Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Elizabeth Warren Jadi Penantang Baru Donald Trump dari Demokrat

image-gnews
Presiden AS, Donald Trump (kiri) dan Senator Elizabeth Warren (kanan). AP via Syracus
Presiden AS, Donald Trump (kiri) dan Senator Elizabeth Warren (kanan). AP via Syracus
Iklan

Senator Warren adalah orang yang paling vokal menyuarakan pemakzulan Trump. Pada 6 September 2018, Warren dengan tegas mengatakan ini saatnya untuk menggeser Donald Trump dari kursinya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jika pejabat pemerintah senior berpikir Presiden AS tidak bisa menunaikan tugasnya, maka kita harus menggunakan amandemen ke-25. Konstitusi mengizinkan prosedur hukum ketika wakil presiden dan pejabat tinggi menilai presiden tidak bisa melakukan tugasnya," kata Warren kepada CNN.

Sejak itu, Warren dipandang sebagai kandidat presiden yang mungkin melawan Trump, yang tidak pernah sekalipun menahan diri mengkritik Warren, mengejeknya dengan sebutan "Pocahontas" karena dia telah mengklaim sebagai penduduk asli Amerika selama karirnya sebagai profesor hukum yang memicu kontroversi.

Namun akhir pekan lalu, The Boston Globe menerbitkan artikel investigasi yang menunjukkan bahwa etnisitasnya bukan merupakan faktor dalam profesinya di Harvard.

"Keluarga saya adalah keluarga saya, tetapi The Boston Globe melakukan penyelidikan yang sangat teliti dan menetapkan bahwa latar belakang keluarga saya tidak ada hubungannya dengan saya dipekerjakan di mana pun," katanya.

"Saya pertama kali menjadi kandidat politikus pada tahun 2012 dan terus terang saya bahkan tidak memiliki informasi dasar ini. Jadi, kumpulkan semuanya, serahkan ke pers, dan berkata, itu dia," beber Warren ketika ditanya apakah dia menyesal terkait latar belakang etnisnya.

Senator AS Elizabeth Warren menyampaikan sambutan di Center for American Progress di Washington 13 Juli 2016.[REUTERS / Gary Cameron]

Sepak terjang Warren membuat oposisinya di kubu Demokrat mengeluh bahwa Elizabeth Warren sebagai orang yang terlalu liberal dan terlalu memecah belah, ungkap laporan POLITICO. Dalam wawancara dengan POLITICO, sejumlah penasihat dan mantan penasihat Warren serta koleganya mengatakan Warren menciptakan narasinya sendiri tentang dirinya sebagai anti-Wall Street dan pro kelas menengah.

Namun penasihat Warren yang lain tidak sepakat. Penulis biografi Warren, Antonia Felix, mengatakan Warren bukan hanya kandidat yang layak tetapi kandidat yang bisa menang.

Baca: Hillary Clinton Pastikan Tak Maju Pemilu Presiden Amerika 2020

Melalui videonya, Warren bukan hanya memberikan wacana melawan Donald Trump, tapi juga menyampaikan fokus kerja pada perlindungan konsumen, kesenjangan kesejahteraan, biaya pendidikan, isu LGBT+, dan gerakan hak perjuangan perempuan, seperti dikutip dari The Independent.

Dalam pesan email yang dikirim kepada pendukungnya, Warren akan memulai kampanye pada awal 2019.

Sejauh ini Donald Trump belum berkomentar atas pencalonan Elizabeth Warren, tetapi Ketua Komisi Nasional Republik Ronna McDaniel menyebut Warren adalah ekstrimis sayap kiri lain dan pengacau.

Apapun tanggapan Partai Republik, atau komentar Trump nantinya tentang Elizabeh Warren, Trump masih berada dalam posisi yang sulit. Sebut saja investigasi campur tangan Rusia dalam pilpres 2016, rencana ambisius tembok perbatasan sampai ditinggal oleh orang-orang di sekeliling.

Carut-marut tersebut tidak hanya membuat Trump fokus menyelesaikan masalah internal pemerintahan, tetapi juga harus waspada taktik Elizabeth Warren merebut dukungan rakyat Amerika Serikat, yang bisa membuat kejutan pada pilpres 2020 mendatang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


AHY Ajak Rekonsiliasi usai Putusan MK: Rakyat Harus Diutamakan

4 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
AHY Ajak Rekonsiliasi usai Putusan MK: Rakyat Harus Diutamakan

Jika masih ada pihak yang belum puas dan legowo dengan keputusan MK, AHY mengimbau untuk tidak mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih besar.


AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program Pemerintahan Prabowo-Gibran

5 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program Pemerintahan Prabowo-Gibran

AHY menyatakan siap menyukseskan seluruh kebijakan dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka


Bersyukur Atas Putusan MK, AHY Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran

6 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
Bersyukur Atas Putusan MK, AHY Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran

Menurut AHY, keputusan MK telah memberikan kepastian hukum yang sangat kuat bagi pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih


KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

20 jam lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.


Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Prabowo-Gibran Tetap Pemenang Pilpres 2024

1 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Prabowo-Gibran Tetap Pemenang Pilpres 2024

Prabowo-Gibran tetap menjadi Pemenang Pilpres 2024 setelah MK membacakan putusan yang menolak gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, usai mengikuti pembacaan putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, pada Senin sore, 22 April 2024. Pertemuan itu berlangsung di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

Anies Baswedan menyampaikan terima kasih kepada anak-anak muda yang telah memberi warna baru pada pilpres kali ini.


Potensi Terbelah Putusan Mahkamah Konstitusi

1 hari lalu

Potensi Terbelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dinilai sulit mengabulkan permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam sengketa pilpres 2024.


Reaksi Pemimpin Parpol atas Putusan MK dalam Perkara Sengketa Pilpres

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Reaksi Pemimpin Parpol atas Putusan MK dalam Perkara Sengketa Pilpres

Surya Paloh mengajak seluruh elite politik menghargai dan menghormati putusan MK.


Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) menskors sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Sidang tersebut beragendakan pembacaan putusan oleh majelis hakim MK. ANTARA/Hafidz Mubarak
Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.


Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

3 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?