Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

21 Tahun Kerusuhan Mei 1998 yang Masih Gelap

image-gnews
Keluarga korban tragedi 98 berdoa dan tabur bunga di TPU Pondok Rangon, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019. Kegiatan tabur bunga ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh keluarga korban tragedi 98 sebagai bentuk memperingati dan mengenang anggota keluarganya yang meninggal saat tragedi Mei 1998. TEMPO/Muhammad Hidayat
Keluarga korban tragedi 98 berdoa dan tabur bunga di TPU Pondok Rangon, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019. Kegiatan tabur bunga ini merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh keluarga korban tragedi 98 sebagai bentuk memperingati dan mengenang anggota keluarganya yang meninggal saat tragedi Mei 1998. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kedua tangannya tak lagi berbentuk sempurna, dua daun telinganya rusak, bekas luka bakar terlihat jelas di hampir seluruh bagian tubuhnya. "Saya nyaris dibakar hidup-hidup," kata Iwan Firman salah satu korban selamat kerusuhan Mei 1998 mengenang kembali peristiwa nahas itu dalam peringatan "21 Tahun Tragedi Mei 98" pada Senin, 13 Mei 2019.

Baca: Tantangan Sumpah Pocong Wiranto Dianggap Tak Selesaikan Kasus HAM

Pria 60 tahun ini bercerita ia dibakar hidup-hidup oleh 20 orang tanpa sebab. Beberapa di antaranya berperawakan tegap dan berambut cepak. Peristiwa nahas itu berlangsung saat ia mau pulang ke rumahnya di Jalan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.

Pagi tadi, seperti tahun-tahun sebelumnya, Iwan datang ke depan Citra Plaza, Klender. Bersama sejumlah penyintas dan keluarga korban, mereka berdoa dan mengenang korban tewas akibat dibakar hidup-hidup di pusat perbelanjaan yang dulu bernama Yogya Plaza itu. Mereka mendesak pemerintah mengungkap dalang kerusuhan yang menewaskan ribuan orang di Jakarta dan daerah lain di Indonesia.

"Kalau aku ketemu Jokowi, aku beberin semua. Aku mau cerita selama ini jadi kebelangsak kehidupanku ini," kata Iwan sambil meratapi kondisi kedua tangannya yang rusak itu.

Baca: KontraS Usul Wiranto, Prabowo, dan Kivlan Zen Beri Kesaksian

Sementara itu, Maria Sanu terus mendekap foto mendiang anaknya, Stevanus Sanu, dalam peringatan tragedi Mei 1998 itu. Stevanus, kata dia, ikut terpanggang hidup-hidup di Yogya Plaza.

Maria meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mau menuntaskan kasus ini. Ia mengaku mendukung Jokowi kembali menjadi presiden agar bisa menemukan keadilan bagi almarhum anaknya. "Supaya dia mau buka hati, mata, dan peduli kepada keluarga korban pelanggaran HAM," ucapnya.

Sejumlah keluarga korban tragedi Mei 1998 berdoa saat mengikuti Refleksi 21 Tahun Tragedi Mei 1998 di lokasi terjadinya kerusuhan dan pembakaran di Mall Klender, Jakarta, Senin 13 Mei 2019. Refleksi tersebut sebagai upaya merawat ingatan, penyadaran publik dan negara, serta menjadi bukti perlawanan kepada negara yang kerap memberikan kesempatan kepada para pelaku pelanggar HAM duduk di kursi kekuasaan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), dalam laporannya, menyatakan peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998 berkaitan dengan dinamika sosial politik masyarakat Indonesia waktu itu. Kerusuhan ini juga berkaitan dengan sejumlah peristiwa penting sebelumnya seperti Pemilu 1997, penculikan aktivis, krisis ekonomi, hingga penembakan mahasiswa Universitas Trisakti.

Simak: Kivlan Zen Ajak Wiranto Berdebat soal Dalang Kerusuhan 1998

Pemilu 1997 berakhir dengan kemenangan Partai Golongan Karya (Golkar) dan terpilihnya kembali Presiden Soeharto untuk yang keenam kalinya. Rezim orde baru saat itu membatasi ruang masyarakat untuk berekspresi.

Sejumlah aktivis yang berani menentang Soeharto hilang dan tak diketahui rimbanya hingga kini. TGPF menilai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat waktu itu, Prabowo Subianto bertanggung jawab atas penghilangan sejumlah aktivis.

Dalam wawancara dengan Majalah Tempo pada Oktober 2013, Prabowo Subianto menjawab tudingan soal keterlibatan dia di kerusuhan Mei 98 itu. 28 Oktober 2013. "Kadang dalam pemerintahan, kita sebagai alat pemerintah menjalankan misi yang dianggap benar. Begitu ada pergantian pemerintah, pemerintah baru menganggapnya tidak benar. Saya, kan, hanya petugas saat itu," kata Prabowo.

Menurut Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini, dia telah mempertanggungjawabkan perbuatan yang menjadi porsinya. "Saya tidak ke mana-mana, saya bertanggung jawab, saya tidak ngumpet," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, masih menurut analisa TGPF, krisis moneter mengakibatkan membesarnya kesenjangan ekonomi dan menciptakan dislokasi sosial yang luas yang amat rentan terhadap konflik vertikal (antar kelas) dan horizontal (antar golongan).

Pergumulan kondisi sosial politik masyarakat Indonesia waktu itu akhirnya pecah setelah insiden penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. TGPF menilai penembakan ini sebagai pemicu kerusuhan berskala nasional.

Baca juga: Dituduh Dalang Kerusuhan 1998, Wiranto Tantang Prabowo dan Kivlan

TGPF mencatat sulit menemukan angka pasti jumlah korban dan kerugian dalam kerusuhan1998. Untuk Jakarta, TGPF menemukan variasi jumlah korban meninggal dunia dan luka-luka yang berbeda. Tim relawan menyebut 1.190 orang tewas akibat terbakar atau dibakar, 27 orang tewas akibat senjata, dan 91 orang luka-luka. Sementara itu, data Polda menunjukkan 451 orang meninggal, korban

luka-luka tidak tercatat. Sedangkan data Pemda DKI yang meninggal dunia 288 orang dan luka-luka 101 orang.

Menurut TGPF, ada kesamaan waktu pecahnya kerusuhan bahkan kesamaan pola kejadian. Sementara pola kerusuhan bervariasi, mulai dari spontan, lokal, sporadis, hingga yang terorganisir. "Para pelakunya pun beragam, mulai dari massa ikutan yang mula-mula pasif tetapi kemudian menjadi pelaku aktif kerusuhan, provokator, termasuk ditemukannya anggota aparat keamanan," tulis laporan TGPF itu.

Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia, Puri Kencana Putri mengatakan, peringatan 21 tahun reformasi kali ini bertepatan dengan pemilihan umum 2019. Sebabnya ia mendesak pemerintah yang baru bisa segera menyelesaikan kasus ini.

Simak: Penghilangan Paksa 1997-98, Jokowi Diminta Penuhi 2 Tuntutan Ini

"Pemerintah dan parlemen terpilih punya pekerjaan rumah bagaimana semua yang sudah dikumpulkan oleh Komnas HAM harus ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung," kata Puri saat dihubungi Tempo.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung berkali-kali mengembalikan berkas-berkas kasus pelanggaran HAM berat ke Komnas HAM. Berkas perkara yang dikembalikan adalah berkas peristiwa 1965-1966, peristiwa Talangsari, Lampung 1998, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, peristiwa Kerusuhan Mei 1998, peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, peristiwa Wasior dan Wamena.

Menurut Puri, penyelesaian kasus 1998 penting karena jika berhasil membongkarnya akan bermanfaat untuk kasus pelanggaran HAM lainnya. "Jejaknya akan mengarah ke siapa, pelakunya, skemanya, mekanismenya, prosedurnya, operasinya, akan mengarah ke jejak yang lebih luas lagi," ucapnya.

Baca: 20 Tahun Reformasi, Mereka yang Menyingkir dari Jakarta

Selain itu, Puri menjelaskan negara wajib memenuhi hak-hak para korban Mei 1998. Para korban, kata dia, berhak mendapatkan hak keadilan, hak kebenaran, dan rehabilitasi dari negara. "Mereka berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM sejak masa lalu yang menimpa mereka atau keluarga mereka sendiri," ujarnya.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

9 hari lalu

Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. ANTARA/Galih Pradipta
MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.


Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

14 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.


KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

15 hari lalu

Pegiat pelanggar HAM berat yang diiniasi Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), Jaringan Relawan Kemanuasiaan Indonesia (JRKI) dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) melakukan aksi kamisan yang ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut Presiden RI Joko WIdodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM beat secara berkeadilan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.


International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

20 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum


Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

22 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan kenaikan pangkat secara istimewa  kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disela-sela Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. Menhan RI Prabowo Subianto merupakan seorang purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga atau letnan jenderal. Prabowo keluar dari kedinasan setelah diberhentikan dengan hormat sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 62/ABRI/1998 yang diteken oleh Presiden Ke-3 RI B. J. Habibie pada 20 November 1998. TEMPO/Subekti.
Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.


Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

28 hari lalu

Pembacaan sumpah Direktur LBH Pekanbaru di Auditorium FH Universitas Islam Riau (UIR), didampingi Erwin (Ketua Pelaksana), Andi Wijaya, dan M. Isnur., pada Kamis, 29 Februari 2024. Foto: Ellya Safriani/TEMPO
Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.


Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

33 hari lalu

Presiden RI Jokowi saat menunjukkan produk UMKM di Sulut dalam kegiatan silaturahmi dengan nasabah dan pendamping program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM), di GOR Kota Bitung, Sulawesi Utara, Jumat 23 Februari 2024. ANTARA/Nancy L Tigauw.
Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.


Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

35 hari lalu

Gedung Komisi Yudisial di Jakarta Pusat. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.


APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi

36 hari lalu

Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo-Gibran menyapa para pendukungnya saat kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi

Anggota parlemen negara-negara Asia Tenggara khawatir Pemilu 2024 di Indonesia berisiko bagi HAM dan demokrasi.


Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ

45 hari lalu

Massa aksi dari Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan organisasi profesi kesehatan melakukan aksi di Patung Kuda, Jumat, 15 Desember 2023. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian tenaga kesehatan Indonesia terkait krisis kemanusiaan dan kesehatan yang tengah terjadi di Gaza, Palestina. Dalam aksi ini, MER-C, IDI, beserta organisasi profesi kesehatan lainnya memberikan beberapa tuntutan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Beberapa di antaranya adalah memberikan jaminan keselamatan tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan di Palestina. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina memberi sejumlah masukan sebelum Retno Marsudi bicara di ICJ bulan ini.