Tulisan Denny, memang merespons atas pernyataan pansel KPK. Ketua Pansel KPK, Yenti Garnasih, seusai bertemu Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta pada 13 Juni lalu, menjelaskan alasan tim melibatkan BNPT dan Badan Intelijen Negara (BIN). Pelibatan BNPT baru dilakukan pada periode seleksi ini. Ia mengatakan tak ingin kecolongan meloloskan calon pimpinan berpaham terorisme. "Karena eranya seperti ini, kami tidak mau kecolongan," kata Ketua Pansel KPK, Yenti Garnasih di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.
Baca: Libatkan BNPT, Pansel KPK Ogah Kecolongan Figur Radikal
Wadah Pegawai KPK menengarai ada pihak yang sengaja mengembuskan isu bahwa lembaga antirasuah berpaham radikal. Isu itu sengaja disebar untuk memecah fokus publik menjelang seleksi calon pimpinan baru. "Agar perhatian publik terpecah sehingga calon-calon pimpinan KPK yang justru memiliki persoalan integritas dapat masuk ke KPK untuk merusak lembaga dari dalam," kata Ketua WP KPK, Yudi Purnomo dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Juni 2019.
Yudi menyatakan tidak pernah ada indikasi pemahaman radikal tumbuh di KPK. Sejak berdiri 2003, kata dia, tidak pernah ada personel KPK terafiliasi dengan kegiatan teror, organisasi terlarang, ataupun menunjukan kebencian terhadap agama, ras dan kelompok tertentu.
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 seusai bertemu Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. M Rosseno Aji
Ia pun heran dengan panitia seleksi yang terkesan terlalu fokus mencari figur antiteroris, alih-alih mencari figur antikorupsi. “Alih-alih mencari tokoh antikorupsi yang bersih dan berintegritas, pansel justru terkesan lebih konsen mencari tokoh antiteroris,” ujarnya.
Hal serupa diungkapkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Saut meminta masyarakat tidak ujug-ujug mencap seseorang teroris hanya karena berjenggot dan bercelana cingkrang. "Setelah empat tahun di KPK, (saya paham) jangan lihat orang, dari jenggot, kumis, celana, baju atau sepatu," kata Saut di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019.
Saut mengatakan KPK adalah lembaga dengan sistem pengawasan yang sangat ketat. Ideologi di KPK, kata dia, cuma satu, yakni ide pemberantasan korupsi. Ide itu yang dipelihara dan ditularkan kepada pegawai KPK yang baru masuk. "Kalau ada yang punya ideologi selain pemberantasan korupsi akan hilang dengan sendirinya," kata dia.
Baca: 2 Hari Dibuka, Pansel Calon Pimpinan KPK Menerima 11 Pelamar
Novel Baswedan tak mau ambil pusing soal polemik ini. Dia ikhlas disebut radikal atau Taliban asal punya definisi yang spesifik, yakni: tak ada kompromi dalam hal korupsi. "Kalau itu, tidak masalah," ujar dia.
