Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menyoroti Utang Pemerintah yang Terus Bertambah

Reporter

image-gnews
ilustrasi uang
ilustrasi uang
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Utang pemerintah bertambah. Dokumen APBN Kita Edisi Januari 2019 dipaparkan posisi utang pemerintah pusat per akhir Desember 2018 mencapai Rp 4.418,3 triliun. Angka tersebut naik 10,6 persen dibanding akhir Desember 2017 sebesar Rp 3.995,25 triliun.

BACA: Utang Pemerintah di 2018 Capai Rp 4.418,3 Triliun, Ini Rinciannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penambahan utang yang dilakukan pemerintah dari tahun ke tahun sudah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. "Kalau lihat instrumen utang dari sisi APBN, dari mekanisme perundangan dibahas secara sangat luas di DPR," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.

Dalam pembahasan APBN antara pemerintah dan DPR itu, juga dibicarakan tentang program apa yang akan dilakukan tiap tahun serta anggaran belanja kementerian dan daerah. Sebabnya, kata dia, jika ada penambahan utang tiap tahun itu adalah hasil dari keseluruhan desain fiskal.

BACA: Kata Kubu Jokowi soal Sandiaga Ogah Berutang Bangun Infrastruktur

"Kami butuh ciptakan kesempatan kerja berapa, mengurangi kemiskinan berapa, tambah alutsista berapa, membuat sekolah berapa, mengurangi pengangguran berapa, menambah infrastruktur berapa. Kan, dibahas semuanya secara detil, dan ditentukan berapa kebutuhuhan belanjanya," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan utang pemerintah yang kini mencapai Rp 4.418,3 triliun masih dalam batasan normal. "Kami masih dalam range, yang menurut ukuran dunia itu, istilahnya mungkin lebih pas masih dalam range normal," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.

Menurut Darmin, utang pemerintah secara prinsip masih sehat. Alasannya utang ini pemerintah gunakan kegiatan yang produktif, bukan konsumtif. Selain itu, kata dia, pemerintah tidak sembarangan berutang alias telah ada hitung-hitungan sebelumnya.

"Gini, kalau pakai utang cuma untuk mau bangun gedung kantor pemerintah, ya mungkin masalah. Kalau itu menghasilkan sesuatu, prinsipnya dia sehat, tidak gunakan utang untuk hal yang sifatnya konsumtif," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Darmin menuturkan utang pemerintah yang naik dari tahun ke tahun hal yang wajar karena produk domestik bruto atau PDB Indonesia juga meningkat. "Nominal naik, PDB kita juga naik," kata dia.

Sementara itu, Bekas Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menyebut Presiden Joko Widodo berbohong soal janjinya saat kampanye 2014 lalu. Ia menyoroti janji Jokowi untuk tidak mengambil utang luar negeri dan tidak akan impor bila terpilih menjadi presiden.

"Janji yang tidak terealisasi adalah pelaksanaan program yang tidak mencapai target, tetapi janji yang tidak dilaksanakan atau malah melaksanakan yang sebaliknya adalah bohong. Bilang tidak akan impor dan utang, ternyata malah impor dan utang," kata Said Didu di Sekretariat Nasional Prabowo - Sandiaga, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019.

Sri Mulyani meminta pula masyarakat tidak melihat masalah utang dari sisi nominal saja. Secara lebih luas ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Pemerintah, kata dia, memperhatikan hal itu dan mencoba mengelolanya dengan baik.

"Buktinya pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5 persen dengan defisit semakin kecil, bahkan kita menunjukkan primary balance hampir nol. Itu menggambarkan yang tadinya primary balance direncanakan sampai Rp 80 triliun, sekarang hanya Rp1,7 triliun," ujarnya.

Selain itu, Sri berujar pemerintah berhati-hati saat memutuskan untuk berutang. "Utang adalah alat yang kami gunakan secara hati-hati dengan bertanggung jawab, dibicarakan secara transparan, bukan ujug-ujug, tidak ugal-ugalan," kata dia.

AHMAD FAIZ | CAESAR AKBAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gibran di Jakarta Menjelang Putusan MK, Merahasiakan Pertemuan Tokoh hingga Ganjar tak Menutup Diri

1 jam lalu

Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan respons atas panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) kepada empat menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024.di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran di Jakarta Menjelang Putusan MK, Merahasiakan Pertemuan Tokoh hingga Ganjar tak Menutup Diri

Gibran Rakabuming Raka berangkat ke Jakarta, pada Jumat, 19 April 2024. Kabarnya, ia akan bertemu dengan sejumlah tokoh


Jokowi dan Maruf Amin jadi Saksi Nikah Puteri Kelima Bamsoet

2 jam lalu

Jokowi dan Maruf Amin jadi Saksi Nikah Puteri Kelima Bamsoet

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menikahkan puteri kelimanya, Saras Shintya Putri (Chacha) dengan Avicenna Athalla Zaki Ghani Alli (Athalla), di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu 20 April 2024.


Analis Ungkap Faktor Prabowo Bisa jadi Juru Damai Jokowi dan Megawati

3 jam lalu

Prabowo Subianto (kiri) dan Megawati Soekarnoputri. TEMPO/ Subekti
Analis Ungkap Faktor Prabowo Bisa jadi Juru Damai Jokowi dan Megawati

Pengamat melihat perlu ada faktor kepastian terlebih dahulu di antara Prabowo dan Megawati, sebelum Ketua Umum Partai Gerindra menjadi juru damai bagi Megawati dan Jokowi.


Rencana Jokowi Bertemu Megawati, Ditanggapi Gibran Dikomentari Hasto

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Rencana Jokowi Bertemu Megawati, Ditanggapi Gibran Dikomentari Hasto

Gibran Rakabuming Raka berharap ada peluang untuk pertemuan antara Jokowi dan Megawati


Pengamat Sebut Megawati akan Berkonflik Lama dengan Jokowi seperti SBY

4 jam lalu

Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati dan Jokowi. Instagram, dan ANTARA
Pengamat Sebut Megawati akan Berkonflik Lama dengan Jokowi seperti SBY

Pakar politik menjelaskan segala wacana pertemuan Jokowi dan Megawati usai Idul Fitri sulit untuk terwujud.


Prabowo Ingin jadi Jembatan bagi Jokowi, Megawati, dan SBY

7 jam lalu

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi, dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2019. Tempo/Egi Adyatama
Prabowo Ingin jadi Jembatan bagi Jokowi, Megawati, dan SBY

Juru Bicara Prabowo Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa watak Prabowo itu politik rekonsiliatif dan mempersatukan


Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

11 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (dua kanan) berbincang-bincang dengan eks perdana menteri Inggris Tony Blair (tengah) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat 19 April 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Tony Blair dan Prabowo Subianto berdiskusi membahas isu-isu global dan strategi untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju


Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

12 jam lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

Masinton Pasaribu mengatakan Megawati Soekarnoputri tidak perlu bertemu Presiden Joko Widodo karena telah menodai konstitusi dan demokrasi.


Terpopuler Bisnis: Jalan Tol Palembang - Betung Ditarget Rampung 2025, Rupiah Makin Keok

12 jam lalu

Pergerakan Rupiah terhadap Dolar AS 6-15 April 2024. (Google.com)
Terpopuler Bisnis: Jalan Tol Palembang - Betung Ditarget Rampung 2025, Rupiah Makin Keok

Kementerian PUPR menargetkan Jalan Tol Palembang - Betung selesai pada 2025. Untuk itu butuh tambahan tim percepatan.


Usai Jokowi dan Prabowo, Tony Blair Temui Airlangga Bahas Geopolitik hingga Transisi Energi

20 jam lalu

Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair mendatangi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Juli 2023. Pertemuan yang dilakukan secara tertutup itu membahas perkembangan kemajuan teknologi Artificial intelligence atau AI untuk merevolusi sistem birokrasi pemerintahan hingga dukungan terhadap pembangungan IKN. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Usai Jokowi dan Prabowo, Tony Blair Temui Airlangga Bahas Geopolitik hingga Transisi Energi

Tony Blair menemui Airlangga Hartarto membahas isu geopolitik, transisi energi, hingga inklusivitas keuangan.