Sebab Cekcok Beda Capres Berujung Maut: Rakyat Hanya Alat Politik

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua calon presiden, Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto, bergandengan dalam acara Deklarasi Kampanye Damai di halaman Tugu Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. Dua pasangan capres dan cawapres hingga para pejabat hadir mengenakan pakaian adat dalam acara yang bertema

    Dua calon presiden, Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto, bergandengan dalam acara Deklarasi Kampanye Damai di halaman Tugu Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. Dua pasangan capres dan cawapres hingga para pejabat hadir mengenakan pakaian adat dalam acara yang bertema "Kampanye Anti-Politisisasi SARA, Hoax, dan Politik Uang" tersebut. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi - Ma'ruf) , Abdul Kadir Karding mengatakan pelbagai pihak harus mengambil hikmah atas terjadinya cekcok beda pilihan calon presiden yang berujung maut di Sampang, Madura.

    Simak: Foto Tomy Winata Dukung Jokowi, Timses: Siapapun Boleh Dukung

    Karding mengatakan peristiwa ini menjadi bukti bahwa masyarakat amat menganggap serius pemilihan presiden 2019. "Bukan hanya serius tapi masuk ke hati," kata Karding kepada Tempo, Senin, 26 November 2018.

    Karding melanjutkan, keseriusan masyarakat ini harus dipikirkan dan disadari para elite, tim kampanye, dan juru kampanye. Mereka, kata Karding, tak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang provokatif, bohong atau hoax, dan berpotensi membawa pembelahan di tengah masyarakat. "Jangan sampai kasus-kasus seperti ini meluas terjadi di mana-mana," kata dia.

    Karding meminta masyarakat pun bijak untuk tidak memposting hal-hal yang berpotensi memecah belah dan membuat masyarakat bermusuhan akibat Pilpres 2019. Dia berharap adanya kearifan lokal yang dikedepankan untuk mengantisipasi perseteruan di antara warga.

    "Kami berharap juga ada kearifan dari temen-teman netizen untuk tidak memposting hal-hal yang berbau dapat merugikan kehidupan sosial masyarakat," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

    Baca: Strategi Jokowi Genjot Elektabilitas: Kampanye Door to Door

    Wakil Ketua Timses Jokowi - Ma'ruf ini pun meminta otoritas lain, seperti pengelola media massa dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk turut andil dalam penciptaan dan distribusi konten-konten kampanye yang damai.

    Baca juga: Komentar dari Kubu Prabowo


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.