Angkat Isu Israel-Palestina, Manuver PM Australia Hadapi Pemilu?

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Taman Nasional Kota David di Yerusalem [Sputniknews]

    Taman Nasional Kota David di Yerusalem [Sputniknews]

    TEMPO.CO, Jakarta -  Pernyataan Perdana Menteri Australia Scott Morrison untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel dan Yerusalem Timur menjadi ibukota Palestina mengundang kecaman masyarakat internasional.

    Morrison dikecam mulai dari melanggar resolusi PBB, menghina perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan hak menentukan nasibnya sendiri, hingga tudingan Morrison menggunakan isu ini untuk mendulang suara dalam pemilu awal 2019.

    Baca: Bahrain Dukung Australia Akui Yerusalem Barat Jadi Ibukota Israel

    Pemimpin partai Buruh, partai oposisi Australia, Bill Shorten menilai Morrison melakukan tindakan sembrono dan bodoh.

    "Apa yang sedang dia lakukan membingungkan antara kepentingan politik dirinya dengan kepentingan negara," kata Shorten.

    Sesuai agenda politik di Australia tahun 2019,  pemilu akan digelar pada Maret 2019. Morrison dari partai minoritas berusaha untuk mempertahankan kursinya.

    Media di Australia melaporkan Morrison berusaha merebut hati kaum Yahudi di Australia untuk mendulang suara dalam pemilu.  Seberapa signifikan suara kaum Yahudi di Australia dalam pemilu mendatang?

    Sebagai gambaran, The Australian Jewish News pada 30 Juni 2017 melaporkan populasi Yahudi di Australia mengalami penurunan lebih dari 6 persen dalam lima tahun terakhir. Jika tahun 2011, populasi Yahudi di Australia sebanyak 97.327 orang, namun sensus pada 2016 jumlahnya menurun tinggal 91.022 orang.

    Pernyataan Morrison yang membagi dua Yerusalem mendapat dukungan dari The Australia/Israel & Jewish Affairs Council, AIJAC dengan menyebutnya sebagai pengakuan pemerintah mengenai realitas bahwa Yerusalem merupakan ibukota Israel sejak tahun 1949.

    Baca: AS Sambut Pengakuan Australia Atas Yerusalem Barat

     "Australia telah mengakhiri anomali di mana Israel menjadi satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki hak untuk memilih ibukota di wilayah kedaulatannya," kata pemimpin AIJAC, Mark Leibler, seperti dikutip dari The Jerusalem Post, 16 Desember 2018.

    Morrison tidak mengubah garis politik pemerintah Australia sebelumnya, solusi dua negara. Dia memberi alasan atas sikap politiknya membagi dua Yerusalem untuk Israel dan Palestina dalam konteks solusi dua negara.

    "Ini hak setiap negara menentukan ibukota nasionalnya," kata Morrison dalam pidatonya dalam forum publik di Sydney Institute, seperti dikutip dari The New York Times, 15 Desember 2018.

    Menurutnya, masyarakat internasional harus melangkah melebihi apa yang selama ini dianggapnya sebagai ritual berupa penarikan diri Israel guna memaksa negara tersebut kembali ke meja perundingan.

    Morrison pun tidak mengikuti langkah Amerika Serikat untuk memindahkan kedutaannya tahun depan. Jika presiden Donald Trump menjadwalkan untuk memindahkan kedutaannya pada Mei 2019 dari Tel Aviv ke Yerusalem, Morrison memilih tidak memindahkan kedutaannya hingga tercapai solusi akhir dua negara.

    Baca: Mahathir Mohamad: Tidak Ada Negara yang Berhak Memecah Yerusalem

    Dua negara mitra penting Australia di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia beraksi atas keputusan Morrison. 

    Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebut langkah pemerintah Australia sebagai keputusan prematur dan menghina warga Palestina yang tengah memperjuangkan haknya untuk menentukan nasibnya sendiri.

    "Pengumuman ini, dibuat sebelum solusi dua negara, merupakan prematur dan menghina warga Palestina dan perjuangan mereka untuk mendapatkan hak menentukan nasib sendiri," ujar Kementerian Luar Negeri Malaysia seperti dikutip dari news.com.au.

    Sikap lebih lunak ditunjukkan Indonesia yang disampaikan kementerian Luar Negeri. Dalam pernyataannya disebutkan, Indonesia mencatat pernyataan Australia yang tidak memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Indonesia mencatat dengan baik posisi Australia untuk mendukung prinsip solusi dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota negara Palestina.

    Indonesia juga mengajak Australia dan semua anggota PBB untuk segera mengakui negara Palestina dan bekerja sama guna tercapai perdamaian berkelanjutan dan kesepakatan berdasarkan prinsip solusi dua negara.

    9NEWS.COM.AU | THE NEW YORK TIMES | THE JERUSALEM POST | JEWISHNEWS.NET.AU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.