TEMPO.CO, Jakarta - Debat capres keempat yang digelar Sabtu, 30 Maret 2019 berjalan cukup panas. Calon Presiden Prabowo Subianto tampil agresif dengan beberapa kali menyampaikan serangan kepada lawannya calon inkumben Joko Widodoa atau Jokowi.
Baca juga: Luhut Binsar Jawab Prabowo Soal Anggaran Pertahanan
Tema pertahanan menjadi peluru yang digunakan Prabowo untuk menyerang Jokowi. Di awal debat Prabowo menyebut dalam bidang pertahanan dan keamanan Indonesia terlalu lemah. "Anggaran terlalu kecil, ini akan kita perbaiki," ujar dia.
Adapun Jokowi menyebut soal peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan dan peningkatan kualitas TNI yang sangat diperlukan terutama dalam penguasaan teknologi persenjataan dan siber. "Karena ke depan perangnya adalah perang teknologi," ujar dia.
Pembangunan alat utama sistem pertahanan atau alutsista menurut Jokowi sangat penting dilakukan. "Kalau kita belum mampu, kita bisa join produksi dengan negara lain," ujar dia.
Debat soal pertahanan dimulai dengan pertanyaan panelis soal modernisasi alutsista di tengah keterbatasan anggaran negara. Prabowo yang diberi kesempatan pertama mengatakan pertahanan Indonesia terlalu lemah. "Jauh dari apa yang kita harapkan, kenapa? Karena kita tak punya uang," kata dia.
Adapun Jokowi menjawab dengan menyebut bahwa ia telah membangun divisi tiga. Divisi 3 ini, kata dia, tersebar di tiga daerah. Divisi 3 Kostrad di Goa. Komando angkatan udara di Biak. Lalu Armada 3 Angkatan Laut di Sorong.
Capres nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi dalam debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019. ANTARA
Program pertahanan Jokowi selanjutnya, adalah menggelar pasukan di empat titik terluar Indonesia. Jokowi menyebut hal ini bertujuan untuk melindungi titik-titik pinggir Indonesia.
Baca juga: Mendebat Jokowi soal Radar, Prabowo: Banyak Tentara Kita yang ABS
“Saya juga sudah perintahkan untuk gelar pasukan di empat titik penting. Gelar pasukan terintegrasi yaitu di Natuna sebelah barat, di Morotai sebelah timur, kemudian di Samlaki di dekat Masela itu di sebelah selatan, dan kemudian di Biak,” tuturnya.
Jokowi mengatakan bahwa keamanan udara dan laut di Indonesia sudah terpantau oleh radar. Ia mengklaim kebutuhan radar udara dan laut Indonesia kini sudah 100 persen.
“Radar kita sudah mumpuni, siapa yang masuk ke teritori kita akan ketahuan,” ucap Jokowi.
Jokowi pun mengklaim, dirinya telah mengecek sendiri pembangunan radar udara di beberapa daerah itu. "Di Natuna saya lihat sendiri kok, dibangun. Di Sorong dibangun, saya cek, ada bener barangnya,” ucap Jokowi.
Adapun soal anggaran yang dianggap kecil oleh Prabowo, Jokowi mengatakan anggaran pertahanan kita telah mencapai Rp 107 triliun. Ia menyebut anggaran ini nomor dua setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Prabowo rupanya punya pendapat lain. Ia menyebut anggaran Rp 107 triliun itu hanya 5 persen dari APBN dan 0,8 persen dari GDP Indonesia. Prabowo pun membandingkannya dengan Singapura yang punya anggaran pertahanan 30 persen dari APBN mereka dan 3 persen dari GDP negeri Singa itu.
Prabowo kemudian menyinggung soal budaya ABS alias asal bapak senang. Ia menyebut laporan yang didapat Jokowi soal radar misalnya tidak benar.
Menanggapi itu, Jokowi mengatakan ia melihat Prabowo tak percaya pada TNI. "Saya yang sipil sangat percaya pada TNI yang kita miliki," ujar dia.
Selanjutnya Jokowi sempat menyinggung keberhasilan pemerintahannya di sektor keamanan dengan menyebut kapal selam KRI Ardadedali - 404 dalam debat capres keempat kemarin. Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut Ardadedali sebagai salah keberhasilan industri alusista Indonesia.
"Kita juga memiliki kapal selam hasil kerja sama dengan negara lain, Kapal Selam Ardadedali," kata Jokowi.
Baca juga: Sindir Pembisik Jokowi, Prabowo: Aduh Pak Siapa yang Briefing
Jokowi menyebut ini sebagai tanggapan dari pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan kapal selam Indonesia kalah canggih dari milik Singapura. Prabowo mengatakan Singapura telah memboyong kapal selam tipe terbaru dari Korea Selatan.
"Kita beli kapal selam oke dari Korea. Kapal selam itu adalah tipe 209, kemampuannya sangat terbatas dengan yang dibeli Singapura, dia punya tipenya sudah 218 yang bisa luncurkan peluru kendali dari bawah laut," tutur Prabowo.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menanggapi pernyataan Prabowo soal rendahnya anggaran pertahanan Indonesia yang hanya 0,8 persen dari Gross Domestic Product (GDP).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seusai menggelar rapat bersama Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu petang, 13 Maret 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo, ingin menaikkan anggaran pertahanan menjadi 1,5 persen dari GDP. Namun Luhut mengatakan kenaikan itu juga harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi.
"Jadi enggak bisa dong main naikin aja. Nanti goyang dong keseimbangan APBN kita. Kan tidak sesederhana itu," kata Luhut seusai debat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019.
Luhut membeberkan, jika anggaran pertahanan dinaikkan menjadi 1,5 persen dari GDP, angkanya mencapai sekitar Rp 200 triliun. Dia mengatakan angka itu sangat besar dan mengelolanya pun tak mudah.
Maka, kata Luhut, kenaikan anggaran pertahanan juga didasarkan pada analisis informasi intelijen. Luhut mengatakan itu alasan Jokowi dalam debat menyampaikan dirinya percaya analisis informasi intelijen dari Tentara Nasional Indonesia.
Prabowo dalam debat capres itu mengkritik analisis informasi intelijen ini. Dia membantah ucapan Jokowi yang mengatakan informasi intelijen menyebut bahwa tak akan ada invasi dalam 20 tahun mendatang.
Mengutip adagium Latin si vis pacem para bellum, Prabowo mengatakan tak boleh ada informasi tak akan ada perang dalam sekian tahun. Dia berpendapat pertahanan Indonesia harus selalu siap sedia.
Berikutnya, Prabowo menceritakan bahwa pada 1974 jenderal-jenderal atasannya mengatakan tak akan ada perang dalam dua puluh tahun mendatang. Setahun kemudian, kata Prabowo, konflik terjadi di Timor Timur dan dia berangkat dalam pangkatnya sebagai letnan dua.
Luhut mengatakan yang terjadi di Timor Timur bukanlah invasi, melainkan operasi keamanan dalam negeri. Artinya, dia mengklaim, analisis informasi intelijen kala itu juga tidak salah.
"Karena saya ikut di sana tahun 1975," kata inisiator Bravo-5, kelompok purnawirawan TNI pendukung Jokowi sejak 2014 ini.
Luhut juga mengklaim analisis informasi intelijen itu logis lantaran luasnya wilayah Indonesia. "Presiden harus percaya juga dong dengan perkiraan intelijen strategis dari TNI," kata dia.
BUDIARTI UTAMI|FRISKI RIANA
