Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemilu, Pebisnis Minta Presiden Terpilih Jaga Iklim Investasi

image-gnews
Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berpelukan sebelum mengikuti Debat Capres Putaran ke-4 di Hotel Shangril-La, Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019. ANTARA
Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berpelukan sebelum mengikuti Debat Capres Putaran ke-4 di Hotel Shangril-La, Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam pesta demokrasi berupa pemilu yang digelar pada hari ini tak sedikit para pebisnis yang memiliki harapan besar terhadap presiden terpilih.

Baca: Titiek Soeharto: Biaya Pemilu Besar, Kok Kotaknya Kardus

Sejumlah pelaku usaha menuntut pemerintahan baru yang terpilih dalam Pemilihan Umum 2019 menjaga agar iklim usaha dan investasi tetap kondusif. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani, mengatakan pemerintahan yang baru harus menghilangkan hambatan pada dunia usaha. “Serta menghindari kecenderungan membangun rente baru,” ujar dia kepada Tempo, Selasa, 16 April 2019.

Rente yang dimaksudkan Hariyadi adalah kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan tidak sah dari kegiatan bisnis. Dalam konteks birokrasi, rente mengacu pada kebijakan atau sikap aparat pemerintah yang memburu pungutan liar dari dunia usaha.

Hariyadi mengatakan pemerintahan baru harus menunjukkan kinerja yang profesional dan memberikan solusi atas masalah dunia usaha, dari perizinan, perpajakan, hingga ketenagakerjaan dan masalah teknis. “Jangan ada lagi pejabat amatiran,” katanya.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Sanny Iskandar, mengatakan hal lain yang harus dipenuhi pemerintahan terpilih adalah kestabilan politik dan keamanan. “Pelaku usaha akan berpikir dua kali kalau berinvestasi di negara yang tidak stabil,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Plastik Indonesia, Fajar Budiono, berharap masa transisi setelah pemilu tak memakan waktu lama agar pengusaha mendapatkan kepastian kebijakan. “Agar kami bisa melakukan penyesuaian dan perkiraan bisnis. Apakah tahun ini masih on the track atau harus mengubah strategi,” ujarnya.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bagaimana Mekanisme Efek Ekor Jas dalam Pemilu?

2 menit lalu

Polisi berjaga saat sinkronisasi hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten dan kota  di lobi aula KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung, 17 Maret 2024. Pembacaan rekapitulasi Kabupaten Bekasi jadi yang terakhir masuk ke KPU Jawa Barat setelah tertunda dan meleset dari target. TEMPO/Prima Mulia
Bagaimana Mekanisme Efek Ekor Jas dalam Pemilu?

Konsepsi efek ekor jas merupakan sebuah peristilahan yang tak asing lagi dalam konteks politik elektoral nasional.


Rusia Tepis Kecaman Dunia atas Kemenangan Putin dalam Pemilu

1 jam lalu

Ella Pamfilova, Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia duduk saat hasil awal pemilihan presiden ditampilkan di layar, di Moskow, Rusia, 17 Maret 2024. REUTERS/Shamil Zhumatov
Rusia Tepis Kecaman Dunia atas Kemenangan Putin dalam Pemilu

Membela kemenangan Putin, Kremlin mengatakan tingkat dukungan rakyat merupakan kemenangan mutlak bagi seorang kandidat.


Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

1 jam lalu

Suasana rapat rekapitulasi hasil perhitungan hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungkutan suara ulang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Pada hari ke-20 rapat pleno rekapitulasi pernghitungan suara tingkat nasional, KPU telah merampungkan rekapitulasi penghitungan suara di 128 wilayah PPLN. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

Dalam konteks Pemilu, efek ekor jas mengacu ke bagaimana keputusan pemilih pada satu posisi pemilihan bisa pengaruhi hasil dari posisi pemilihan lain.


Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

1 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

Din Syamsuddin mengaku menggerakan aksi demo di DPR.


Diduga Rebut Spanduk Protes Emak-emak di Hadapan Jokowi, Apa Fungsi Paspampres?

2 jam lalu

Sejumlah prajurit Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) memeragakan kemampuan bela diri dalam unjuk kemampuan di Mako Paspampres, Jakarta, Senin, 7 Agustus 2023. Aksi itu ditampilkan sebelum upacara pembaretan dan penyematan brevet kehormatan Paspampres kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Diduga Rebut Spanduk Protes Emak-emak di Hadapan Jokowi, Apa Fungsi Paspampres?

Sebuah video viral menunjukkan Paspampres merebut spanduk emak-emak di Sumatera Utara. Apa tugas dan fungsi Paspampres?


Istri Polisi Dilaporkan Kasus Penipuan Investasi Bisnis BBM Solar, Kerugian Para Korban Capai Rp 35 Miliar

6 jam lalu

Ilustrasi penipuan investasi. Pexels/Tima Miroshnichenko
Istri Polisi Dilaporkan Kasus Penipuan Investasi Bisnis BBM Solar, Kerugian Para Korban Capai Rp 35 Miliar

Polda Kalsel telah menaikkan penanganan kasus penipuan investasi BBM solar ini ke tahap penydikan. Namun belum ada penetapan tersangka.


Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

7 jam lalu

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto saat memberikan penjelasan tentang persiapan kampanye akbar Pasangan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Dalam keteranganya, Hasto menyinggung pertemuan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo karena gagalnya panen dalam program food estate Kemenhan itu lah yang membuat Presiden Jokowi makan bakso bersama. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

Sekjen PDIP mengatakan kecurangan Pemilu 2024 dilakukan secara terstruktur mulai dari hulu ke hilir.


Bahlil Optimistis Pilpres Satu Putaran dan Investasi Capai Rp 1.650 Triliun

9 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Optimistis Pilpres Satu Putaran dan Investasi Capai Rp 1.650 Triliun

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia optimistis Prabowo-Gibran menang Pilpres dalam satu putaran dan nilai investasi bisa mencapai Rp 1.650 triliun.


Bahlil Sebut RI Bakal Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Bagaimana Caranya?

10 jam lalu

Bahlil Lahadalia tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 20 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut RI Bakal Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Bagaimana Caranya?

Bahlil yakin pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia dengan memiliki saham 61 persen.


Bawaslu Klaim Rekapitulasi KPU RI untuk 33 Provinsi Berjalan Lancar

19 jam lalu

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lolly Suhenty, menanggapi kenaikan tunjangan kinerja pegawai. Tunjangan kinerja itu dinaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Bawaslu Klaim Rekapitulasi KPU RI untuk 33 Provinsi Berjalan Lancar

Bawaslu pusat menilai rekapitulasi penghitungan suara pemilu oleh KPU di tingkat nasional untuk 33 provinsi sejak 9 Maret, hingga 17 Maret lancar