurunan elektabilitas saat sedang tak berkuasa. Adapun PAN, kata Hendri, dalam sejarahnya selalu berada di dalam pemerintahan dan mendapatkan jatah di kabinet.

    Hendri mengakui agak sulit menebak arah politik Gerindra. Di satu sisi, kata dia, bergabung ke koalisi pemerintah bisa jadi membuka peluang Gerindra untuk lebih memiliki sumber daya secara ekonomi demi menghadapi kontestasi yang akan datang. Namun partai ini juga akan punya pekerjaan rumah menjelaskan pilihan politik itu kepada pendukung yang kemungkinan besar kecewa.

    “Pilihannya dua, mau eksis di eksekutif atau menjaga suara di legislatif. Kalau mau jaga suara di legislatif ya konsisten aja jadi oposisi. Tapi memang kalau oposisi ini jauh dari glamorous ekonomi dan resources,” kata Hendri kepada Tempo, Jumat, 28 Juni 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Instagram Uji Coba Menghilangan Fitur Likes agar Fokus ke Konten

    Instagram tengah lakukan uji coba penghapusan fitur likes di beberapa negara pada Juli 2019. Reaksi pengguna terbelah, sebagian merasa dirugikan.