Langkah Jokowi membentuk TGPF Novel mendekati momentum debat capres tidak begitu saja diterima positif. Sejumlah pihak mencurigai hal itu dilakukan karena alasan politis. Menanggapi tudingan itu, Jokowi menegaskan bahwa keputusannya itu merujuk kepada rekomendasi Komnas HAM. "Bukan dari kami lho. Rekomendasi dari Komnas HAM. Seingat saya di pertengahan Desember sudah keluar rekomendasi," kata Jokowi di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin, 14 Januari 2018.
Baca: Kontras Ragu Komitmen HAM Jokowi-Prabowo Muncul di Debat Capres
Di kubu Prabowo-Sandiaga, mereka mengubah visi dan misi. Salah satu poin penting yang ditambahkan adalah soal HAM. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Siane Indriani, mengatakan hal itu dilakukan untuk penyempurnaan. Sebab, sebelumnya substansi itu sudah ada secara sipil politik, ekonomi, sosial dan budaya, dalam visi misi lama. "Maka dalam penyempurnaan, kami bahas lagi. Akhirnya dimunculkan kata HAM secara eksplisit," kata Siane kepada Tempo, Kamis malam, 10 Januari 2019.
Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, mengatakan kubunya telah menyiapkan materi debat yang mengangkat tema HAM. Terkait tudingan Prabowo terlibat dalam penculikan sejumlah aktivis pada masa menjelang Reformasi, Sudirman mengaku tak khawatir. "Itu hanya isu musiman yang selalu diulang-ulang," ujarnya di Karanganyar, Ahad, 30 Desember 2018.
Meski kedua kubu mengaku siap menghadapi debat capres di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis, 17 Januari nanti, sejumlah pihak ragu para kandidat itu akan saling menyinggung soal kasus terkait isu HAM. "Dua-duanya akan sama-sama jaga aibnya," kata Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar dalam diskusi di MMD Inisiatif, Kramat, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.
Baca: Sembilan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM yang Dikembalikan Kejaksaan
Menurut Haris, kedua kandidat akan saling menjaga diri untuk tak menyerang isu HAM lawannya karena tak mau mendapat serangan balik. "Kalau satu buka kartu, nanti yang lain akan nge-gas. Nanti akan saling buka semuanya, saling tuding," ujarnya.
Senada dengan Lokataru Foundation, Koordinator Komisi Nasinal untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani memprediksi debat capres perdana nanti akan formalitas belaka. "Padahal seharusnya momen debat dapat menjadi ruang untuk menguji jejak rekam dan gagasan, juga komitmen kedua calon dalam isu HAM," kata Yati dalam konferensi pers di kantornya, Kramat, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.
DEWI NURITA | FRISKI R. | AHMAD FAIZ | BUDIARTI PUTRI | SYAFIUL HADI
