Independensi Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan Diragukan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik KPK Novel Baswedan melihat layar yang menunjukkan jam hitung sejak penyerangan terhadap dirinya, di gedung KPK, Selasa, 11 Desember 2018. Jam tersebut merupakan penanda belum terungkapnya kasus penyiraman air keras yang dialami Novel pada 11 April 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    Penyidik KPK Novel Baswedan melihat layar yang menunjukkan jam hitung sejak penyerangan terhadap dirinya, di gedung KPK, Selasa, 11 Desember 2018. Jam tersebut merupakan penanda belum terungkapnya kasus penyiraman air keras yang dialami Novel pada 11 April 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Surat Keputusan Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal pembentukan tim gabungan penindakan kasus penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan pada Jumat, 11 Januari 2019.

    Baca juga: TGPF Novel Baswedan Dibentuk, Berikut Personelnya

    Surat tugas itu ditandatangani Tito pada 8 Januari. Dalam lampiran surat bernomor Sgas/3/I/HUK.6.6./2019 itu, nama Tito tertera sebagai penanggung jawab tim yang berjumlah 65 orang tersebut. Tim diberi waktu kerja enam bulan untuk mengungkap kasus penyiraman air keras ke wajah Novel yang terjadi pada 11 April 2017.

    Pembentukan tim yang berdekatan dengan agenda debat calon presiden pada 17 Januari 2019 itu menimbulkan kecurigaan.  Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar menilai tim yang berisi 65 orang dan dominan polisi tak akan menghasilkan apa-apa.

    "Aneh, kok seolah bekerja pas mau debat. Saya khawatir dibentuk tim ini, hanya untuk menyediakan jawaban buat Jokowi saat debat," kata dia lewat pesan singkat, Jumat, 11 Januari 2019.

    Terpampang spanduk ungkapan kekecewaan KPK kepada Presiden Jokowi terkait 16 bulan kasus penyiraman Novel Baswedan , Jumat 21 Juli 2018 /TEMPO-TAUFIQ SIDDIQ

    Haris mempertanyakan mengapa dalam tim ini didominasi polisi, padahal selama ini penyelidikan oleh polisi tak pernah membuahkan hasil. Dia mengatakan memang ada nama-nama baru dalam tim itu, seperti Ketua Setara Institute Hendardi dan dua mantan Komisioner Komnas HAM Nur Kholis dan Ifdhal Kasim.

    Namun dia menganggap nama itu hanya pemanis dalam 'rumah lama'. "Rumah lama yang tidak pernah berbuah kerja," katanya.

    Novel Baswedan diserang orang tak dikenal pada Subuh 11 April 2017. Penyiraman dengan air keras itu menyebabkan kerusakan pada mata Novel yang hingga kini masih dilakukan pengobatan.

    Sejak itu polisi belum berhasil mengungkap siapa pelaku dan dalangnya. Polisi sebelumnya bahkan sempat mengumumkan sketsa orang yang diduga melakukan penyerangan itu. Namun hal itu tak berbuah hasil.

    Haris menilai tim gabungan bentukan Tito Karnavian ini bukanlah TGPF. Menurut dia, TGPF seharusnya dibentuk presiden. TGPF melaporkan tiap temuannya kepada presiden. Setelah ada temuan, barulah presiden memerintah Kapolri untuk menindaklanjuti.

    Baca juga: Hampir Dua Tahun Mandek, Begini Perjalanan Kasus Novel Baswedan

    Haris menganggap tim ini terkesan hanya untuk merespon laporan Komnas HAM. Dia menebak ujung-ujungnya, hasil temuan tim hanya akan menyalahkan Novel. "Lihat saja nanti hasilnya, paling menyalahkan Novel lagi, dia difitnah tidak mau kooperatif untuk diperiksa," katanya.

    Pengacara Novel Baswedan, Alghiffari Aqsa punya dugaan yang sama dengan Haris. Namun, dia berharap tim ini dibuat bukan hanya untuk memberikan jawaban kepada Jokowi saat debat nanti. "Semoga adanya tim ini bukan untuk menyiapkan jawaban ketika kasus Novel Baswedan ditanyakan dalam debat Capres ataupun ketika kampanye," katanya.

    Direktur Amnesty International Usman Hamid menilai tim bentukan polisi tidak memenuhi tiga syarat bagi sebuah tim pencari fakta, yaitu independensi keanggotaan, mandat yang kuat, serta partisipasi masyarakat sipil. Bila tiga unsur itu tak dipenuhi, menurut dia sulit untuk mengharapkan bahwa Tim ini dapat efektif dlm mengungkap dalang penyerang Novel.

    Dalam surat Kapolri itu, tim ini diketuai oleh Kapolri Tito Karnavian. Adapun ketua timnya adalah Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis dengan 46 personel Polri sebagai anggota tim.

    Dari ahli ada beberapa nama seperti mantan wakil pimpinan KPK dan guru besar pidana Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji; Peniliti LIPI Hermawan Sulistyo; Ketua Ikatan Sarjana Hukum Indonesia, Amzulian Rifai; Ketua Setara Institut Hendardi; Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti; mantan Komioner Komnas HAM, Nur Kholis; dan Ifdhal Kasim. Serta beberapa nama dari KPK.

    Baca juga: Hampir Dua Tahun Mandek, Begini Perjalanan Kasus Novel Baswedan

    Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan saat menunjuk pegawainya untuk bergabung ke dalam tim, pimpinan telah memberikan arahan. Arahan itu, kata dia, pimpinan meminta mereka bekerja semaksimal mungkin untuk menemukan pelaku penyerangan Novel Baswedan. "Targetnya pelaku penyerangan Novel ditemukan bersama-sama dengan tim," katanya.

    Meski dicurigai pembentukan tim ini terkait dengan debat capres, Markas Besar Kepolisian RI membantahnya.

    "Kami bekerja netral, independen tidak ada keterkaitan dengan politik," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo saat dihubungi Sabtu 12 Januari 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Klaim Maruf Amin di Debat Pilpres 2019 Soal Ancaman Stunting

    Dalam Debat Pilpres 2019 babak ketiga, Maruf Amin mengklaim angka prevalensi stunting turun 7 persen pada 2014 - 2019. Beginilah kondisi sebenarnya.