Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nasib PPP Setelah Romahurmuziy Terjerat KPK

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ketum PPP Romahurmuziy mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2019. Ketum PPP Romahurmuziy bersama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenang Jawa Timur Haris Hasanuddin ditetapkan sebagai tersangka. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ketum PPP Romahurmuziy mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2019. Ketum PPP Romahurmuziy bersama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenang Jawa Timur Haris Hasanuddin ditetapkan sebagai tersangka. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengambil langkah cepat memberhentikan Romahurmuziy dari posisi ketua umum partai. Itu dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Romy, sapaan Romahurmuziy, sebagai tersangka kasus suap jabatan di Kementerian Agama pada Sabtu, 16 Maret 2019. Peran Romy di PPP kini dialihkan ke Suharso Monoarfa sebagai pelaksana tugas ketua umum partai.

Baca: Modus Jual Beli Jabatan di Kemenag yang Menyeret Romahurmuziy

Suharso mengatakan pengurus PPP telah menerima surat pernyataan pengunduran diri Romahurmuziy sebagai ketua umum. "Saudara Romy juga ingin menyatakan mengundurkan diri, meski pun kami telah memberhentikan," kata Suharso di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Jakarta, Sabtu, 16 Maret 2019.

Menurut Suharso, adanya pernyataan mengundurkan diri menandakan Romy, sebagai kader partai, tahu persis kesalahannya. Surat tersebut diterima pengurus DPP PPP pada pukul 15.00 WIB ketika mereka sedang mengadakan rapat pembahasan pemberhentian Romy.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Monoarfa (dua dari kiri), terpilih sebagai Plt. Ketua Umum PPP menggantikan Romahurmuziy atau Romy. Keputusan diambil setelah mengadakan rapat di Kantor DPP PPP, Jakarta, 16 Maret 2019. Tempo/Friski Riana

Dalam surat pernyataan itu, Romy menuliskan beberapa poin, diantaranya dia menyatakan berhenti secara permanen sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2016-2021, terhitung mulai 16 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB. Selanjutnya Romy menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses organisasi kepada mekanisme anggaran dasar dan rumah tangga PPP.

Posisi Suharso sebagai Plt hampir dipastikan berlanjut secara definitif sebagai ketua umum. Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara mengatakan pengukuhan Suharso sebagai Ketua Umum PPP akan dilakukan dalam Musyawarah Kerja Nasional. "Bapak Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketua Umum akan dikukuhkan dalam Mukernas yang akan dilaksanakan pada saatnya nanti," kata Amir di tempat yang sama. Pelaksanaan Mukernas akan digelar dalam waktu dekat.

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati mengatakan pengisian lowongan jabatan harus mengacu pada ketentuan anggaran dasar dan rumah tangga partai. Berdasarkan tersebut, wakil ketua umum semestinya menggantikan ketua umum sebagai Plt. Tetapi karena ada pertimbangan Mahkamah Partai dan fatwa Majelis Syariah, maka seluruh wakil ketua umum menyepakati pertimbangan majelis dengan mengangkat Suharso sebagai Plt agar tidak terjadi kekosongan jabatan ketua umum. "Majelis syariah mengusulkan dan meminta kepada Bapak Suharso Monoarfa untuk menjadi Plt Ketua Umum DPP PPP dalam rangka menyelamatkan partai," kata Reni.

Baca juga: Ruang Kerja Disegel, Sekjen Kemenag Ingin Ritme Kerja Lekas Pulih

Menurut Reni, fatwa Majelis Syariah PPP sesuai dengan ketentuan AD/ART Pasal 20 ayat 2 yang menyebut fatwa harus diperhatikan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh anggota, pengurus, dan badan otonom partai. Karena itu, ia mengajak seluruh kader untuk tetap berada dalam satu barisan menjaga soliditas dan semangat berjuang bersama PPP. "Dan mengamankan serta memastikan dalam Pemilu 17 April 2019, PPP tetap menjadi pemenang," katanya.

Penunjukan Suharso sebagai Plt juga berangkat dari usulan Ketua Majelis Syariah PPPP Maimun Zubair. "Saya setuju kalau Pak Suharso jadi Plt," kata ulama yang dikenal dengan sapaan Mbah Moen itu di tempat yang sama. Mbah Moen mengatakan, semula para Wakil Ketua Umum PPP lah yang dicalonkan untuk menggantikan Romy. Namun, karena mereka tak sanggup dan ada beberapa yang tidak menghadiri rapat, akhirnya diusulkan lah nama anggota PPP, Suharso Monoarfa.

Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair mengusulkan nama Suharso Monoarfa sebagai pengganti Romahurmuziy alias Romy sebagai Ketua Umum PPP, usai mengikuti rapat di Kantor DPP PPP, Jakarta, 16 Maret 2019. Tempo/Friski Riana

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Alasan Mbah Moen merekomendasikan nama Suharso adalah karena Suharso dianggap memiliki jabatan tinggi sebagai penasihat Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Mbah Moen berharap, dengan diusulkannya nama Suharso, pemilu tetap berjalan tenang.

Di sisi lain, kasus Romy juga menjadi keprihatinan PPP kubu Muktamar Jakarta. Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, mengaku prihatin atas tertangkapnya Romy. Dia mengatakan kejadian itu merupakan musibah yang mencoreng nama baik dan marwah partai berlambang kabah tersebut. Apalagi, kata dia, PPP adalah partai yang berasaskan ajaran Islam dalam berpolitik. "Yang tercoreng nama baiknya bukan hanya saudara Romahurmuziy namun juga PPP secara organisasi," kata dia.

Humphrey lantas menyinggung perpecahan di internal PPP yang terjadi selama ini. Menurut dia, peristiwa yang menyeret Romy itu sekaligus menjadi peringatan agar partai introspeksi diri dan kembali bersatu. "Kejadian musibah ini teguran Allah agar PPP introspeksi dan berakhklak karimah, serta menjauhi perpecahan yang berlangsung cukup lama. Saatnya kita menyatukan diri," ujarnya.

PPP pecah menjadi dua kubu sejak 2014. Kubu Muktamar Jakarta memilih Djan Faridz sebagai ketua umum, sedangkan Muktamar Surabaya memenangkan Romy. Namun, Romy-lah yang mengantongi surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM.

Djan Faridz kemudian melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri. Menang hingga tingkat kasasi, Djan akhirnya kalah saat kubu Romy melakukan peninjauan kembali di MA. Meski begitu, perpecahan berlanjut. November lalu, Djan mundur dari jabatan Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta dan digantikan Humphrey Djemat.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarif Chaniago mengatakan kasus Romy bisa mempengaruhi elektabilitas PPP dalam pemilu 2019. Kasus ini dianggap bisa memberatkan upaya PPP untuk lolos ambang batas parlemen (parliementary threshold) 4 persen.

"PPP ini kan partai Islam, segmen pemilihnya adalah umat Islam, bagaimana ceritanya partai representasi umat Islam tapi korup. Yang terjerat kasus hukum nggak tanggung-tanggung yaitu ketua umum, tokoh sentral partai," ujar Pangi, Sabtu, 16 Maret 2019. "Bahkan ekstreamnya PPP bisa berpotensi tak lolos ambang batas karena citra partai yang sentimennya negatif," kata Pangi.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani masih berharap yang terbaik untuk partainya pasca kasus Romy. "Apakah peristiwa ini memengaruhi elektabilitas kami? PPP berharap tidak," ujar Arsul, Sabtu, 16 Maret 2019.

Baca: Aksi Romy PPP di Kubu Jokowi: Dekati Ulama, Tepis Isu Obor Rakyat

Dia mengatakan, para kader PPP akan terus berjuang meyakinkan masyarakat bahwa kasus Romy hanyalah sebuah musibah. "Insya Allah bisa dijelaskan masyarakat bahwa tidak ada kebijakan partai melanggar hukum," katanya.

FRISKI RIANA | BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADHYATAMA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PPP akan Bahas Kepastian Masuk Koalisi Prabowo atau Tidak dalam Rapimnas

2 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP akan Bahas Kepastian Masuk Koalisi Prabowo atau Tidak dalam Rapimnas

PPP akan membahas kemungkinan partai berlambang kabah ini masuk koalisi Prabowo atau tidak dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)


Hasto PDIP: Ada Operasi Politik Kecilkan Suara PPP dan Sinyal Berkoalisi Kembali di Pilkada 2024

2 hari lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hasto PDIP: Ada Operasi Politik Kecilkan Suara PPP dan Sinyal Berkoalisi Kembali di Pilkada 2024

Sekjen PDIP Hasto menyebut adanya operasi politik untuk mengecilkan suara PPP di Pemilu 2024. Hasto juga memberi sinyal kembali berkoalisi dengan PPP.


Soal Rencana Persamuhan dengan Prabowo, PDIP dan PPP Bilang Begini

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin,  25 Maret 2024. ANTARA/HO-PDIP
Soal Rencana Persamuhan dengan Prabowo, PDIP dan PPP Bilang Begini

PDIP dan PPP angkat bicara soal rencana persamuhan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Begini kata mereka.


Ini Kata PPP soal Kunjungan Prabowo dan Gerindra ke Kantor DPP

2 hari lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
Ini Kata PPP soal Kunjungan Prabowo dan Gerindra ke Kantor DPP

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan belum ada rencana kedatangan Prabowo ke kantornya.


PDIP Respons Wacana Pertemuan Prabowo dengan PPP hingga Dukung Partai Ka'bah Lolos Parlemen

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin,  25 Maret 2024. ANTARA/HO-PDIP
PDIP Respons Wacana Pertemuan Prabowo dengan PPP hingga Dukung Partai Ka'bah Lolos Parlemen

PDIP tidak ingin sejarah PPP dihilangkan di dalam sejarah Republik Indonesia.


PDIP Bicara Peluang Koalisi dengan PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilkada Serentak 2024

2 hari lalu

(Ki-ka) Konferensi pers TPN Ganjar-Mahfud soal berakhirnya masa kampanye dan potensi kecurangan di Pemilu yang dihadiri oleh Mahkamah Partai PPP mewakili Sekjen PPP, Abdullah Mansyur, Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, Sekjen Hanura Benny Rhamdani, dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq di Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Bicara Peluang Koalisi dengan PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilkada Serentak 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bicara peluang koalisi PDIP dengan PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilkada serentak 2024.


Alasan MK Libatkan Arsul Sani Tangani Sengketa Pilpres, tapi Tidak di PHPU Pileg yang Diajukan PPP

2 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Arsul terpilih sebagai hakim konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin yang berakhir pada 17 Januari 2024. TEMPO/Subekti.
Alasan MK Libatkan Arsul Sani Tangani Sengketa Pilpres, tapi Tidak di PHPU Pileg yang Diajukan PPP

MK menyatakan Arsul Sani tetap menangani permohonan perselisihan hasil PHPU Pilpres selama tidak ada keberatan dari para pihak.


Sekjen PDIP: Kami Khawatir dengan PPP

3 hari lalu

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Sekjen PDIP: Kami Khawatir dengan PPP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya khawatir dengan rekan koalisinya Partai Persatuan Pembangunan alias PPP dalam Pemilu 2024.


Airlangga Golkar Sambut Baik jika NasDem dan PPP Masuk Pemerintahan Prabowo

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konferensi pers usai rapat pleno bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan kader Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Fath Putra Mulya
Airlangga Golkar Sambut Baik jika NasDem dan PPP Masuk Pemerintahan Prabowo

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyambut Partai Nasdem dan PPP jika ingin masuk Pemerintahan Prabowo Subianto.


MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP

3 hari lalu

Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih memberikan keterangan pers terkait pembentukan Majelis Kehormatan MK atau MKMK secara permanen di Gedung MK, Jakarta, Rabu 20 Desember 2023. Mahkamah Konstitusi (MK) membentuk MKMK secara permanen dengan tiga anggota yaitu Ridwan Mansyur, I Dewa Gede Palguna dan Profesor Yuliandri yang rencananya akan dilantik pada 8 Januari 2024. Ketiganya telah melalui proses seleksi yang dilakukan lembaga peradilan konstitusional itu. TEMPO/Subekti.
MK Tegaskan Arsul Sani Tak Terlibat Tangani Gugatan Pemilu PPP

Mahkamah Konstitusi menegaskan Hakim Arsul Sani tidak akan terlibat menangani sengketa Pileg yang terkait PPP.