TEMPO.CO, Jakarta - Dalam pesta demokrasi berupa pemilu yang digelar pada hari ini tak sedikit para pebisnis yang memiliki harapan besar terhadap presiden terpilih.
Baca: Titiek Soeharto: Biaya Pemilu Besar, Kok Kotaknya Kardus
Sejumlah pelaku usaha menuntut pemerintahan baru yang terpilih dalam Pemilihan Umum 2019 menjaga agar iklim usaha dan investasi tetap kondusif. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani, mengatakan pemerintahan yang baru harus menghilangkan hambatan pada dunia usaha. “Serta menghindari kecenderungan membangun rente baru,” ujar dia kepada Tempo, Selasa, 16 April 2019.
Rente yang dimaksudkan Hariyadi adalah kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan tidak sah dari kegiatan bisnis. Dalam konteks birokrasi, rente mengacu pada kebijakan atau sikap aparat pemerintah yang memburu pungutan liar dari dunia usaha.
Hariyadi mengatakan pemerintahan baru harus menunjukkan kinerja yang profesional dan memberikan solusi atas masalah dunia usaha, dari perizinan, perpajakan, hingga ketenagakerjaan dan masalah teknis. “Jangan ada lagi pejabat amatiran,” katanya.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Sanny Iskandar, mengatakan hal lain yang harus dipenuhi pemerintahan terpilih adalah kestabilan politik dan keamanan. “Pelaku usaha akan berpikir dua kali kalau berinvestasi di negara yang tidak stabil,” ucapnya.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Plastik Indonesia, Fajar Budiono, berharap masa transisi setelah pemilu tak memakan waktu lama agar pengusaha mendapatkan kepastian kebijakan. “Agar kami bisa melakukan penyesuaian dan perkiraan bisnis. Apakah tahun ini masih on the track atau harus mengubah strategi,” ujarnya.
