TEMPO.CO, Jakarta - Pemilu 2019 diwarnai kabar ketidaknetralan aparat keamanan. Belum rampung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelidiki kasus mobil dinas TNI untuk mengangkut logistik pemilu di Tanah Sereal, Kota Bogor yang diduga dilakukan oleh kubu Prabowo - Sandiaga, sudah ada lagi kasus sejenis. Yang ini diduga berpihak kepada kubu inkumben Jokowi - Ma'ruf Amin.
Kapolres Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna dituduh mantan Kapolsek Pasirwangi, Garut, Ajun Komisaris Sulman Aziz memerintahkan 22 kepala Polsek bawahannya agar menggiring masyarakat memilih calon presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Pilpres 2019.
Baca: Kasus Eks Kapolsek Pasirwangi, Haris Azhar Akan Lapor Ombudsman
Arahan disampaikan dalam sebuah forum yang dihelat di Polres Garut, pada Februari 2019. Perintah itu datang disertai ancaman: bila suara untuk paslon capres 01 kalah, kapolseknya akan dimutasi atau dikotakkan.
Setelah mendapat perintah untuk menggalang suara, kata Sulman, datang instruksi kedua melalui pesan WhatsApp. Para kapolsek diperintah mendata masyarakat mengenai siapa saja yang memilih capres 01 dan 02. “Itu dilakukan setelah penggalangan.”
Kapolres Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna membantah. Dia mengatakan forum pada Februari itu rapat rutin untuk gelar operasi dan simulasi pengamanan pemilu. “Tidak ada perintah sama sekali untuk mendukung siapapun,” kata dia.
Baca: Mantan Kapolsek Mengaku Diperintah Atasan untuk Menangkan Jokowi
Budi mengakui memang memerintahkan pemetaan. Namun, untuk memetakan personel pengamanan pemilu. “Untuk antisipasi konflik, kalau rawan kami akan ada backup.” Budi menduga Sulman membuat tudingan yang macam-macam karena sakit hati telah dimutasi.
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan kasus ini tengah ditangani Bawaslu Garut dengan supervisi Bawaslu Jawa Barat. "Teman-teman Bawaslu Garut sedang memeriksa dan mengklarifikasi yang bersangkutan," kata Bagja kepada Tempo, Senin, 1 April 2019.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan (ketiga kiri), Ketua Bawaslu Abhan (ketiga kanan), Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf Aria Bima (kedua kiri), dan Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi Ferry Mursyidan Baldan (kedua kanan) berfoto bersama menunjukkan hasil rapat persiapan debat keempat di Kantor KPU, Jakarta, 25 Maret 2019. Hasil rapat tersebut memutuskan TV penyelenggara debat keempat adalah grup EMTEK dan Metro TV serta Moderator Retno Pinasti dan Zulfikar Naghi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bagja mengatakan Bawaslu juga menelusuri sejumlah dugaan ketidaknetralan aparat kepolisian lainnya. Kata dia, Bawaslu menemukan indikasi semacam ini di Asahan, Sumatera Barat dan Padang Sidempuan, Sumatera Utara. "Kami sedang cek silang kasus Asahan,” kata Bagja tanpa merinci lebih lanjut.
Baca: Ada Kapolsek Mengaku Disuruh Dukung 01, Jokowi: Laporkan ke Saya
Bagja mengatakan Bawaslu juga telah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian perihal dugaan ketidaknetralan aparat kepolisian. Bawaslu mengingatkan telegram Kapolri 18 Maret lalu tentang instruksi agar kepolisian netral dalam Pemiu 2019. "Sengaja pertemuan kami untuk itu, selain juga soal bantuan polisi menjaga keamanan."
Aturan netralitas aparat kepolisian ini, kata Bagja, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Bawaslu. Jika dilanggar dan kian banyak dugaan ketidaknetralan terjadi, Bagja khawatir publik kehilangan kepercayaan terhadap pemilu.
"Jika seperti ini di seluruh Indonesia akan ada alasan mengatakan pemilu itu bermasalah.” Hal ini harus diwaspadai bersama. “Masalah (netralitas) tidak kecil," kata Abhan.
Peneliti Bidang Perkembangan Politik Nasional Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI), Aisyah Putri Budiatri mengatakan Bawaslu mempunyai wewenang menindak pihak yang seharusnya netral tapi di lapangan tapi menunjukkan keberpihakan. "Bawaslu punya tugas dan utama untuk itu," ujar Aisyah saat dihubungi Tempo, Senin, 1 April 2019. Ia berpesan agar Bawaslu tidak terjebak pada carut marut hoaks.
Simak: Ada Kapolsek Mengaku Disuruh Dukung 01, Jokowi: Laporkan ke Saya
Komisi Kepolisian Nasional berharap pengawas internal Markas Besar Kepolisian dapat segera memeriksa kasus Kapolres Garut. "Beri waktu pengawas internal bekerja untuk memastikan mana yang benar," kata salah satu anggota Kompolnas, Bekto Suprapto, saat dihubungi Tempo, Senin, 1 April 2019.
Bekto mengatakan pengawas internal harus mengecek silang cerita yang benar dan dapat dibuktikan. Jika terbukti melanggar aturan, sanksinya harus tegas. "Aturan anggota Polri tidak boleh memihak itu sudah jelas."
Bekto mengatakan selama ini Kompolnas tidak pernah menerima laporan dugaan ketidaknetralan anggota Polri, yang berpihak kepada kubu Prabowo atau . Kompolnas, kata dia, memantaunya dari media sosial. "Ada informasi di Polres Bima Nusa Tenggara Barat, tetapi sudah ada bantahan bahwa kabar itu hoax."
BUDIARTI UTAMI PUTRI | ROSSENO AJI | EGI ADYATAMA
