Cara Kemenhub Mengakomodir Kepastian Hukum dan Bisnis Ojek Online

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata saat menghadiri momen presiasi mitra pengemudi di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 22 Desember 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata saat menghadiri momen presiasi mitra pengemudi di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 22 Desember 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan beleid tentang ojek. Beleid yang akan tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini akan mengatur ojek online dan ojek pangkalan.

    Baca: Menhub Budi Karya Targetkan Aturan Ojek Online Rampung Februari

    Kementerian Perhubungan membantah aturan ini bukan untuk melegalisasi sepeda motor sebagai moda transportasi umum. "Tapi kami mau menormakan atau kemudian mengurangi persoalan terkait masalah masalah tarif, suspend sepeda motor dan keselamatan untuk ojek sebagai sarana transportasi," kata Budi Setyadi Direktur Jenderal Perhubungan Darat di kantornya, Selasa, 18 Desember 2018.

    Budi mengatakan aturan ini membahas persoalan tarif, suspend sepeda motor dan keselamatan untuk ojek online. Sedangkan untuk ojek pangkalan, pemerintah mengatur soal keselamatan dan keamanan.Tarif ojek pangkalan tidak diatur oleh pemerintah lantaran selama ini sifatnya tawar menawar antara pengemudi dan penumpang.

    Transportasi roda dua memang tidak diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 pasal 12 tentang administrasi negara, Budi menuturkan Menteri atau Kementerian bisa mengeluarkan peraturan sepanjang sudah ada aktivitas di masyarakat.

    Menteri Perhubungan, kata Budi, akan menggunakan diskresi atau pengambilan keputusan sendiri untuk membuat aturan ini, Pasalnya, sampai sekarang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang kendaraan roda dua untuk dijadikan transportasi umum baik untuk orang maupun barang.

    Aturan ini ditargetkan mulai diterapkan pada Maret 2019. Kemenhub telah mengundang 97 aliansi pengemudi ojek online di Jakarta untuk membahas rancangan beleid ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Negara dengan Persentase Perokok Terbanyak Indonesia Tertinggi

    Jumlah perokok pria lebih banyak daripada wanita. WHO mencatat jumlah perokok di kawasan Asia dan Afrika meningkat.