Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DKI Menambah RTH dengan Membangun 53 Taman Maju Bersama

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Seorang anak bermain di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA Rusun Muara Indah, Jakarta, Jumat, 30 November 2018. Pemprov DKI Jakarta akan menghentikan pembangunan RPTRA pada 2019 dan akan digantikan dengan pembangunan 50 Taman Maju Bersama (TMB). ANTARA/Wahyu Puro A
Seorang anak bermain di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA Rusun Muara Indah, Jakarta, Jumat, 30 November 2018. Pemprov DKI Jakarta akan menghentikan pembangunan RPTRA pada 2019 dan akan digantikan dengan pembangunan 50 Taman Maju Bersama (TMB). ANTARA/Wahyu Puro A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya menambah luas ruang terbuka hijau (RTH) sampai mencapai ideal sesuai undang-undang, yakni 30 persen. Namun, karena lahan di Jakarta makin tertutup oleh pembangunan, sampai 2030 Pemerintah DKI hanya mampu menargetkan 16 persen.

Baca juga: Luas RTH DKI Belum Jelas, Begini Penjelasan Dinas Kehutanan DKI

Saat ini, Jakarta memiliki 10 persen dari luas Jakarta sekitar 661,5 kilometer persegi. Itu artinya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarketkan penambahan RTS sekitar 6 persen dalam Perda Rencana Detail Tata Ruang.

Adapun tahun ini, DKI berencana membangun 53 ruang terbuka hijau (RTH) berupa Taman Maju Bersama. Selain dimanfaatkan untuk kegiatan publik, taman ini melengkapi program pengendalian banjir. “Jadi, air hujan enggak langsung terbuang ke saluran kota,” kata Kepala Seksi Perencanaan Pertamanan Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Hendrianto, Kamis, 18 April 2019.

Menurut Hendrianto, pembangunan taman tersebut disebar di empat wilayah, yaitu Jakarta Utara (10 taman), Jakarta Barat (9), Jakarta Selatan (15), dan Jakarta Timur (19). Khusus untuk Jakarta Pusat tidak ada perencanaan pembangunan karena dinilai sudah mencukupi. “Di Jakarta Pusat kan juga sudah deadlock (buntu) lahan RTH-nya,” ujarnya.

Hendrianto mencontohkan, di Jakarta Pusat terdapat Monumen Nasional, yang luasnya mencapai 80 hektare, dan Lapangan Banteng (10 hektare). Selain itu, ada Taman Suropati, Menteng, dan Situ Lembang.

Untuk pembangunan taman ini, kata Hendrianto, masyarakat turut dilibatkan sejak perencanaan hingga pemanfaatan. Ukuran tiap taman beragam, dari 750 meter persegi hingga 3,4 hektare. Adapun biaya pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai sampai sekitar Rp 130 miliar.

Pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, konsep ruang terbuka berbentuk taman ini dinamakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Pada pemerintahan Anies Baswedan, namanya diubah menjadi Taman Maju Bersama.

Hendrianto mengatakan perubahan itu dilakukan karena konsep RPTRA dan Taman Maju Bersama memang berbeda. Konsep RPTRA difokuskan pada pembangunan fisik atau fasilitas taman. Sementara Anies lebih memperhatikan ruang terbuka hijau untuk pengendalian banjir.

Setelah program Taman Maju Bersama diluncurkan, pemerintah telah membangun tujuh taman di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Tahun ini akan ditambah 53 taman lagi.

Pengawas Ruang Terbuka Hijau dan Taman Maju Bersama Dinas Kehutanan DKI, Marihon Sijabat, mengatakan salah satu Taman Maju Bersama yang sudah digunakan berada di Kelurahan Dukuh RT 11 RW 03, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Anak-anak belajar di Perpustakaan RPTRA Rusun Muara Indah, Jakarta, Jumat, 30 November 2018. Taman Maju Bersama tidak hanya berfungsi sebagai resapan air, tetapi juga menjadi tempat interaksi sosial masyarakat sekitar. ANTARA/Wahyu Puro A

Lahan itu sebelumnya merupakan kebun kosong seluas 5.152 meter persegi yang tidak terawat dan kerap banjir. Pemerintah kemudian membeli lahan itu. Di sana dibangun kolam resapan air seluas 200 meter persegi sehingga banjir dapat diatasi. Selain itu, di taman itu dibangun teater mini, lapangan basket, toilet umum, sarana bermain anak, gym mini, dan lahan parkir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penambahan RTH bukan hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat. Co-Founder Indonesia Berkebun Sigit Kusumawijaya, sebagai contoh, tengah menerapkan urban farming sebagai salah satu solusi untuk menambah RTH sekaligus menghadapi perubahan iklim.

Urban farming adalah konsep memindahkan pertanian konvensional ke pertanian perkotaan, yang berbeda ada pada pelaku dan media tanamnya. Pertanian konvensional lebih berorientasi pada hasil produksi, sedangkan urban farming lebih pada karakter pelakunya yakni masyarakat urban.

Menurut Sigit dengan mengoptimalisasi lahan kecil di perkotaan, masyarakat bisa berkebun. "Kami mencoba mengoptimalisasi lahan kecil di Jakarta, pada 2011 kami ajak pihak swasta untuk meminjamkan lahannya dan mengajak masyarakat," ujar Sigit, di Jakarta,k11 April 2019.

Menurut World Vision, kata Sigit, jumlah penduduk Jakarta terus bertambah, sedangkan RTH terus berkurang setiap tahun. Pada 1965, Jakarta masih memiliki RTH sampai 35 persen, tapi pada 2011, mengalami penurunan hingga 9,3 persen.

Saat ini, ujar Sigit, paradigma berkebun itu mahal harus diubah. Karena, kata dia, berkebun itu tidak mahal, justru jika tidak disegerakan untuk berkebun maka akan lebih mahal biayanya, karena kondisi yang semakin parah.

Dia mencontohkan di Jepang ada urban park, di mana di bagian atap terminal ferry menjadi ruang hijau dan bisa dijadikan tempat bermain anak-anak. RTH itu terbatas, Sigit berujar, biasanya di atas tanah, tapi kenapa tidak memakai di atas atap.

"Banyak sekarang yang menggunakan konsep rooftop garden, contohnya di brooklyn grange yang mengklaim bahwa mereka mempunyai rooftop garden terluas di dunia," kata Sigit.

Baca juga: Bekas Lahan Kumuh Ini Disulap Jadi Taman Piknik yang Cantik

Pengamat tata kota dari Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga, mendukung berbagai upaya untuk menambah RTH. namun, dia khawatir nasib Taman Maju Bersama akan menjadi tidak jelas saat ada pergantian gubernur.

Dia merujuk pada tidak jelasnya nasib RPTRA era Gubernur Ahok saat ini. “Yang harus difokuskan ialah (penambahan) RTH tanpa membawa embel-embel kepentingan politik dengan nama program yang berbeda,” ujar Nirwono.

IMAM HAMDI | KHORY

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

6 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


7 Destinasi Wisata Gratis di Hong Kong

6 hari lalu

Big Budha, Lantau, Hong Kong. Instagram.com/Nadine Marfurt
7 Destinasi Wisata Gratis di Hong Kong

Kalau merencanakan perjalanan dengan tepat, wisatawan dapat merasakan banyak hal di Hong Kong dengan gratis.


Baleg DPR Bilang Ada Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Apa Artinya?

12 hari lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Baleg DPR Bilang Ada Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Apa Artinya?

Ketua Baleg DPR berkelakar gagasan Jakarta jadi ibu kota legislatif bisa sejalan dengan para legislator yang enggan pindah kantor ke IKN.


Daftar Perolehan Suara Partai untuk DPRD DKI Pemilu 2024, PSI Lampaui PAN-Demokrat-PPP

16 hari lalu

Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) disaksikan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (kedua kiri), Sekjen PSI Raja Juli Antoni (kiri) dan jajaran pengurus mengangkat koin bersimbol PSI pada puncak perayaan HUT ke-9 PSI di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 9 Desember 2023. Kegiatan yang diikuti ribuan simpatisan PSI se-Jawa Tengah tersebut mengusung tema Dendang Sayang PSI Menang. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Daftar Perolehan Suara Partai untuk DPRD DKI Pemilu 2024, PSI Lampaui PAN-Demokrat-PPP

KPU DKI mengumumkan perolehan suara dalam Pileg DPRD DKI di Pemilu 2024. PSI menempati urutan ke-7 melampaui PAN, Demokrat, dan PPP.


Sembako Murah DKI Meringankan Warga

47 hari lalu

Pj Gubernur Heru melayani warga membeli paket sembako murah di halaman kantor Kelurahan Jembatan Lima, Jakarta Barat. (barat.jakarta.go.id)
Sembako Murah DKI Meringankan Warga

Rani Mauliani menilai, distribus sembako murah yang dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merupakan bentuk kepedulian kepada warganya.


DKI Kerek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Ini Kata Pertamina

59 hari lalu

Petugas mengenakan Batik saat melayani konsumen yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU COCO MT Haryono, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. Untuk memperingati hari Batik Nasional 2023, pelanggan berpakaian Batik juga mendapatkan hadiah kejutan saat mengisi bahan bakar. TEMPO/M Taufan Rengganis
DKI Kerek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Ini Kata Pertamina

Pemerintah DKI Jakarta menaikkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor menjadi 10 persen. Pertamina buka suara soal potensi kenaikan harga BBM.


KPU DKI Selesai Terima Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024

13 Januari 2024

Petugas KPU Provinsi DKI Jakarta membantu warga yang hendak mengurus formulir pindah memilih saat acara KPU Goes to Car Free Day (CFD) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. KPU Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan tersebut dalam rangka menyosialisasikan pemilu serentak tahun 2024 serta memasifkan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di sekitaran CFD. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU DKI Selesai Terima Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024

KPU DKI Jakarta akan mengumumkan LADK Partai Politik dan Calon DPD melalui website dan papan pengumuman di kantor KPU DKI.


Heru Budi Beri Tiket Jalan-jalan Studi Banding ke Luar Negeri untuk Lurah dan Camat yang Giat Bikin Taman

23 November 2023

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Sekda Joko Agus Setyono dan jajaran Pemprov DKI meninjau tiga lokasi kegiatan 'Bakti Kita Untuk Jakarta', yaitu Kali Segmen BNI City; Kali Duri, Jakarta Barat; Waduk Pluit, Jakarta Utara; dan PHB Menteng, Jakarta Selatan pada Ahad, 19 November 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Beri Tiket Jalan-jalan Studi Banding ke Luar Negeri untuk Lurah dan Camat yang Giat Bikin Taman

Pj Gubernur DKI Heru Budi meminta lurah dan camat untuk giat dan berinovasi menata kawasan di wilayahnya jadi taman dan trotoar.


Anggota DPRD DKI Usul Denda Tilang Uji Emisi Rp 100 Ribu untuk Motor

18 Oktober 2023

Petugas melakukan uji emisi pada kendaraan milik masyarakat di Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 1 September 2023. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mulai memberlakukan tilang uji emisi terhadap kendaraan roda dua dan roda empat sebagai upaya agar masyarakat ikut berkontribusi untuk mengatasi permasalahan buruknya kualitas udara di Ibu Kota. Denda sanksi tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi sebesar Rp 250.000 bagi kendaraan motor dan Rp 500.000 bagi kendaraan mobil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anggota DPRD DKI Usul Denda Tilang Uji Emisi Rp 100 Ribu untuk Motor

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifili mengusulkan agar denda tilang uji emisi hanya dikenakan sebesar Rp 100 ribu.


Rekomendasi 5 Tempat Wisata Untuk Difabel di Surabaya, Apa Saja Fasilitasnya?

3 Oktober 2023

Difabel beserta pendamping mengikuti tur keliiling Jakarta yang diadakan Wisata Kreatif Jakarta pada 3 Desember 2019. TEMPO | Bram Setiawan
Rekomendasi 5 Tempat Wisata Untuk Difabel di Surabaya, Apa Saja Fasilitasnya?

Surabaya memiliki sejumlah destinasi wisata untuk difabel. Ini rekomendasi tempat wisata ramah difabel di Surabaya