Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Evaluasi Pemilu 2019: KPPS Kelelahan - Ambang Batas Parlemen

Reporter

image-gnews
Sejumlah karangan bunga berjejer di depan gedung KPU, Jakarta, Ahad, 21 April 2019. Mayoritas karangan bunga itu berasal dari instansi dan relawan yang bertuliskan ucapan semangat dan sukses atas penyelenggaraan Pemilu serentak 17 April lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah karangan bunga berjejer di depan gedung KPU, Jakarta, Ahad, 21 April 2019. Mayoritas karangan bunga itu berasal dari instansi dan relawan yang bertuliskan ucapan semangat dan sukses atas penyelenggaraan Pemilu serentak 17 April lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPemilihan Umum atau Pemilu 2019 sudah berlangsung. Gongnya pada Rabu, 17 April 2019 ditandai dengan pencoblosan serentak di 800 ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia. Meski begitu, masih ada sejumlah persoalan yang membayangi Pemilu serentak ini.

Baca: Cerita di Balik Klaim dan Deklarasi Kemenangan Prabowo

Sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, misalnya, berencana menggelar unjuk rasa di Komisi Pemilihan Umum atau KPU setempat pada Senin, 22 April 2019. “Honor kami sampai sekarang belum dibayar,” kata Darmanto, Ketua KPPS TPS 44 Desa Balecatur, Gamping, Sleman ketika dihubungi pada Senin, 22 April 2019.

Darmanto mengeluh padahal mereka sudah bekerja nyaris 24 jam ketika hari pencoblosan. Bahkan ia rela beberapa kali membolos kerja karena harus mengurusi ajang lima tahunan ini. Alih-alih mendapat bayaran tepat waktu, hingga sekarang ia dan kawan-kawannya di 3.3392 TPS di Sleman belum menerima honor.

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) membatu warga memasukkan surat suara kedalam kotak suara saat pemungutan suara ulang di TPS 8, Winong, Karangjati, Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu, 27 April 2019. Pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan dikarenakan terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu KPPS dengan mencobloskan hak pilih milik warga tanpa surat C3 atau surat pendampingan yang jelas. ANTARA

Honor yang seharusnya dibayarkan adalah Rp 550 ribu untuk ketua KPPS, Rp 500 ribu anggota KPPS, dan petugas Linmas RP 400 ribu. Di setiap TPS ada tujuh orang anggota KPPS termasuk seorang ketua dan seorang petugas Linmas.

Simak: Belum Terima Honor, Anggota KPPS Demo di KPU Kabupaten Sleman

Kecilnya honor petugas KPPS ini memang menjadi salah satu sorotan di Pemilu 2019. Sebab, dengan upah kecil para petugas ini harus bekerja berbulan-bulan menyiapkan coblosan. Belum lagi sistem coblosan di Pemilu 2019 yang berbeda dengan 2014. Di Pemilu kali ini, Pemilihan Presiden menjadi satu dengan legislatif baik tingkat nasional, provinsi, kota atau kabupaten plus DPD.

Walhasil, ketika hari coblosan para petugas KPPS harus berjibaku nyaris 24 jam. Mulai dari mempersiapkan TPS, sampai perhitungan suara yang berlarut-larut. Bayangkan saja mereka harus menghitung lima kertas suara.

Tak heran jika Pemilu 2019 ini juga diwarnai dengan laporan banyak petugas KPPS yang meninggal karena kelelahan. Seorang anggota KPPS di Desa Lalonggotomi, Kecamatan Pondidaha, Konawe, Sulawesi Tenggara, Sri Utami, misalnya, keguguran setelah nyaris 24 jam berkutat di TPS untuk mempersiapkan coblosan hingga penghitungan suara.

Simak: Ketua PPS Meninggal di Bekasi Diberi Penghargaan

Muhammad Agus, suami Sri Utami, pasrah atas musibah yang menimpa istrinya. Dia pun tak menyalahkan siapapun, termasuk Komisi Pemilihan Umum. "Saya anggap ini musibah," kata Agus yang merelakan kandungan sang istri yang berusia dua bulan gugur.

KPU Jawa Barat bahkan mencatat sudah ada 12 anggota KPPS baik yang meninggal maupun sakit. Semuanya dilaporkan kelelahan setelah mencoblos. Ketua KPU Jawa Barat Rifqi Alimubarok mengatakan salah satu faktor pemicu para anggota KPPS ini kewalahan adalah durasi pelaksanaan penghitungan suara yang relatif lama.

“Dari pantauan di lapangan, rata-rata baru selesai jam 5 pagi. Bahkan ada yang berlanjut sampai jam 12 siang. Dan itu tanpa jeda, apalagi kemudian mereka sudah mempersiapkan dulu TPS di H-1, otomatis kelelahan,” kata dia.

Baca juga: Ketua KPPS Mencoba Bunuh Diri Karena Stres Salah Hitung Suara

Rifqi mengatakan, proses yang memakan waktu lama adalah penghitungan dan penyelesaian administrasi penghitungan suara. Perhitungan suara misalnya rata-rata baru selesai pukul 23.00 WIB, selepas itu harus menyalin hasil penghitungan yang ada di form C1 Plano dalam 6 set formulir, sebagian formulir dibagikan pada saksi partai, DPD, dan pengawas TPS.

“Satu set itu masing-masing untuk lima jenis pemilihan. Misal C1 banyak item, hampir 20-30 lembar, dikali saksi 16 partai, saksi DPD 50, tambah pengawas TPS untuk Bawaslu,” ujarnya.

Baca kelanjutannya: Bagaimana reaksi KPU atas insiden-insiden ini

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

5 menit lalu

Mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

Massa aksi demonstrasi yang tergabung dalam GKPR mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


Bagaimana Mekanisme Efek Ekor Jas dalam Pemilu?

27 menit lalu

Polisi berjaga saat sinkronisasi hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten dan kota  di lobi aula KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung, 17 Maret 2024. Pembacaan rekapitulasi Kabupaten Bekasi jadi yang terakhir masuk ke KPU Jawa Barat setelah tertunda dan meleset dari target. TEMPO/Prima Mulia
Bagaimana Mekanisme Efek Ekor Jas dalam Pemilu?

Konsepsi efek ekor jas merupakan sebuah peristilahan yang tak asing lagi dalam konteks politik elektoral nasional.


Rusia Tepis Kecaman Dunia atas Kemenangan Putin dalam Pemilu

1 jam lalu

Ella Pamfilova, Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia duduk saat hasil awal pemilihan presiden ditampilkan di layar, di Moskow, Rusia, 17 Maret 2024. REUTERS/Shamil Zhumatov
Rusia Tepis Kecaman Dunia atas Kemenangan Putin dalam Pemilu

Membela kemenangan Putin, Kremlin mengatakan tingkat dukungan rakyat merupakan kemenangan mutlak bagi seorang kandidat.


Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

1 jam lalu

Suasana rapat rekapitulasi hasil perhitungan hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungkutan suara ulang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Pada hari ke-20 rapat pleno rekapitulasi pernghitungan suara tingkat nasional, KPU telah merampungkan rekapitulasi penghitungan suara di 128 wilayah PPLN. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

Dalam konteks Pemilu, efek ekor jas mengacu ke bagaimana keputusan pemilih pada satu posisi pemilihan bisa pengaruhi hasil dari posisi pemilihan lain.


Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

1 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

Din Syamsuddin mengaku menggerakan aksi demo di DPR.


Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

8 jam lalu

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto saat memberikan penjelasan tentang persiapan kampanye akbar Pasangan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Dalam keteranganya, Hasto menyinggung pertemuan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo karena gagalnya panen dalam program food estate Kemenhan itu lah yang membuat Presiden Jokowi makan bakso bersama. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

Sekjen PDIP mengatakan kecurangan Pemilu 2024 dilakukan secara terstruktur mulai dari hulu ke hilir.


Bawaslu Klaim Rekapitulasi KPU RI untuk 33 Provinsi Berjalan Lancar

19 jam lalu

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lolly Suhenty, menanggapi kenaikan tunjangan kinerja pegawai. Tunjangan kinerja itu dinaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Bawaslu Klaim Rekapitulasi KPU RI untuk 33 Provinsi Berjalan Lancar

Bawaslu pusat menilai rekapitulasi penghitungan suara pemilu oleh KPU di tingkat nasional untuk 33 provinsi sejak 9 Maret, hingga 17 Maret lancar


KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

20 jam lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

KPU mengklaim sangat transparan di setiap proses tahapan pemilu.


Singgung Pemilu 2019, Kabaharkam Fadil Imran Minta Masyarakat Terima Hasil Penghitungan KPU

23 jam lalu

Kabaharkam Polri Komjen Mohammad Fadil Imran melepas 111 personel amankan TPS luar negeri, Senin, 29 Januari 2024. Foto: Istimewa
Singgung Pemilu 2019, Kabaharkam Fadil Imran Minta Masyarakat Terima Hasil Penghitungan KPU

Kabaharkam memastikan situasi menjelang pengumuman hasil Pemilu 2024 terpantau kondusif.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Demo di KPU: Massa Tolak Pemilu Curang hingga Tuntut Diskualifikasi Prabowo-Gibran

23 jam lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Eks Danjen Kopassus Soenarko Demo di KPU: Massa Tolak Pemilu Curang hingga Tuntut Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024.