Polemik Politisasi Agama di Acara Munajat 212

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa peserta aksi malam munajat 212 melakukan shalat magrib berjamaah di Lapangan Monas, Jakarta,  Kamis 21 Februari 2019. Acara tersebut dihadiri ribuan massa yang hadir dari berbagai daerah khususnya jabodetabek. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Massa peserta aksi malam munajat 212 melakukan shalat magrib berjamaah di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis 21 Februari 2019. Acara tersebut dihadiri ribuan massa yang hadir dari berbagai daerah khususnya jabodetabek. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Acara Munajat 212 yang digelar di Monas pada Kamis malam, 21 Februari 2019 lalu masih menuai polemik. Tim kampanye nasional Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin menilai acara tersebut bernuansa politik dan merupakan bagian dari politisasi agama.

    Baca juga: Ma'ruf Amin Setuju Bawaslu DKI Selidiki Munajat 212

    "Acara yang awalnya dimaksudkan sebagai acara keagamaan, namun ternyata dicederai dengan nuansa kampanye," ujar Juru Bicara TKN, Ace Hasan Syadzily lewat keterangan tertulis pada Jumat, 22 Februari 2019.

    Nuansa politis itu menurut Ace dibuktikan dengan salam dua jari dari Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan orasi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang tendensius berkampanye.

    Serta hadirnya tokoh-tokoh yang mendukung calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam acara itu.

    "Karena itu, dengan melihat nuansa acara itu patut diduga acara itu merupakan bagian dari politisasi agama dan kampanye politik," ujar Ace mengulang pernyataannya.

    Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut juga menyayangkan kegiatan Munajat 212 itu mengarah pada kegiatan yang sifatnya politis dan tidak sesuai tujuan utama untuk berzikir.

    "Kami sangat menyayangkan atas sikap MUI Provinsi DKI sebagai salah satu pemrakarsa acara Munajat 212," katanya di Jakarta, Sabtu, 23 Februari 2019.

    Dia menambahkan kegiatan itu seharusnya tetap berada pada arah dan tujuan semula, yaitu untuk kegiatan berdoa, berzikir dan bermunajat kepada Allah SWT, untuk memohon keselamatan bangsa dan negara.

    Menurut Zainut, kegiatan Munajat 212 yang diselenggarakan baru-baru ini justru menjurus ke arah politik praktis dengan melibatkan diri aksi dukung mendukung salah satu paslon capres tertentu.

    "MUI sebagai lembaga keagamaan tidak boleh terseret ke dalam kegiatan politik praktis karena hal tersebut tidak sesuai dengan karakter, khittah dan jati diri MUI sebagai tenda besar umat Islam," jelas dia.

    MUI, terangnya adalah tempat netral yang menjadi wadah berhimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dari berbagai ormas Islam, yang memiliki tugas untuk memberikan bimbingan, panduan dan perlindungan kepada semua umat Islam. "Politik yang dibangun oleh MUI adalah politik kemuliaan yang berorientasi kepada persatuan, persaudaraan dan kemaslahatan bangsa dan negara. Bukan politik partisan yang dapat menimbulkan perpecahan, permusuhan dan konflik sesama anak bangsa," tambah dia.

    Sebaiknya, kata dia fungsionaris harus memposisikan diri sebagai institusi yang netral, independen, menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik yang ada. MUI, ujarnya tidak boleh masuk ke dalam wilayah politik praktis apalagi diperalat dan dijadikan kendaraan politik oleh kelompok tertentu.

    Kendati demikian, lanjut dia MUI tidak pernah melarang pengurusnya untuk berkecimpung di bidang politik praktis sepanjang hal tersebut dilakukan atas nama pribadi bukan atas nama institusi. Karena hal itu merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi.

    Untuk hal tersebut, Zainut mengimbau pimpinan MUI di seluruh Indonesia agar dapat memfungsikan organisasi sebagai perekat dan pemersatu umat.

    Apalagi pada saat sekarang ini bangsa Indonesia sedang menyelenggarakan hajatan nasional yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif.

    "Hendaknya MUI dapat membantu menciptakan situasi yang kondusif, ikut mendinginkan suasana selama masa kampanye, agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman dan menggembirakan," kata dia.

    Namun Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon membantah ada unsur politik di acara zikir dan Munajat 212. Dia mengatakan apa yang disampaikan dalam acara tersebut masih dalam koridor.

    "Saya lihat tidak ada yang menyangkut masalah ajakan atau apa yang terkait dengan politik. Semua saya rasa masih dalam koridor," kata Fadli ditemui awak media menghadiri acara tersebut, Jumat.

    Saat ditanya soal orasi Zulkifli Hasan yang menyinggung soal presiden, Fadli Zon menilai tindakan itu wajar. Hal tersebut merupakan bagian dari retorika untuk memberikan pencerahan kepada peserta yang hadir.

    "Ada bumbu-bumbu, biasa itu bagian dari sebuah retorika untuk memberikan sambutan atau memberikan pencerahan dan dialog komunikasi dengan jamaah," kata dia.

    Meski demikian, Tim Jokowi tetap akan melaporkan pelanggaran di acara Munajat 212 ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

    "TKN pasti akan melaporkan (ke Bawaslu). Seperti pernyataan saya sebelumnya, ketika 212 dipakai untuk unsur politik, statement saya jelas, ini sangat disayangkan," ujar Erick Thohir di Hotel Alila, Pecenongan, Jakarta pada Sabtu, 23 Februari 2019.

    Sebelumnya, Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi - Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan mengatakan sedang mengumpulkan data-data terkait acara Munajat 212, Kamis, 21 Februari malam. Ia menduga terjadi banyak pelanggaran dalam acara yang dihadiri beberapa anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tersebut.

    “Saya sedang menghimpun data-data apakah itu video, atau foto-foto yang berkaitan dengan pelaksanaan acara tersebut. Banyak dugaan memang terjadi pelanggaran,” ujar Ade di Media Center, Jokowi - Ma’ruf, Jumat 22 Februari 2019.

    Indikasi pertama, kata dia, terdapat beberapa pengurus BPN yang hadir saat itu, mengucapkan atau melontarkan kalimat-kalimat yang diduga berupa ajakan atau kampanye paslon 02. Ade mengatakan saat ini dirinya sudah menemukan potongan video yang menunjukkan simbol-simbol jari diacungkan, yang terafiliasi dengan Prabowo - Sandiaga.

    Baca juga: Menyoal Doa Neno Warisman, Ma'ruf Amin: Masa Saya Dianggap Kafir

    Kedua, kata Irfan, kandungan Mars 212 yang dinyanyikan dalam acara 212 juga bermuatan politik. Karena menurutnya lagu tersebut menunjukkan keberpihakan untuk memilih paslon 02. Ia pun menilai tidak ada korelasi antara pelaksanaan munajat dan lagu tersebut.

    Selanjutnya yang ia melihat ada pelanggaran dalam orasi dari beberapa tokoh-tokoh yang hadir di Munajat 212. Ade mengatakan ada beberapa tokoh BPN yang menyampaikan narasi bernada mendiskreditkan Jokowi - Ma’ruf. “Dari ketiga hal tersebut, kami masih mengumpulkan bukti untuk segera kami laporkan ke Bawaslu terhadap peristiwa semalam dalam acara Munajat 212,” ujar dia.

    ANTARA|DEWI NURITA|DIAS P


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Klaim Sandiaga Uno Soal Tenaga Kerja Asing Tak Sebutkan Angka

    Sandiaga Uno tak menyebutkan jumlah Tenaga Kerja Asing dalam debat cawapres pada 17 Maret 2019. Begini rinciannya menurut Kementerian Ketenagakerjaan.