Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menyoroti Utang Pemerintah yang Terus Bertambah

Reporter

image-gnews
ilustrasi uang
ilustrasi uang
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Utang pemerintah bertambah. Dokumen APBN Kita Edisi Januari 2019 dipaparkan posisi utang pemerintah pusat per akhir Desember 2018 mencapai Rp 4.418,3 triliun. Angka tersebut naik 10,6 persen dibanding akhir Desember 2017 sebesar Rp 3.995,25 triliun.

BACA: Utang Pemerintah di 2018 Capai Rp 4.418,3 Triliun, Ini Rinciannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penambahan utang yang dilakukan pemerintah dari tahun ke tahun sudah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. "Kalau lihat instrumen utang dari sisi APBN, dari mekanisme perundangan dibahas secara sangat luas di DPR," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.

Dalam pembahasan APBN antara pemerintah dan DPR itu, juga dibicarakan tentang program apa yang akan dilakukan tiap tahun serta anggaran belanja kementerian dan daerah. Sebabnya, kata dia, jika ada penambahan utang tiap tahun itu adalah hasil dari keseluruhan desain fiskal.

BACA: Kata Kubu Jokowi soal Sandiaga Ogah Berutang Bangun Infrastruktur

"Kami butuh ciptakan kesempatan kerja berapa, mengurangi kemiskinan berapa, tambah alutsista berapa, membuat sekolah berapa, mengurangi pengangguran berapa, menambah infrastruktur berapa. Kan, dibahas semuanya secara detil, dan ditentukan berapa kebutuhuhan belanjanya," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan utang pemerintah yang kini mencapai Rp 4.418,3 triliun masih dalam batasan normal. "Kami masih dalam range, yang menurut ukuran dunia itu, istilahnya mungkin lebih pas masih dalam range normal," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.

Menurut Darmin, utang pemerintah secara prinsip masih sehat. Alasannya utang ini pemerintah gunakan kegiatan yang produktif, bukan konsumtif. Selain itu, kata dia, pemerintah tidak sembarangan berutang alias telah ada hitung-hitungan sebelumnya.

"Gini, kalau pakai utang cuma untuk mau bangun gedung kantor pemerintah, ya mungkin masalah. Kalau itu menghasilkan sesuatu, prinsipnya dia sehat, tidak gunakan utang untuk hal yang sifatnya konsumtif," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Darmin menuturkan utang pemerintah yang naik dari tahun ke tahun hal yang wajar karena produk domestik bruto atau PDB Indonesia juga meningkat. "Nominal naik, PDB kita juga naik," kata dia.

Sementara itu, Bekas Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menyebut Presiden Joko Widodo berbohong soal janjinya saat kampanye 2014 lalu. Ia menyoroti janji Jokowi untuk tidak mengambil utang luar negeri dan tidak akan impor bila terpilih menjadi presiden.

"Janji yang tidak terealisasi adalah pelaksanaan program yang tidak mencapai target, tetapi janji yang tidak dilaksanakan atau malah melaksanakan yang sebaliknya adalah bohong. Bilang tidak akan impor dan utang, ternyata malah impor dan utang," kata Said Didu di Sekretariat Nasional Prabowo - Sandiaga, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019.

Sri Mulyani meminta pula masyarakat tidak melihat masalah utang dari sisi nominal saja. Secara lebih luas ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Pemerintah, kata dia, memperhatikan hal itu dan mencoba mengelolanya dengan baik.

"Buktinya pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5 persen dengan defisit semakin kecil, bahkan kita menunjukkan primary balance hampir nol. Itu menggambarkan yang tadinya primary balance direncanakan sampai Rp 80 triliun, sekarang hanya Rp1,7 triliun," ujarnya.

Selain itu, Sri berujar pemerintah berhati-hati saat memutuskan untuk berutang. "Utang adalah alat yang kami gunakan secara hati-hati dengan bertanggung jawab, dibicarakan secara transparan, bukan ujug-ujug, tidak ugal-ugalan," kata dia.

AHMAD FAIZ | CAESAR AKBAR

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

20 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

Jokowi akan menggunakan taktik mengulur-ulur waktu untuk melawan larangan hilirisasi nikel oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)


Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah pejabat lembaga tinggi negara saat acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya bisa mudik lebih cepat.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

5 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

5 jam lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

6 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju tidak mengikuti buka puasa bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Siapa saja?


Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

7 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

7 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

8 jam lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sebut Jokowi Lakukan Nepotisme Secara TSM di Pilpres 2024, Bentuknya?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut Tim Hukum Ganjar-Mahfud melakukan praktik nepotisme terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2024.


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

8 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

9 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.