Tarif Direvisi, Maskapai Masih Enggan Turunkan Tiket Pesawat

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penerbangan internasional pertama dari Banyuwangi dengan maskapai Citilink dengan tujuan Kuala Lumpur, 19 Desember 2018. (Dok. Kemenpar)

    Penerbangan internasional pertama dari Banyuwangi dengan maskapai Citilink dengan tujuan Kuala Lumpur, 19 Desember 2018. (Dok. Kemenpar)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan akan menurunkan tarif batas atas atau TBA untuk menekan gejolak harga tiket pesawat. Langkah itu disikapi beragam oleh maskapai.

    Baca: Harga Tiket Pesawat Turun, Ini Tarif Termurah untuk Rute Favorit

    Lion Air Group belum memastikan segera menurunkan harga tiket pesawat. Managing Director Lion Air Group Daniel Putut Kuncoro mengaku masih menghitung dampak penurunan TBA terhadap harga tiket pesawat. "Kami akan hitung (dampaknya)," ujar Daniel.

    Selain menurunkan TBA, Daniel melanjutkan, pemerintah diminta ikut mendorong penurunan tarif jasa penunjang operasional. Dia berharap ada langkah konkret berupa pengurangan biaya layanan penunjang, bukan sekadar pemberian insentif. Hal tersebut bisa membantu maskapai dalam menekan biaya operasional.

    "Harusnya semua supporting airlines juga diturunkan, misalnya tarif kebandarudaraan, tarif pelayanan jasa navigasi, pajak bahan bakar dihapuskan, dan pemerintah menekan mata uang dolar AS,” kata Daniel, Selasa, 14 Mei 2019. Tarif tersebut merupakan komponen pembentuk biaya operasional penerbangan.

    Garuda Indonesia juga mengungkapkan hal senada. Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia (persero) Tbk, Fuad Rizal menyatakan manajemennya harus mengatur formulasi harga dengan TBA baru. "Tidak rumit sih. Kami tinggal mengikuti lewat sistem formulasi kami," ucapnya, Senin, 13 Mei 2019.

    Fuad belum bisa memastikan seberapa besar perubahan harga karena aturan baru, khususnya untuk penjualan jelang mudik Lebaran tahun ini. Apalagi, pemerintah belum mengeluarkan daftar TBA yang telah dipangkas.

    Batas tarif termahal pesawat niaga berjadwal saat ini masih diatur di Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2019. "Kalau sudah ditentuin ya kita harus ngikut bagaimanapun modelnya."

    Adapun Sriwijaya Air Group berencana mengurangi frekuensi penerbangan maupun rute apabila merugi setelah penurunan tarif batas atas antara 12 hingga 16 persen. Direktur Utama Sriwijaya Air Group Joseph Adrian Saul mengatakan optimalisasi usaha lain untuk meningkatkan pendapatan tambahan (ancillary revenue) sudah dilakukan. Bahkan upaya tersebut telah dilakukan sebelum adanya penurunan tarif tersebut.

    "Kami lihat situasinya ya, tentu berdampak terhadap kinerja keuangan. Jika kemudian kami rugi, tentunya akan mengambil langkah-langkah signifikan," kata Joseph kepada Bisnis, Selasa, 14 Mei 2019.

    Dia menambahkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kerugian tersebut di antaranya menutup rute yang jumlah permintaannya sedikit. Akan tetapi, langkah tersebut merupakan upaya terakhir apabila diperlukan.

    Joseph juga berharap kerugian yang dialami tidak sampai menjalar pada tingkat kesejahteraan karyawan. Adapun, jumlah karyawan diharapkan bisa dipertahankan.

    Turunnya tarif batas atas, menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI tak serta merta menurunkan harga tiket pesawat. Sebab faktanya, semua maskapai telah menerapkan tarif rata-rata di atas 100 persen dari tarif batas bawah (TBB).

    "Sehingga persentase turunnya TBA tidak akan mampu menggerus masih tingginya harga tiket pesawat dan tidak akan mampu mengembalikan fenomena tiket pesawat murah," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa 14 Mei 2019.

    Tulus menjelaskan penurunan TBA memang membuat maskapai tidak leluasa lagi untuk menaikkan tarifnya hingga 100 persen, seperti sebelumnya. Kendati begitu, turunnya persentase TBA justru bisa memicu maskapai untuk mengerek sisa persentase TBA-nya. Artinya, tiket pesawat justru berpotensi naik pasca penurunan TBA.

    YLKI, kata Tulus, mengkhawatirkan, penurunan TBA ini bakal direspon negatif oleh maskapai dengan menutup atau mengurangi frekuensi rute penerbangan yang tidak dianggap menguntungkan. Jika hal ini terjadi, akses masyarakat terahdap layanan penerbangan seperti di Indonesia Timur atau remote area bisa terdampak.

    Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan telah memperhitungkan beberapa komponen dalam struktur harga pembentuk tarif penerbangan dalam menurunkan tarif batas atas tiket pesawat sebesar 12-16 persen. Sehingga, ia menjamin kebijakan itu tidak akan mengganggu kesehatan keuangan perusahaan.

    "Angka tersebut memperhitungkan keamanan maskapai, insyaAllah sehat," ujar Budi selepas rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, 13 Mei 2019.

    Kondisi yang menyebabkan Budi yakin menurunkan tarif batas atas tiket pesawat antara lain adalah harga avtur relatif turun. Belum lagi okupansi penerbangan dan performa ketepatan waktu alias on time performance maskapai juga relatif tinggi. Ia mengatakan manajemen bandara yang baik cukup dominan dalam mempengaruhi tarif.

    Hal senada diungkapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Ketua KPPU Kurnia Toha mengatakan, hasil kajian lembaganya, keputusan pemerintah untuk menurunkan tarif batas atas tiket pesawat tidak akan berpengaruh pada roda bisnis maskapai penerbangan. “Enggak rugi. Masih untung. Yang kita dapat dari kajian kami itu, masih tetap untung,” kata Kurnia di Bandung, Selasa 14 Mei 2019.

    Kurnia mengatakan, KPPU masih menunggu pemerintah menerbitkan revisi tarif batas atas, yang diharapkan bisa menurunkan harga tiket pesawat. "Kita lihat apakah maskapai penerbangan akan ikut menurunkan (harga tiket pesawat) atau tidak,” kata dia.

    KPPU mengaku telah memanggil seluruh maskapai untuk menjelaskan soal tiket pesawat yang mahal. Namun Kurnia mengaku tidak bisa membeberkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan lembaganya dengan alasan masih dalam pendalaman.

    DIAS PRASONGKO | CAESAR AKBAR | AHMAD FIKRI | BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.