Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gedung Putih Total Lawan Huawei, Dunia Bisnis AS Meradang

image-gnews
Ilustrasi Jaringan Huawei. Huawei.com
Ilustrasi Jaringan Huawei. Huawei.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Amerika Serikat segera memperluas larangan dan pembatasan penggunaan produk Huawei kepada perusahaan-perusahaan yang berbisnis dengan negara itu.

Perusahaan yang menerima hibah dan pinjaman dari AS  termasuk yang akan dilarang atau dibatasi untuk menggunakan peralatan buatan Huawei tanpa kompromi.

Baca juga: Perang Dagang Memanas, Bank Sentral Cina Mulai Timbun Emas

Undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional menyebutkan larangan penggunaan uang federal untuk membeli produk-produk dari Huawei dengan alasan keamanan nasional.

Aturan ini termasuk melarang pembelian peralatan Huawei secara langsung oleh pemerintah federal yang akan diberlakukan mulai tahun ini.

Namun, Gedung Putih, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia, 10 Juni 2019, meminta tambahan waktu dua tahun untuk menyusun aturan sebagai bagian dari undang-undang ini yang mengharuskan pemasok dan kontraktor pihak ketiga membatasi pembelian dan penggunaan peralatan Huawei.

"Ini untuk memastikan bahwa perusahaan yang berbisnis dengan pemerintah AS atau menerima hibah maupun pinjaman federal punya waktu untuk membebaskan diri dari berbisnis dengan Huawei dan perusahaan teknologi Cina lainnya yang terdaftar dalam undang-undang ini," kata Jacob Wood, juru bicara Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih dalam pernyataannya.

Presiden Cina Xi Jinping dan presiden Rusia Vladimir Putin menyaksikan jabatan tangan Eksekutif Huawei Guo Ping dan CEO MTS, operator telepon seluler Rusia, Alexei Kornya.

Baca juga: Dimusuhi AS, Huawei Bangun Jaringan 5G di Rusia

Pejabat pelaksana Direktur Manajemen dan Anggaran Gedung Putih, Russ Vought meminta pemimpin Kongres dan Wakil presiden Mike Pence untuk menunda pelaksanaan dari undang-undang itu.

Vought meminta pemberlakuan untuk membatasi pembelian peralatan Huawei oleh para kontraktor pemerintah AS ditunda menjadi empat tahun, bukan dua tahun.

Vought beralasan pihaknya perlu memastikan implementasi yang efektif dari larangan itu tanpa mengorbankan tujuan keamanan. Selain itu, akan terjadi pengurangan dramatis dalam jumlah kontraktor yang dapat menjual produknya ke pemerintah AS tanpa melakukan penundaan.

Pada Mei lalu, Presiden Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk melarang perusahaan-perusahaan AS menggunakan peralatan telekomunikasi yang dibuat perusahaan-perusahaan yang dianggap berisiko bagi keamanan nasional.

Dunia usaha AS justru mengkhawatirkan peraturan ketat yang melarang penjualan produk teknologi Huawei secara signifikan akan mencederai laba mereka hingga membahayakan kemampuan mereka untuk mengembangkan inovasi teknologi baru, termasuk yang dibutuhkan oleh militer AS, seperti dikutip dari South China Morning Post, 10 Juni 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dunia usaha AS yang bergerak di bidang teknologi mengutarakan kekhawatiran itu kepada Kementerian Perdagangan. Belum ada respons terbuka dari Kementerian Perdagangan atas keluhan dan kekhawatiran dunia usaha AS. 

Kementerian Perdagangan memasukkan Huawei dalam daftar entitas yang dilarang pada Mei lalu karena mencederai sanksi AS terhadap AS, melakukan aktivitas mata-mata di AS, dan mencuri teknologi AS.

Baca juga: Operator Jepang dan Taiwan Mulai Tak Jual Smartphone Huawei

Aturan ini ditangguhkan selama 90 hari dari tanggal efektifnya untuk melunakkan dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan AS.

Aturan yang efektif berlaku pada Agustus mendatang, membuat perusahaan-perusahaan AS diwajibkan mengajukan klaim untuk lisensi demi dapat berbisnis dengan Huawei.

Perusahaan-perusahaan AS yang ingin tetap menjual produk Huawei, maka perusahaan itu harus mendapatkan lisensi.

Aturan ini mulai memunculkan debat oleh para pengusaha yang mempertanyakan mengapa mereka harus mendapatkan lisensi.

Tak hanya lisensi, menurut sumber yang mengetahui masalah ini, perusahaan AS yang berbisnis dengan Huawei khususnya pembuat chip, harus menyertakan secara detil proyeksi finansial, dan data lain dalam formulir aplikasi yang menunjukkan potensi pelanggaran yang signifikan.

Perusahaan-perusahaan AS pembuat chip telah menyatakan keberatan karena aturan ini telah membuat mereka kehilangan penghasilan dari Huawei dan akan memangkas riset dan pengembangan yang sedang dilakukan.

Alhasil, dampaknya akan mencederai teknologi militer AS karena militer membutuhkan chip dengan kemampuan yang lebih cepat. Selain itu, dengan infrastruktur yang kritis karena larangan tersebut membuat rentan terjadi serangan terhadap lembaga militer itu.

Namun, informasi yang beredar menyebutkan AS sebenarnya mengarahkan semua permusuhan dengan Huawei ke pemerintah Cina. Dan, sepertinya Huawei pun dianggap memahami bahwa pemerintah Cina yang mampu menyelesaikan permusuhan yang kian mendalam ini. 

Huawei merupakan raksasa pembuat telepon seluler terbesar kedua di dunia setelah Samsung. Perusahaan Cina ini juga terdepan sebagai pembuat peralatan penting telekomunikasi dan jaringan teknologi 5G. Menurut Asosiasi Industri Semikondutor, Huawei merupakan pembeli ketiga terbesar produk chip komputer AS.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Ferdinand Marcos Jr Janji akan Balas Tindakan Beijing di Laut Cina Selatan

22 jam lalu

Bendera Filipina berkibar dari BRP Sierra Madre, sebuah kapal Angkatan Laut Filipina yang kandas sejak 1999 dan menjadi detasemen militer Filipina di Second Thomas Shoal yang disengketakan, bagian dari Kepulauan Spratly, di Laut Cina Selatan, 29 Maret 2014. REUTERS  /Erik De Castro
Ferdinand Marcos Jr Janji akan Balas Tindakan Beijing di Laut Cina Selatan

Ferdinand Marcos Jr. akan menerapkan tindakan balasan yang proporsional terhadap serangan Cina di Laut Cina Selatan.


Laba-laba Jantan dan Betina di Cina Ini Kerja Sama Penyamaran Jadi Bunga

1 hari lalu

Pasangan laba-laba kepiting (Thomisus spp) diduga berkamuflase di antara bunga Hoya pandurata. Esajournals.onlinelibrary.wiley.com
Laba-laba Jantan dan Betina di Cina Ini Kerja Sama Penyamaran Jadi Bunga

Satu spesies laba-laba yang ditemukan di Cina diduga telah berevolusi hingga pejantan dan betina bisa berpasangan menyerupai rupa bunga.


Cina Akan Larang Chip Intel dan AMD di Komputer Kantor Pemerintahan

2 hari lalu

Advanced Micro Devices (AMD) chip. AP/Paul Sakuma
Cina Akan Larang Chip Intel dan AMD di Komputer Kantor Pemerintahan

Sebelumnya, Amerika Serikat pertimbangkan tambah daftar perusahaan chip Cina dalam Entity List.


Kongres Drone akan Diadakan di Cina pada Mei 2024

2 hari lalu

Ilustrasi drone. Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS
Kongres Drone akan Diadakan di Cina pada Mei 2024

Kongres Drone Dunia ke-8 akan diadakan di Shenzhen, Cina Selatan, pada 24-26 Mei 2024


Eksekutif Minimarket Malaysia Didakwa atas Penjualan Kaus Kaki Bertuliskan Allah

2 hari lalu

Jaringan toko serba ada KK Super Mart. (Foto: Facebook/KK Super Mart)
Eksekutif Minimarket Malaysia Didakwa atas Penjualan Kaus Kaki Bertuliskan Allah

Beberapa pasang kaus kaki bertuliskan "Allah" dijual di salah satu toko KK Super Mart, sehingga memicu kemarahan publik Malaysia


Jepang Tertarik Kembangkan Proyek untuk IKN, dari Lift hingga Teknologi Smart City

2 hari lalu

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dalam acara jumpa wartawan di kantor Kedutaan Besar Jepang, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Jepang Tertarik Kembangkan Proyek untuk IKN, dari Lift hingga Teknologi Smart City

Jepang telah menyampaikan 25 surat pernyataan niat untuk kerja sama pembangunan di IKN.


Dua Modus Penyelundupan Narkoba Digagalkan Polisi: Pakai Stoples Minuman Energi hingga Botol Sampo

2 hari lalu

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi (kiri), Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Hengki (kanan) pada saat Konferensi Pers di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Senin, 25 Maret 2024. Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Bea dan Cukai telah berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku kasus peredaran gelap narkotika jenis kokain cair, serbuk MDMA dan narkotika jenis sabu jaringan internasional. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Dua Modus Penyelundupan Narkoba Digagalkan Polisi: Pakai Stoples Minuman Energi hingga Botol Sampo

Polda Metro Jaya menggagalkan penyelundupan narkoba yang melibatkan jaringan internasional asal Cina dan Portugal.


Polisi Ungkap Modus Penyelundupan Narkoba Asal Cina Melalui Minuman Energi

3 hari lalu

Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Hengki pada saat Konferensi Pers di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Senin, 25 Maret 2024. Ditresnarkoba Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Bea dan Cukai telah berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku kasus peredaran gelap narkotika jenis kokain cair, serbuk MDMA dan narkotika jenis sabu jaringan internasional. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polisi Ungkap Modus Penyelundupan Narkoba Asal Cina Melalui Minuman Energi

Aparat kepolisian masih mengejar satu orang DPO berinisial LQX yang berperan sebagai pengendali penyelundupan narkoba jenis ekstasi serbuk itu.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

3 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.