Pro Kontra Kartu Prakerja Jokowi

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan KIP kepada 3.300 siswa DKI di SLB Negeri Pembina Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 6 Maret 2019. Tempo/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan KIP kepada 3.300 siswa DKI di SLB Negeri Pembina Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 6 Maret 2019. Tempo/Friski Riana

    Adapun Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri  menjelaskan, kartu Prakerja tersebut diperuntukkan bagi mereka untuk meningkatkan skill melalui pelatihan-pelatihan. Selain itu, dana kartu itu juga dapat digunakan untuk biaya mencari pekerjaan.

    "Pada saat pelatihan dan cari kerja baru, keluarganya siapa yang urus? Itu maksudnya kenapa insentif-insentif itu diperlukan. Bentuknya seperti apa, besarnya sepert apa nanti lah," kata Hanif, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 6 Maret 2019.

    Hanif menilai Kartu Prakerja bagi pencari kerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menjawab masalah nyata mengenai ketenagakerjaan. "Pendekatan itu menjawab problem real dari ketenagakerjaan kita. Karena memang masalah utama kita ini ada pada skill," katanya.

    Jubir BPN Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilai pembangunan infrastruktur era Jokowi tak efisien.

    Terpisah, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga Uno, Nizar Zahro menilai program kartu prakerja yang akan dirilis Joko Widodo berpotensi membebani keuangan negara. Menurut Nizar, program capres inkumben ini justru akan menambah utang.

    "Untuk gaji guru saja kita utang, masa Pak Jokowi mau tambah utang baru untuk gaji pengangguran?" Nizar mengkritik dalam keterangan tertulisnya pada Selasa petang, 5 Maret 2019. Ia menuding program Kartu Pra-kerja Jokowi akan menambah beban senilai Rp 7 triliun.

    Angka itu, kata dia, dihitung dari jumlah pengangguran dikalikan dengan nominal rencana gaji yang akan diberikan pemerintah. Nizar kemudian menunjukkan jumlah pengangguran menurut Data Tingkat Pengangguran Terbuka Badan Pusat Statistik ialah 7 juta jiwa. Sedangkan gaji yang akan diberikan rata-rata Rp 1 juta.

    Nizar berpendapat program itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. "Tidak ada program kartu pra-kerja dalam APBN 2019." Ia menyarankan Jokowi berfokus mengangkat pegawai honorer K2 menjadi aparatur sipil negara ketimbang menggaji pengangguran.

    Nizar menilai, program kartu prakerja Jokowi ini tidak efektif menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Menurut dia, salah satu solusi menekan jumlah pengangguran adalah memperbaiki kualitas pendidikan. Caranya dengan menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia.

    "Yang perlu dipersiapkan adalah SDM yang berkualitas, caranya dengan perbaiki kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, bukan bagi-bagi kartu," kata politikus Partai Gerindra ini.

    Baca berita tentang Jokowi lainnya di Tempo.co.

    CAESAR AKBAR |FRISKI RIANA | FRANSISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.