Obral Insentif Pajak untuk Pengusaha ala Jokowi

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberi arahan pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2019 di Tangerang, Banten, Selasa 12 Maret 2019. TEMPO/Subekti.

    Ekspresi Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberi arahan pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2019 di Tangerang, Banten, Selasa 12 Maret 2019. TEMPO/Subekti.

    Kini rancangan revisi beleid itu sedang disiapkan pemerintah untuk dibahas bersama DPR. "RUU PPh akan menjadi prioritas," ucap Sri Mulyani.

    Selain memangkas PPh badan, Sri Mulyani juga tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah mengenai insentif fiskal berupa diskon pajak kepada sektor manufaktur atau dikenal dengan kebijakan super deduction tax. Beleid itu diharapkan bisa keluar pada pekan ini atau awal pekan depan.

    Memperjelas maksud Sri Mulyani, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan pihaknya sedang menghitung betul soal risiko fiskal dari rencana pemangkasan PPh badan tersebut.

    "Kan tergantung perekonomian, pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi makro seperti apa. Seberapa cepat mau dilakukan," kata Suahasil di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta. Ia mengatakan kajian itu diperlukan untuk memastikan kebijakan tidak hanya berdampak satu tahun, namun juga tahun-tahun berikutnya.

    Wacana penurunan tarif PPh Badan itu bak angin segar bagi dunia usaha. "Bagus sekali, dong. Sebetulnya sekarang itu usaha pemerintah dalam menurunkan rating pajak," kata Presiden Direktur Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya seusai Halal Bihalal Lippo Karawaci, di Jakarta Pusat, 20 Juni 2019.

    Menurut Budi, rencana pemerintah memangkas tarif pajak itu justru bisa mendorong peningkatan penerimaan pajak. Sebab, dengan tarif yang lebih rendah, akan semakin banyak pengusaha yang mau membayar pajak dan menambah investasi. Dengan demikian, meskipun tarifnya turun, jumlah pembayar pajak meningkat sehingga penerimaan dari pajak pun naik.

    Kendati tarif PPh badan turun, Budi mengingatkan bahwa besaran 20 persen itu masih lebih tinggi ketimbang negara tetangga, Singapura, yang sebesar 17 persen. Walau, ia pede berinvestasi di Indonesia akan lebih menguntungkan karena beragamnya sektor bisnis. "Prospek bisnis di sini lebih banyak, jadi lebih kompetitif dibanding negara lain."

    Senada dengan Budi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani memberi respon positif terhadap kebijakan ini. "Kami menyambut baik rencana pemerintah ini," ucapnya melalui sambungan telepon. Ia mengatakan kebijakan itu bisa menambah daya saing sekaligus memberikan ruang fiskal lebih besar bagi perekonomian domestik untuk berekspansi.

    Hariyadi sempat mengeluhkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sebelumnya telah digulirkan pemerintah. Ia menilai kebijakan itu masih terasa separuh hati dan terasa masih dipengaruhi kebijakan yang konservatif. Ia berharap rencana kebijakan ini akan berbeda dengan sebelumnya. "Sekarang sepertinya lebih mendingan."

    Walau begitu, penurunan tarif PPh badan menjadi 20 persen itu, menurut Hariyadi, masih belum cukup karena dunia usaha menginginkan tarif 17 persen. Tapi, dia menyadari bahwa pemangkasan tarif itu memang mesti dilakukan bertahap. Ia optimistis relaksasi pajak bisa membuat perusahaan, baik pemain lama maupun pemain baru, lebih agresif dan ekspansif dengan menambah investasi di Tanah Air.

    Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Shinta Kamdani menyebut kelonggaran pajak yang bakal diberikan pemerintah itu mesti dibarengi dengan insentif terperinci, misalnya diskon PPh pada sektor dengan potensi ekspor bernilai tambah tinggi dan bisa menyerap banyak tenaga kerja. Langkah semacam itu, menurut dia, sudah dilakukan di negara lain, yaitu Vietnam.

    "Selain itu juga, investor dari luar negeri pastinya akan membandingkan tarif pajak kita dengan negara lain, sehingga kebijakan semacam ini tentu akan bisa membantu," tutur Shinta.

    Analis Pajak Dani Darrusalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji memahami langkah pemerintah itu. Menurut dia, pemangkasan tarif dan pemberian insentif bisa meningkatkan daya tarik investasi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebagai informasi, meningkatkan daya saing melalui sistem pajak juga menjadi agenda reformasi pajak di banyak negara.

    "Ini terlihat dr tren penurunan tarif PPh Badan dan juga pemberian berbagai insentif mulai dari tax holiday, tax allowance, insentif bagi kawasan ekonomi khusus, hingga super deduction bagi kegiatan litbang dan vokasi," kata Bawono.

    Baca: Jokowi Jengkel Perizinan Ruwet, Sri Mulyani Merespons Begini

    Secara khusus, Bawono menuturkan strategi penurunan tarif harus diikuti oleh perluasan basis pajak, alias subjek dan objek baru sekaligus ketentuan anti-penggerusan basis pajak. Jika tidak, ia takut langkah tersebut justru akan memberikan dampak jangka pendek terhadap penerimaan serta tekanan yg lebih besar bagi existing taxpayers. "Dengan kata lain, strategi broad-base low rate harus diterapkan," ujar dia. 

    FRISKI RIANA | EGI ADYATAMA | HENDARTYO HANGGI | DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.