Respons Negatif Usulan KLB Tokoh Senior Partai Demokrat

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politisi senior Partai Demokrat (PD) Max Sopacua (kedua kanan) didampingi politisi-politisi senior PD lainnya yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) memberikan keterangan pers di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 13 Juni 2019. GMPPD memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak keluar dari koalisi partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Politisi senior Partai Demokrat (PD) Max Sopacua (kedua kanan) didampingi politisi-politisi senior PD lainnya yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) memberikan keterangan pers di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 13 Juni 2019. GMPPD memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak keluar dari koalisi partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Polemik merundung Partai Demokrat. Setelah target perolehan suara tak tercapai di Pemilihan Umum 2019, kini muncul dorongan agar partai menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) yang diinisiasi beberapa tokoh senior partai.

    Baca: Andi Arief: Max Sopacua Ingin Sandiaga Jadi Ketua Umum Demokrat

    Mendeklarasikan diri sebagai Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD), beberapa politikus yang terlibat adalah Max Sopacua, Ahmad Mubarok, dan Ahmad Yani. Mereka berdalih KLB perlu dilakukan karena adanya kekecewaan terhadap perolehan suara partai di Pemilihan Umum 2019 sebesar 7,7 persen.

    "Kami menetapkan momentum puncak GMPPD dengan menyiapkan, mendorong, dan melaksanakan suksesnya Kongres Luar Biasa selambatnya pada 9 September 2019," kata Max di Cikini, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.

    Namun, niatan para senior ini dinilai memiliki motif lain. Salah satunya kecurigaan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief, yang menilai usulan KLB ini merupakan upaya Max dan kawan-kawannya untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Tak tanggung-tanggung, Arief menuding Max mencoba menaikkan dua nama di luar kepengurusan Demokrat untuk kursi ketua umum, yakni Sandiaga Uno dan Gatot Nurmantyo.

    "Kami sudah tahu kalau Mubarok, Max Sopacua akan mendatangkan kursi Ketum Demokrat kepada Sandi Uno, Gatot Nurmantyo dll," kata Andi lewat akun Twitternya, @AndiArief_, Ahad, 16 Juni 2019. Saat dihubungi, Andi mempersilakan Tempo untuk mengutip langsung cuitannya.

    Baca: Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Larang Kader Bicara KLB

    Sandiaga merupakan calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, capres yang didukung Demokrat pada Pilpres 2019. Sedangkan Gatot merupakan mantan Panglima TNI yang juga telah menyatakan dukungan pada pasangan Prabowo - Sandiaga.

    Andi menuding GMPPD adalah makelar untuk tujuan tersebut. Itu pun dinilai Andi dilakukan di saat yang sangat salah, karena Partai Demokrat masih berduka atas meninggalnya Ani Yudhoyono. "Menjadi makelar memang kerap menguntungkan, tapi Sandi Uno atau Gatot Nurmantyo bukan orang yang bodoh yang bisa dibohongi," cuit Andi Arief.

    SBY sendiri terlihat berhati-hati menyikapi dorongan KLB. Kepala Divisi Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan SBY berpesan agar semua kader menjaga keutuhan dan martabat partai.

    "Pesan beliau, tetap menjaga martabat partai dari serangan pihak mana pun," kata Ferdinand di Jakarta, Sabtu, 15 Juni 2019. Ferdinand juga mengatakan bahwa SBY selalu berpesan untuk menjaga Indonesia jangan sampai konflik karena persatuan bangsa jauh lebih penting daripada kekuasaan.

    Namun, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat , Amir Syamsuddin, mengeluarkan instruksi yang lebih tegas. Dia melarang seluruh kader untuk membicarakan lebih jauh terkait wacana KLB yang digaungkan GMPPD. Amir menegaskan tak segan untuk memanggil siapa saja untuk diperiksa jika dianggap melanggar aturan partai.

    "Bila ada perilaku kader yang tidak sesuai dengan AD/ART, kode etik, dan pakta integritas partai, maka kader lain dapat membuat laporan ke Dewan Kehormatan agar kader terlapor diperiksa dan diberi sanksi sesuai dengan peraturan internal partai yang berlaku," kata Amir dalam keterangan tertulis yang Tempo terima, Ahad, 16 Juni 2019.

    Baca: DPP Partai Demokrat Anggap Penurunan Suara Bukan Alasan Gelar KLB

    Di sisi lain, dorongan penyelenggaraan KLB dianggap tak punya alasan kuat. Wakil Ketua Umum Demokrat Sjarifuddin Hasan mengatakan penurunan suara di Pemilu bukanlah alasan yang bisa membuat dilakukannya KLB.

    Suara penolakan KLB pun disuarakan sejumlah pengurus Demokrat di daerah, diantaranya Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Riau, NTB, dan Jakarta. "KLB yang dilaksanakan di luar aturan pada hakikatnya makar atau pemberontakan pada pemimpin yang sah," kata Ketua DPD Partai Demokrat NTB Mahally Fikri di Mataram, Ahad, 16 Juni 2019.

    EGI ADYATAMA | AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.