Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dukung Susi Berantas Illegal Fishing, Luhut Pilih Perkuat Bakamla

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Foto/TEMPO/Subekti dan Tony Hartawan
Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Foto/TEMPO/Subekti dan Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendukung upaya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam menjaga wilayah maritim Indonesia, khususnya dalam memberantas pencurian ikan (illegal fishing). Namun cara yang ditempuh oleh Luhut adalah dengan memperkuat Badan Keamanan Laut alias Bakamla.

Baca: Kritik Susi, Luhut: Jangan Sepanjang Masa Tenggelamkan Kapal

Dalam menjaga wilayah perairan laut saat ini, Luhut menyebutkan Indonesia masih memiliki kekurangan. Hal ini terbukti dengan ditabraknya KRI Tjiptadi oleh kapal Vietnam setelah penindakan illegal fishing di Laut Natuna Utara dilakukan. 

"Kita ini sebenarnya masih ada kekurangan. Urusan itu kan harusnya coast guard - coast guard kita. Karena coast guard kita kurang, maka lebih banyak angkatan laut kita," ujar Luhut di kantornya, Rabu, 8 Mei 2019. Karena itu, ia mengusulkan untuk memperkuat peran coast guard atau Bakamla.

Minimnya jumlah coast guard itu, menurut Luhut, tak lepas dari kewenangan Bakamla hingga kini belum cukup jelas. Oleh karena itu, ia mengatakan perlunya ada harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk memberi kewenangan yang lebih jelas kepada Bakamla.

"Kewenangan coast guard itu masih ada di Polhukam. Sejak saya Menko Polhukam itu. Jadi kita itu bikin suatu organisasi yang belum tuntas," kata Luhut.

Menteri Susi Pudjiastuti menggunakan teropong dalam operasi pengawasan illegal fishing di perairan perbatasan Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau dengan menggunakan KRI Usman Harun, pada 14-15 April 2019. Menteri Susi langsung memantau keberadaan kapal-kapal perikanan asing yang kerap melakukan illegal fishing di perairan Laut Natuna Utara. KKP

Selama ini, urusan penindakan kapal ikan ilegal hingga pelanggaran perbatasan laut kerap dilakukan oleh Satuan Tugas 115 di bawah komando Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Adapun anggota Satgas terdiri dari perwakilan sejumlah lembaga, antara lain KKP, Bakamla, Polisi Perairan, Bea Cukai, TNI Angkatan Laut, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), hingga Kejaksaan.

Payung hukum pembentukan lembaga itu adalah Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. 

Dilansir dari laman resmi Satgas 115, sejak terbentuk pada bulan Oktober 2015, kegiatan yang telah dilakukan tim tersebut antara lain penentuan empat wilayah operasi, pelaksanaan operasi pengawasan, penyidikan terhadap beberapa tindak pidana perikanan, serta pembentukan pusat komando pengendali.

Dengan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan itu, Luhut mengatakan peran Bakamla bisa selayaknya coast guard internasinal. Penguatan itu bukan hanya soal penindakan Illegal, unreported and unregulated fishing, namun pengamanan wilayah perairan secara keseluruhan.

Selain soal peraturan perundang-undangan, Luhut juga menegaskan perlunya pemerintah menambah dan memperbaharui peralatan Bakamla untuk menjalankan fungsinya. Nantinya, apabila Bakamla telah diperkuat, ia mengatakan Satgas 115 sudah tak dibutuhkan. "Enggak perlu lagi, kalau perannya bisa digantikan," kata dia.

Selama ini Menteri Susi ngotot untuk menenggelamkan kapal yang terbukti mencuri ikan di antaranya karena belum ada sedikitpun perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta penenggelaman kapal dihentikan. "Karena dari Pak Jokowi masih firm, deterrence effect," kata Susi dalam pidato sambutannya saat menenggelamkan kapal di Pontianak, yang diunggah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui akun twitter @KKPgoid, Sabtu 4 Mei 2019.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Luhut Optimistis Pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia Berdampak Positif

3 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Optimistis Pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia Berdampak Positif

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan optimistis bahwa pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia berdampak positif.


Luhut soal Utang Minyak Goreng Rp 474 Miliar: Kasihan Pedagang Itu, Mereka Modalnya Terbatas

3 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut soal Utang Minyak Goreng Rp 474 Miliar: Kasihan Pedagang Itu, Mereka Modalnya Terbatas

Menteri Luhut Pandjaitan menegaskan pemerintah berkomitmen memenuhi pembayaran utang selisih harga atau rafaksi minyak goreng kepada para pedagang.


PPP Gagal Lolos ke Senayan, Ini Tanggapan Jokowi dan Bahlil kepada Sandiaga Uno

4 hari lalu

Presiden Jokowi (kanan) berbincang dengan mantan Ketua Umum HIPMI Sandiaga Uno (kiri) sebelum menghadiri acara pelantikan BPP HIPMI periode 2019-2022 di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. Pelantikan ini mengusung tema peningkatan kualitas SDM pengusaha muda indonesia dalam menyambut era bonus demografi. ANTARA /Akbar Nugroho Gumay
PPP Gagal Lolos ke Senayan, Ini Tanggapan Jokowi dan Bahlil kepada Sandiaga Uno

Tidak lolosnya PPP mendapatkan respons dari sejumlah tokoh, dua di antaranya adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Presiden Jokowi.


Di Depan Jokowi, Zulhas - Bahlil Singgung Luhut Pembayar Pajak Tertinggi

6 hari lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Di Depan Jokowi, Zulhas - Bahlil Singgung Luhut Pembayar Pajak Tertinggi

Menteri Zulhas dan Bahlil kompak menyinggung Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pembayar pajak tertinggi.


Sri Mulyani Imbau Masyarakat Lapor SPT Pajak Tepat Waktu 31 Maret

6 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani menunjukan bukti SPT Pajak kepada Presiden Joko Widodo usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Imbau Masyarakat Lapor SPT Pajak Tepat Waktu 31 Maret

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau masyarakat untuk melapor Surat Pemberitahuan atau SPT Pajak tepat waktu pada 31 Maret 2024.


Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

6 hari lalu

Foto udara smelter milik PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat 28 Juli 2023. Smelter PT VALE Indonesia Tbk di Kabupaten Luwu Timur mampu memproduksi kurang lebih 240 ton nikel per hari dan saat ini sedang menggarap tiga proyek besar smelter di tiga lokasi yaitu Sorowako, Bahodopi dan Pomalaa dengan total investasi sekitar Rp134,3 triliun. ANTARA FOTO/jojon
Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan, bahwa PT Vale Indonesia Tbk (Inco) bakal mendapatkan perpanjangan kontrak karya berupa pemberian izin usaha pertambangan khusus atau IUPK.


Jokowi, Ma'ruf Amin, hingga Luhut Lapor SPT Pajak 2023 di Istana Negara

6 hari lalu

Presiden Jokowi bergurau dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 22 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi, Ma'ruf Amin, hingga Luhut Lapor SPT Pajak 2023 di Istana Negara

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan jajaran menteri melaporkan SPT pajak di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 22 Maret 2024.


Luhut Pamer Hasil Kunjungan Kerja Anak Buahnya ke China: Tiga Hari, 3 Komitmen Investasi

8 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dalam acara peresmian PT Free The Sea di Batam, Kamis, 9 Maret 2023. TEMPO/ Yogi Eka Sahputra
Luhut Pamer Hasil Kunjungan Kerja Anak Buahnya ke China: Tiga Hari, 3 Komitmen Investasi

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perjalanan kerja timnya dimulai di Shanghai.


Luhut Sebut BYD Groundbreaking Pabrik di RI pada Juli 2024: Indonesia jadi Hub Produksi Mobil Listrik di Asia Tenggara

8 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Sebut BYD Groundbreaking Pabrik di RI pada Juli 2024: Indonesia jadi Hub Produksi Mobil Listrik di Asia Tenggara

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan produsen electric vehicle (EV) atau mobil listrik BYD akan berinvestasi di Indonesia.


Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

9 hari lalu

Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto berada di posisi kelima sebagai ketua umum partai politik terkaya di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu tercatat memiliki total kekayaan Rp454 miliar berdasarkan LHKPN pada 31 Desember 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

Partai Golkar sebut minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran jika menangkan Pilpres 2024. Sekarang 6 menteri Golkar ada di Kabinet Jokowi.