Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polemik Politisasi Agama di Acara Munajat 212

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Massa peserta aksi malam munajat 212 melakukan shalat magrib berjamaah di Lapangan Monas, Jakarta,  Kamis 21 Februari 2019. Acara tersebut dihadiri ribuan massa yang hadir dari berbagai daerah khususnya jabodetabek. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Massa peserta aksi malam munajat 212 melakukan shalat magrib berjamaah di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis 21 Februari 2019. Acara tersebut dihadiri ribuan massa yang hadir dari berbagai daerah khususnya jabodetabek. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Acara Munajat 212 yang digelar di Monas pada Kamis malam, 21 Februari 2019 lalu masih menuai polemik. Tim kampanye nasional Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin menilai acara tersebut bernuansa politik dan merupakan bagian dari politisasi agama.

Baca juga: Ma'ruf Amin Setuju Bawaslu DKI Selidiki Munajat 212

"Acara yang awalnya dimaksudkan sebagai acara keagamaan, namun ternyata dicederai dengan nuansa kampanye," ujar Juru Bicara TKN, Ace Hasan Syadzily lewat keterangan tertulis pada Jumat, 22 Februari 2019.

Nuansa politis itu menurut Ace dibuktikan dengan salam dua jari dari Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan orasi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang tendensius berkampanye.

Serta hadirnya tokoh-tokoh yang mendukung calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam acara itu.

"Karena itu, dengan melihat nuansa acara itu patut diduga acara itu merupakan bagian dari politisasi agama dan kampanye politik," ujar Ace mengulang pernyataannya.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut juga menyayangkan kegiatan Munajat 212 itu mengarah pada kegiatan yang sifatnya politis dan tidak sesuai tujuan utama untuk berzikir.

"Kami sangat menyayangkan atas sikap MUI Provinsi DKI sebagai salah satu pemrakarsa acara Munajat 212," katanya di Jakarta, Sabtu, 23 Februari 2019.

Dia menambahkan kegiatan itu seharusnya tetap berada pada arah dan tujuan semula, yaitu untuk kegiatan berdoa, berzikir dan bermunajat kepada Allah SWT, untuk memohon keselamatan bangsa dan negara.

Menurut Zainut, kegiatan Munajat 212 yang diselenggarakan baru-baru ini justru menjurus ke arah politik praktis dengan melibatkan diri aksi dukung mendukung salah satu paslon capres tertentu.

"MUI sebagai lembaga keagamaan tidak boleh terseret ke dalam kegiatan politik praktis karena hal tersebut tidak sesuai dengan karakter, khittah dan jati diri MUI sebagai tenda besar umat Islam," jelas dia.

MUI, terangnya adalah tempat netral yang menjadi wadah berhimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dari berbagai ormas Islam, yang memiliki tugas untuk memberikan bimbingan, panduan dan perlindungan kepada semua umat Islam. "Politik yang dibangun oleh MUI adalah politik kemuliaan yang berorientasi kepada persatuan, persaudaraan dan kemaslahatan bangsa dan negara. Bukan politik partisan yang dapat menimbulkan perpecahan, permusuhan dan konflik sesama anak bangsa," tambah dia.

Sebaiknya, kata dia fungsionaris harus memposisikan diri sebagai institusi yang netral, independen, menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik yang ada. MUI, ujarnya tidak boleh masuk ke dalam wilayah politik praktis apalagi diperalat dan dijadikan kendaraan politik oleh kelompok tertentu.

Kendati demikian, lanjut dia MUI tidak pernah melarang pengurusnya untuk berkecimpung di bidang politik praktis sepanjang hal tersebut dilakukan atas nama pribadi bukan atas nama institusi. Karena hal itu merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi.

Untuk hal tersebut, Zainut mengimbau pimpinan MUI di seluruh Indonesia agar dapat memfungsikan organisasi sebagai perekat dan pemersatu umat.

Apalagi pada saat sekarang ini bangsa Indonesia sedang menyelenggarakan hajatan nasional yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Hendaknya MUI dapat membantu menciptakan situasi yang kondusif, ikut mendinginkan suasana selama masa kampanye, agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman dan menggembirakan," kata dia.

Namun Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon membantah ada unsur politik di acara zikir dan Munajat 212. Dia mengatakan apa yang disampaikan dalam acara tersebut masih dalam koridor.

"Saya lihat tidak ada yang menyangkut masalah ajakan atau apa yang terkait dengan politik. Semua saya rasa masih dalam koridor," kata Fadli ditemui awak media menghadiri acara tersebut, Jumat.

Saat ditanya soal orasi Zulkifli Hasan yang menyinggung soal presiden, Fadli Zon menilai tindakan itu wajar. Hal tersebut merupakan bagian dari retorika untuk memberikan pencerahan kepada peserta yang hadir.

"Ada bumbu-bumbu, biasa itu bagian dari sebuah retorika untuk memberikan sambutan atau memberikan pencerahan dan dialog komunikasi dengan jamaah," kata dia.

Meski demikian, Tim Jokowi tetap akan melaporkan pelanggaran di acara Munajat 212 ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

"TKN pasti akan melaporkan (ke Bawaslu). Seperti pernyataan saya sebelumnya, ketika 212 dipakai untuk unsur politik, statement saya jelas, ini sangat disayangkan," ujar Erick Thohir di Hotel Alila, Pecenongan, Jakarta pada Sabtu, 23 Februari 2019.

Sebelumnya, Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi - Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan mengatakan sedang mengumpulkan data-data terkait acara Munajat 212, Kamis, 21 Februari malam. Ia menduga terjadi banyak pelanggaran dalam acara yang dihadiri beberapa anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tersebut.

“Saya sedang menghimpun data-data apakah itu video, atau foto-foto yang berkaitan dengan pelaksanaan acara tersebut. Banyak dugaan memang terjadi pelanggaran,” ujar Ade di Media Center, Jokowi - Ma’ruf, Jumat 22 Februari 2019.

Indikasi pertama, kata dia, terdapat beberapa pengurus BPN yang hadir saat itu, mengucapkan atau melontarkan kalimat-kalimat yang diduga berupa ajakan atau kampanye paslon 02. Ade mengatakan saat ini dirinya sudah menemukan potongan video yang menunjukkan simbol-simbol jari diacungkan, yang terafiliasi dengan Prabowo - Sandiaga.

Baca juga: Menyoal Doa Neno Warisman, Ma'ruf Amin: Masa Saya Dianggap Kafir

Kedua, kata Irfan, kandungan Mars 212 yang dinyanyikan dalam acara 212 juga bermuatan politik. Karena menurutnya lagu tersebut menunjukkan keberpihakan untuk memilih paslon 02. Ia pun menilai tidak ada korelasi antara pelaksanaan munajat dan lagu tersebut.

Selanjutnya yang ia melihat ada pelanggaran dalam orasi dari beberapa tokoh-tokoh yang hadir di Munajat 212. Ade mengatakan ada beberapa tokoh BPN yang menyampaikan narasi bernada mendiskreditkan Jokowi - Ma’ruf. “Dari ketiga hal tersebut, kami masih mengumpulkan bukti untuk segera kami laporkan ke Bawaslu terhadap peristiwa semalam dalam acara Munajat 212,” ujar dia.

ANTARA|DEWI NURITA|DIAS P

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gibran Ungkap Rencana Bertemu dengan Sejumlah Tokoh

37 menit lalu

Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi arahan presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta para pendukung mereka menghentikan aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Jumat, 19 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Ungkap Rencana Bertemu dengan Sejumlah Tokoh

Gibran mengatakan dirinya akan hadir bersama presiden terpilih Prabowo ke KPU.


MUI: Semua Pihak Harus Ikhlas dan Legowo terhadap Putusan MK

3 jam lalu

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid saat ditemui usai menghadiri open house Oesman Sapta Odang di kediamannya di Jalan Karang Asem Utara Nomor 34, Kuningan, Jakarta Selatan. Dewi Nurita/Tempo.
MUI: Semua Pihak Harus Ikhlas dan Legowo terhadap Putusan MK

Sebelumnya MK menolak seluruh permohonan sengketa pilpres 2024 dadi Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md.


Pakar Politik Universitas Udayana Soal Hasil Putusan MK: Sejumlah Aspek Krusial yang Melandasi Keputusan MK

3 jam lalu

Ekspresi hakim Suhartoyo dan Arief Hidayat saat menjalani Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Politik Universitas Udayana Soal Hasil Putusan MK: Sejumlah Aspek Krusial yang Melandasi Keputusan MK

Putusan MK usai ditetapkan. "Penolakan MK bisa diartikan sebagai bukti dari prosedur hukum yang robust," kata pakar politik Universitas Udayana (Unud)


PPP Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran

4 jam lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
PPP Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran

Dalam kontestasi pilpres 2024, PPP adalah salah satu partai koalisi PDIP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.


Putusan MK Sebut Presiden Tak Ikut Campur dalam Pilpres 2024, Tapi Jokowi Pernah Akui Cawe-Cawe

4 jam lalu

Prabowo dan Jokowi di restoran Seribu Rasa. Instagram/Prabowo
Putusan MK Sebut Presiden Tak Ikut Campur dalam Pilpres 2024, Tapi Jokowi Pernah Akui Cawe-Cawe

Putusan MK sebut Presiden Joko Widodo tak cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Tapi, "Saya harus cawe-cawe," kata Jokowi Senin, 29 Mei 2023.


Respons Gibran soal Putusan Sengketa Pilpres: Tunggu Arahan Pak Prabowo

4 jam lalu

Wali Kota Solo sekaligus cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan penjelasan tidak ikut menghadiri sidang pembacaan putusan atas gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin ini, 22 April 2024. Dia memilih kembali masuk kerja di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, setelah sebelumnya berada di Ibu Kota sejak Jumat, 19 April lalu. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Respons Gibran soal Putusan Sengketa Pilpres: Tunggu Arahan Pak Prabowo

MK memutuskan menolak gugatan sengketa pilpres Anies dan Ganjar.


Pesan Anies dan Ganjar untuk Prabowo Usai Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

5 jam lalu

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Moh Mahfud MD bersama Tim Hukum TPN tiba di Gedung MK pada Pukul 08.05. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pesan Anies dan Ganjar untuk Prabowo Usai Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

Permohonan sengketa pilpres yang diajukan Anies dan Ganjar ditolak oleh MK. Anies dan Ganjar menitipkan pesan ini ke Prabowo-Gibran.


Usai Putusan MK, Ini Agenda KPU Selanjutnya dalam Rangkaian Pilpres 2024

5 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Usai Putusan MK, Ini Agenda KPU Selanjutnya dalam Rangkaian Pilpres 2024

Putusan MK menolak seluruh gugatan Capres Nomor Urut 01 dan 03 dalam PHPU atau sengketa Pilpres 2024. Apa agenda KPU setelah ini?


Anies Baswedan Sebut Prabowo Sosok Patriot

6 jam lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, usai mengikuti pembacaan putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, pada Senin sore, 22 April 2024. Pertemuan itu berlangsung di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Anies Baswedan Sebut Prabowo Sosok Patriot

Menurut Anies, Prabowo adalah seorang yang telah mengalami pendidikan modern sejak usia belia. Berasal dari keluarga intelektual.


PBNU Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

7 jam lalu

Tim Pembela Capres-Cawapres terpilih nomor urut 3 Prabowo-Gibran memberikan keterangan pada media usai sidang putusan gugatan pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari keterangan Yusril Ihza Mahendra keputusan MK telah tepat karena tidak ada bukti baik dari keterangan saksi atau alat-alat bukti yang dihadirkan saat sidang. TEMPO/ Febri Angga palguna
PBNU Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

PBNU mengajak seluruh warga NU dan seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menerima dan menghormati hasil Pilpres 2024.