Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Habis Beri Dukungan di Pemilu, Minta Jatah Menteri Kemudian

Reporter

image-gnews
Ketua Umim Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Presiden Joko Widodo alias Jokowi usai menghadiri buka puasa bersama Partai Golkar di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, 19 Mei 2019. Tempo/Friski Riana
Ketua Umim Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Presiden Joko Widodo alias Jokowi usai menghadiri buka puasa bersama Partai Golkar di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, 19 Mei 2019. Tempo/Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim penjaring calon menteri kabinet baru Jokowi sudah mulai bekerja menginventarisir nama sejak pertengahan Mei lalu. Pengamat militer Universitas Padjadjaran, Muradi, anggota tim itu mengatakan saat itu sudah terkumpul hampir 100 nama. Mereka yang masuk daftar adalah yang dianggap memiliki rekam jejak baik dan profesional. Tim menelusuri lagi rekam jejak mereka. Dari penelusuran itu, ada yang masuk kriteria dan ada yang dicoret dari daftar. “Dinamis," ujar Muradi kepada Tempo pada Senin, 13 Mei 2019.

Beberapa tokoh, seperti Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif memberi saran kepada Jokowi untuk menerapkan zaken kabinet. “Kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli,” ujar Syafii Maarif seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Mei 2019.

Baca juga: Profil 5 Kandidat Menteri yang Diajukan Dewan Pakar Golkar

Usul itu disampaikan untuk mengingatkan Presiden Jokowi karena partai-partai pendukung sudah terang-terangan meminta jatah kursi menteri di cabinet baru. Para elite partai bahkan menyebut jumlah dan menyodorkan nama menteri yang diinginkan.

Partai Golkar ingin empat atau lima menteri. Menurut Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono harapan itu wajar karena Golkar  partai pemenang ketiga dalam pemilihan legislatif sekaligus partai kedua pemilik kursi terbanyak di parlemen. “Saya kira wajar kalau kami minta empat atau lima kursi," ujar Agung Laksono di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin, 27 Mei 2019.

Golkar juga menyebut nama kandidat bakal calon menterinya. Dua di antaranya adalah pembantu Jokowi di kabinet saat ini, yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. Tiga nama lainnya berasal dari jajaran dewan pakar Golkar, yakni, anak Presiden ke-3 RI BJ Habibie Ilham Habibie, Wakil Dewan Pakar Golkar Ganjar Razuni, dan Sekretaris Dewan Pakar Golkar Pontjo Sutowo.

Sebelum Golkar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terlebih dahulu meminta jatah menteri. Jumlahnya tak tanggung-tanggung: 10 menteri. Untuk jatah 10 menteri itu, Muhaimin menyodorkan 20 nama kepada Jokowi. “Terserah beliau. Saya bilang, monggo dipilih, Pak,” ujar Muhaimin di Istana Merdeka, Selasa, 21 Mei 2019. Tapi Muhaimin menolak menyebut nama.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani juga blak-blakan meminta jatah menteri lebih banyak dari periode sebelumnya. PPP, ujar Arsul, berani menuntut lebih banyak karena turut membantu upaya pemenangan Jokowi - Ma'ruf dalam pemilihan presiden 2019. Pada Pemilu 2014, PPP berada di koalisi Prabowo-Hatta yang kemudian merapat ke koalisi pemerintahan.

PPP belum menyepakati nama kader yang akan disodorkan karena menunggu Jokowi memberitahukan portofolio yang akan diberikan kepada partai kakbah ini. Namun, Arsul tak menampik bahwa Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi merupakan salah satua kandidat potensial yang akan diajukan. “Ia kemungkinan salah satu kandidat,” ujar Arsul kepada Tempo pada Ahad, 9 Juni 2019.

Baca juga: Kata PDIP Soal Nama Calon Menteri di Kabinet Jokowi

Berbeda dengan tiga partai itu, NasDem masih enggan berbicara kursi menteri. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate mengatakan saat ini partainya masih fokus memenangkan pilpres dan pileg. “Pembicaraan mengenai anggota kabinet setelah keputusan MK dan penetapan formal oleh KPU RI,” ujar dia saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 8 Juni 2019.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku pengusung utama Jokowi juga masih ogah menjawab ditanya soal kandidat menteri. Alasannya, koalisi masih harus fokus pada proses di Mahkamah Konstitusi dan upaya rekonsiliasi nasional. “Toh, Oktober mendatang, kabinet itu baru disusun presiden terpilih,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah pada Sabtu, 8 Juni 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Empat partai pendukung Jokowi lainnya yang tak lolos ke parlemen, tak berharap banyak. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memastikan tidak akan mengajukan nama calon menteri. "PSI tahu 'ukuran baju'," ujar Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni saat dihubungi Tempo pada Ahad, 9 Juni 2019. Tidak masuk DPR, PSI tidak akan memajukan calon menteri kepada Presiden Jokowi.

Begitu pula dengan Perindo. Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq menyarankan di periode kedua ini, sangat penting bagi Jokowi untuk membentuk zaken kabinet. "Kandidat menteri harus yang punya kapasitas, dapat diandalkan dan terpenting mau mengabdi untuk rakyat," ujar Rofiq.

Akan halnya, PKPI masih berharap ketua umumnya dilirik Jokowi untuk mengisi kabinet. "PKPI memajukan ketua umum kami, Diaz Hendropriyono sebagai kader terbaik PKPI," ujar Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan kepada Tempo, akhir Mei lalu.

Wakil Ketua Umum DPP Hanura Gede Pasek Suardika mengatakan partainya menyerahkan urusan menteri sepenuhnya kepada Jokowi. Hanura punya banyak figur yang kuat, tetapi untuk nama diserahkan kepada Jokowi dan Ma'ruf Amin. "Biar beliau leluasa menata yang terbaik untuk rakyat. Urusan nama biar urusan ketua umum dan Ketua Dewan Pembina saja yang bicara dengan Jokowi," ujar Gede Pasek saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Sumber Tempo yang mengetahui rencana perombakan kabinet mengatakan, Jokowi menyiapkan sejumlah skenario. Ada kemungkinan Presiden mengganti sebagian bawahannya setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan presiden-wakil presiden terpilih. Penggantian ini terutama untuk para menteri yang santer disebut terlibat kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemungkinan lain, penyusunan kabinet secara menyeluruh dilakukan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, 20 Oktober 2019. Tujuannya supaya kabinet bisa langsung tancap gas menjalankan program pemerintah. Jika skenario ini yang dipilih, para menteri akan kembali dilantik setelah Jokowi dan Ma’ruf mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Skenario lain, Jokowi mempertahankan kabinet periode pertama hingga dia dilantik kembali.

Baca juga: Ada Gugatan Hasil Pilpres, NasDem Enggan Bahas Jatah Menteri

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai Jokowi akan lebih otonom menentukan pembantunya pada kabinet mendatang. Selain kemenangan Jokowi banyak dibantu relawan selain parpol, ujar dia, pada periode kedua ini Jokowi diprediksi akan habis-habisan membuktikan semua janji politiknya dengan memilih menteri yang bisa ngotot merealisasikan keinginanannya, bukan menteri yang malah menjadi benalu.

Apalagi fokus Jokowi dalam pemerintahan mendatang adalah pembangunan manusia. “Karenanya, Jokowi tak mungkin lagi didikte partai-partai pengusungnya,” ujar Adi saat dihubungi Tempo pada Ahad malam, 9 Juni 2019.

Pada 9 Mei lalu, Jokowi mengisyaratkan akan lebih maksimal dalam segala hal di periode kedua pemerintahannya. “Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa mencalonkan (diri) lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan," kata Jokowi dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2019 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

23 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

Jokowi akan menggunakan taktik mengulur-ulur waktu untuk melawan larangan hilirisasi nikel oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)


Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah pejabat lembaga tinggi negara saat acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya bisa mudik lebih cepat.


Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

5 jam lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

6 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju tidak mengikuti buka puasa bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Siapa saja?


Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

7 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

7 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

8 jam lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut Tim Hukum Ganjar-Mahfud melakukan praktik nepotisme terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2024.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

8 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

9 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

9 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.