Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Adu Kuasa PM Mahathir Versus Sultan Johor

Reporter

Editor

Budi Riza

image-gnews
Sultan Johor Ibrahim Ismail dan Mahathir Mohamad. Thecoverage.my
Sultan Johor Ibrahim Ismail dan Mahathir Mohamad. Thecoverage.my
Iklan

Awang melanjutkan konflik kedua terjadi saat pemerintahan Mahathir kedua kali setelah Koalisi Pakatan Harapan memenangkan pemilu pada Mei 2018. Pada Maret 2019, PM Mahathir sempat menyatakan Malaysia akan meratifikasi Statuta Roma untuk keanggotaan di International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional.

Namun, rencana ini kemudian dibatalkan karena adanya penolakan dari sejumlah kalangan termasuk kalangan kerajaan. “Panjang umur raja. Demi Agama, Bangsa dan Negara. Kedaulatan raja,” kata Pangeran Ismail lewat cuitan pada 5 April 2019.

Sebelumnya, Pangeran Ismail sempat mencuit bahwa keputusan pemerintah untuk menjadi anggota ICC dilakukan tanpa konsultasi dengan Conference of Rulers, yang beranggotakan sembilan sultan.

Sultan Ibrahim, ayah Pangeran Ismail, juga menuding Putrajaya melanggar Konstitusi Federal dengan menandatangani Statuta Roma.

Soal ini, Mahathir mengatakan ada banyak kebingungan yang muncul pasca rencana ratifikasi Statuta Roma. “Jadi kami tidak akan melanjutkan,” kata Mahathir. “Ini bukan karena kami menolak Statuta Roma, tapi kebingungan politik yang muncul dan ditimbulkan oleh orang-orang dengan konflik kepentingan," kata dia.

Baca:

 

Konflik juga kembali terjadi antara PM Mahathir dengan Sultan Johor terkait penunjukan Menteri Besar Osman Sapian, yang merupakan perwakilan pemerintah federal di setiap negara bagian. Osman mundur pada April 2019. Menteri besar merupakan bagian dari eksekutif seperti posisi gubernur di negara republik.

Sultan Ibrahim mengatakan,”Urusan terkait Johor, jangan coba melakukan intervensi dalam urusan negara karena ini negara berdaulat yang masih punya sultan. Saya akan membuat keputusan terbaik untuk rakyat ketika waktunya tiba,” kata dia. Sultan lalu melantik Sahruddin Jamal sebagai menteri besar, yang menjalankan pemerintahan sehari-hari di Johor.

PM Mahathir menegaskan penunjukan menteri besar merupakan kewenangan dari partai pemenang pemilu. “Saya yakin Johor bagian dari negara ini kecuali itu negara asing. Saya tidak mengintervensi urusan internal negara asing,” kata Mahathir seperti dilansir Straitstimes.

Analis Lim Wei Jiet menulis di media Malaysia Kini bahwa semua tindakan sultan harus berdasarkan masukan dari menteri besar. Ini diatur dalam artikel 7 di Konstitusi Johor. “Sultan hanya punya diskresi dalam wilayah sangat terbatas,” kata Lim.

Itu sebabnya, lanjut Lim, sultan tidak punya kekuasaan untuk memerintahkan menteri besar mengundurkan diri atau menggantinya selama masa tugasnya.

PM Malaysia, Mahathir Mohamad (kiri) dan Putra Mahkota Johor, Pangeran Ismail Sultan Ibrahim (kanan). Straits Times/Business Insider

Kecuali, jika ada bukti bahwa menteri besar telah kehilangan kepercayaan dari mayoritas anggota dewan legislatif di tingkat negara bagian atau State Legislative Assembly. Ini pernah terjadi di Perak pada 2009 dan Sabah 2018.

“Faktanya, Konstitusi Johor menyatakan seorang menteri besar bisa mengundurkan diri jika dia kehilangan kepercayaan dari SLA, yang diatur pada Artikel 4 ayat 6 Konstitusi Johor,” kata Lim. “Tidak ada alasan lain dia bisa melakukan itu.”

Pengamat Awang mengatakan konflik Mahathir dan para raja diwakili oleh Sultan Johor yang dianggap sangat berpengaruh dan lebih kaya dibandingkan raja lain. “Sultan Johor lebih kaya karena istana Johor telah lama terlibat dalam perniagaan dan lokasinya dekat dengan Singapura sehingga lebih banyak bisnis terjadi,” kata Awang lewat WhatsApp.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eksekutif Minimarket Malaysia Didakwa atas Penjualan Kaus Kaki Bertuliskan Allah

2 hari lalu

Jaringan toko serba ada KK Super Mart. (Foto: Facebook/KK Super Mart)
Eksekutif Minimarket Malaysia Didakwa atas Penjualan Kaus Kaki Bertuliskan Allah

Beberapa pasang kaus kaki bertuliskan "Allah" dijual di salah satu toko KK Super Mart, sehingga memicu kemarahan publik Malaysia


Jepang Tertarik Kembangkan Proyek untuk IKN, dari Lift hingga Teknologi Smart City

2 hari lalu

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dalam acara jumpa wartawan di kantor Kedutaan Besar Jepang, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Jepang Tertarik Kembangkan Proyek untuk IKN, dari Lift hingga Teknologi Smart City

Jepang telah menyampaikan 25 surat pernyataan niat untuk kerja sama pembangunan di IKN.


Pasar Malaysia Ditawari Eksotisme Destinasi Wisata Ini di Sleman

2 hari lalu

Candi Prambanan bersiap menyambut Nyepi. Tempo/Pribadi Wicaksono
Pasar Malaysia Ditawari Eksotisme Destinasi Wisata Ini di Sleman

Sleman menawarkan sejumlah destinasi wisata pada pasar wisatawan Malaysia, di Malaysian Association of Tour and Travel Agents (MATTA) Fair


PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

5 hari lalu

PT. Timah (ANTARA)
PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

CV El Hana Mulia dalam melaksanakan aktivitasnya tetap berada di kawasan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.


Produksi Minyak Makan Merah, Indonesia Disebut Tertinggal 20 Tahun dari Malaysia

7 hari lalu

Minyak Makan Merah. Unair
Produksi Minyak Makan Merah, Indonesia Disebut Tertinggal 20 Tahun dari Malaysia

Sama meneliti puluhan tahun lalu, Malaysia telah lebih dulu manfaatkan Minyak Makan Merah. Indonesia masih harus lalui adaptasi warna dan aroma.


Malaysia Turunkan Harga Jual Beras Impor untuk Atasi Kelangkaan

8 hari lalu

ilustrasi beras
Malaysia Turunkan Harga Jual Beras Impor untuk Atasi Kelangkaan

Pemerintah Malaysia mulai menurunkan harga jual eceran beras putih impor untuk mengatasi permasalahan kelangkaan beras di masyarakat


PM Malaysia Anwar Ibrahim Ucapkan Selamat kepada Prabowo

8 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pidato seusai penetapan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional, Prabowo-Gibran menang di 36 provinsi dengan perolehan 96.214.691 suara. TEMPO/M Taufan Rengganis
PM Malaysia Anwar Ibrahim Ucapkan Selamat kepada Prabowo

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden (Pilpres) Indonesia


Mengenal Bubur Lambuk, Menu Buka Puasa Khas Malaysia yang Kaya Rempah

8 hari lalu

Bubur lambuk merupakan takjil khas di Kuala Lumpur, Malaysia, saat berbuka puasa. ANTARA Foto/Agus Setiawan
Mengenal Bubur Lambuk, Menu Buka Puasa Khas Malaysia yang Kaya Rempah

Legenda bubur lambuk dimulai pada pertengahan abad ke-20, ketika seorang imigran Pakistan membawa resep bubur nasi khasnya ke Malaysia.


Geger Kaus Kaki Bertuliskan Allah, Bikin Raja Malaysia Murka

9 hari lalu

Sultan Ibrahim Iskandar dari Johor menyeka air matanya di samping saudara perempuannya Ratu Malaysia Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah usai pemilihan raja Malaysia berikutnya di Istana Nasional di Kuala Lumpur pada 27 Oktober 2023. MOHD RASFAN/Pool via REUTERS
Geger Kaus Kaki Bertuliskan Allah, Bikin Raja Malaysia Murka

Raja Malaysia marah besar atas beredarnya kaus kaki yang bertuliskan Allah. Kaus kaki itu membuat publik Malaysia geger.


Kepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur Ungkap Penggantian 1.402 Data Pemilih Tanpa Ada Berita Acara

10 hari lalu

Masduki, anggota non-aktif Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, yang sempat buron dan telah menyerahkan diri ke pihak berwajib, tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024) untuk mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. ANTARA/Fath Putra Mulya.
Kepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur Ungkap Penggantian 1.402 Data Pemilih Tanpa Ada Berita Acara

Kepala Sekretariat mengatakan anggota PPLN Kuala Lumpur kerap tak siap dalam menyiapkan agenda penting berhubungan dengan Pemilu 2024.