Gedung Putih Total Lawan Huawei, Dunia Bisnis AS Meradang

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Jaringan Huawei. Huawei.com

    Ilustrasi Jaringan Huawei. Huawei.com

    TEMPO.CO, Jakarta -Amerika Serikat segera memperluas larangan dan pembatasan penggunaan produk Huawei kepada perusahaan-perusahaan yang berbisnis dengan negara itu.

    Perusahaan yang menerima hibah dan pinjaman dari AS  termasuk yang akan dilarang atau dibatasi untuk menggunakan peralatan buatan Huawei tanpa kompromi.

    Baca juga: Perang Dagang Memanas, Bank Sentral Cina Mulai Timbun Emas

    Undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional menyebutkan larangan penggunaan uang federal untuk membeli produk-produk dari Huawei dengan alasan keamanan nasional.

    Aturan ini termasuk melarang pembelian peralatan Huawei secara langsung oleh pemerintah federal yang akan diberlakukan mulai tahun ini.

    Namun, Gedung Putih, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia, 10 Juni 2019, meminta tambahan waktu dua tahun untuk menyusun aturan sebagai bagian dari undang-undang ini yang mengharuskan pemasok dan kontraktor pihak ketiga membatasi pembelian dan penggunaan peralatan Huawei.

    "Ini untuk memastikan bahwa perusahaan yang berbisnis dengan pemerintah AS atau menerima hibah maupun pinjaman federal punya waktu untuk membebaskan diri dari berbisnis dengan Huawei dan perusahaan teknologi Cina lainnya yang terdaftar dalam undang-undang ini," kata Jacob Wood, juru bicara Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih dalam pernyataannya.

    Presiden Cina Xi Jinping dan presiden Rusia Vladimir Putin menyaksikan jabatan tangan Eksekutif Huawei Guo Ping dan CEO MTS, operator telepon seluler Rusia, Alexei Kornya.

    Baca juga: Dimusuhi AS, Huawei Bangun Jaringan 5G di Rusia

    Pejabat pelaksana Direktur Manajemen dan Anggaran Gedung Putih, Russ Vought meminta pemimpin Kongres dan Wakil presiden Mike Pence untuk menunda pelaksanaan dari undang-undang itu.

    Vought meminta pemberlakuan untuk membatasi pembelian peralatan Huawei oleh para kontraktor pemerintah AS ditunda menjadi empat tahun, bukan dua tahun.

    Vought beralasan pihaknya perlu memastikan implementasi yang efektif dari larangan itu tanpa mengorbankan tujuan keamanan. Selain itu, akan terjadi pengurangan dramatis dalam jumlah kontraktor yang dapat menjual produknya ke pemerintah AS tanpa melakukan penundaan.

    Pada Mei lalu, Presiden Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk melarang perusahaan-perusahaan AS menggunakan peralatan telekomunikasi yang dibuat perusahaan-perusahaan yang dianggap berisiko bagi keamanan nasional.

    Dunia usaha AS justru mengkhawatirkan peraturan ketat yang melarang penjualan produk teknologi Huawei secara signifikan akan mencederai laba mereka hingga membahayakan kemampuan mereka untuk mengembangkan inovasi teknologi baru, termasuk yang dibutuhkan oleh militer AS, seperti dikutip dari South China Morning Post, 10 Juni 2019.

    Dunia usaha AS yang bergerak di bidang teknologi mengutarakan kekhawatiran itu kepada Kementerian Perdagangan. Belum ada respons terbuka dari Kementerian Perdagangan atas keluhan dan kekhawatiran dunia usaha AS. 

    Kementerian Perdagangan memasukkan Huawei dalam daftar entitas yang dilarang pada Mei lalu karena mencederai sanksi AS terhadap AS, melakukan aktivitas mata-mata di AS, dan mencuri teknologi AS.

    Baca juga: Operator Jepang dan Taiwan Mulai Tak Jual Smartphone Huawei

    Aturan ini ditangguhkan selama 90 hari dari tanggal efektifnya untuk melunakkan dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan AS.

    Aturan yang efektif berlaku pada Agustus mendatang, membuat perusahaan-perusahaan AS diwajibkan mengajukan klaim untuk lisensi demi dapat berbisnis dengan Huawei.

    Perusahaan-perusahaan AS yang ingin tetap menjual produk Huawei, maka perusahaan itu harus mendapatkan lisensi.

    Aturan ini mulai memunculkan debat oleh para pengusaha yang mempertanyakan mengapa mereka harus mendapatkan lisensi.

    Tak hanya lisensi, menurut sumber yang mengetahui masalah ini, perusahaan AS yang berbisnis dengan Huawei khususnya pembuat chip, harus menyertakan secara detil proyeksi finansial, dan data lain dalam formulir aplikasi yang menunjukkan potensi pelanggaran yang signifikan.

    Perusahaan-perusahaan AS pembuat chip telah menyatakan keberatan karena aturan ini telah membuat mereka kehilangan penghasilan dari Huawei dan akan memangkas riset dan pengembangan yang sedang dilakukan.

    Alhasil, dampaknya akan mencederai teknologi militer AS karena militer membutuhkan chip dengan kemampuan yang lebih cepat. Selain itu, dengan infrastruktur yang kritis karena larangan tersebut membuat rentan terjadi serangan terhadap lembaga militer itu.

    Namun, informasi yang beredar menyebutkan AS sebenarnya mengarahkan semua permusuhan dengan Huawei ke pemerintah Cina. Dan, sepertinya Huawei pun dianggap memahami bahwa pemerintah Cina yang mampu menyelesaikan permusuhan yang kian mendalam ini. 

    Huawei merupakan raksasa pembuat telepon seluler terbesar kedua di dunia setelah Samsung. Perusahaan Cina ini juga terdepan sebagai pembuat peralatan penting telekomunikasi dan jaringan teknologi 5G. Menurut Asosiasi Industri Semikondutor, Huawei merupakan pembeli ketiga terbesar produk chip komputer AS.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.