“Bukan hanya transportasinya harus diselesaikan, rencana kota seperti permukiman, di mana daerah yang harus dikembangkan, dan juga hubungannya dengan kota lain supaya terkonsentrasi masing-masing," tutur Kalla.
Dia bahkan mengungkapkan rencana pembentukan badan pengelola transportasi di Jabodetabek sebagai wadah koordinasi para kepala daerah. Ia berharap badan baru tersebut mampu mengintegrasikan moda transportasi untuk mengatasi kemacetan.
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI, Benni Agus, berjanji merujuk RITJ dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 pada tahun ini.
Simak :
Terminal Pondok Cabe Diresmikan Sebagai Terminal Multi Layanan
Adapun Bima Arya menuturkan tidak ada kendala dalam menyesuaikan RTRW Kota Bogor dengan RITJ.
Bahkan, Bogor sudah melakukan revisi dan menunggu pengesahan dari pemerintah provinsi. Ade Yasin juga tidak keberatan dengan penyesuaian itu. “Kami rela mengubah RTRW untuk kepentingan yang lebih besar,” ujar Ade.
Di Depok, Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono mengatakan revisi Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) akan dilakukan tahun 2020. Hal ini untuk melakukan sikronisasi RTRW ikhwal pengelolaan transportasi Jabodetabek.
“Sinkronisasi, dapat saja dilakukan dengan kajian dan harus dipayungi oleh Peraturan Presiden” ujar Hardiono kepada Tempo Jumat 1 Februari 2019.
Revisi Perda RTRW kata Hardiono juga telah dijadwal terlebih dahulu pasca gugatan PT Karabha Digdaya dikabulkan Mahkamah Agung terkait ruang terbuka hijau Kota Depok. Jadi poin untuk integrasi tranportasi Jabotabek sekalian ikut dibahas dalam revisi Perda RTRW. “Tinggal masukan tertulis diberikan ke wali kota” ungkap dia.
Sebelumnya, Yasin mengatakan rencana pemerintah pusat mengintegrasi sistem transportasi Jabodetabek harus menekankan pada sinkronisasi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) antarwilayah.
“Supaya tidak berbenturan ketika ada jalur, misalnya MRT, ke sini (Bogor), ternyata RTRW tidak kompak dan sebagainya,” kata Ade saat ditemui di Pendopo Bupati Bogor, Selasa, 29 Januari 2019.
Simak pula :
BPTJ: Tahun 2019, Ada ERP di Perbatasan DKI Jakarta
Mnurut Ade, pendapatnya itu disampaikannya saat mengikuti rapat kordinasi mengenai Integrasi Sistem Transportasi antarmoda se-Jabodetabek yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin 28 Januari 2019.
Rapat tersebut dihadiri para menteri Kabinet Kerja, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta bupati dan wali kota se-Jabodetabek.
Ade mengatakan, pemerintah pusat bisa membantu persoalan Kabupaten Bogor, terutama soal infrastruktur. “Kemarin saya juga sampaikan soal kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bogor, salah satunya poros tengah-timur,” kata Ade.
ADE RIDWAN | VINDRY FLORENTIN | IRSYAN HASYIM
