Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 Tak Akan Ditunda

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pertumbuhan Ekonomi 2020-2021 Bakal  6 Persen

    Pertumbuhan Ekonomi 2020-2021 Bakal 6 Persen

    Kebijakan investasi ini, ujar Rosan, berkaitan erat dengan dunia usaha dan Kadin sebagai lembaga yang mewadahi para pengusaha. Dengan demikian, objektivitas kebijakan ini akan turut dipengaruhi oleh masukan-masukan dari dunia usaha.

    Kadin akan mengumpulkan 124 asosiasi pengusaha hari ini untuk membahas poin-poin usulan dunia usaha. Oleh karena itu, Kadin meminta pemerintah menunda penerapan aturan daftar negatif investasi sehingga ada dialog dan masukan yang mewakili kepentingan pelaku usaha.

    Pekan lalu, pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16. Salah satunya adalah pelepasan sejumlah bidang usaha dari daftar negatif investasi.

    Baca: Sri Mulyani Tanggapi Permintaan Kadin Soal Paket Kebijakan Ekonomi 

    Pada Senin, 19 November 2018, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengklarifikasi kepemilikan saham asing atau investasi asing hanya boleh 100 persen di 25 bidang usaha. Sebelumnya disebutkan bahwa ada 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari daftar negatif investasi atau terbuka sepenuhnya untuk investasi asing.

    Darmin beralasan hal itu dilakukan karena dalam empat tahun terkahir, investasi di bidang tersebut masih minim. "Sewaktu kami survei dan teliti, investasi yang masuk kebanyakan nol. Itu mengapa kemudian kami bikin 100 persen," kata Darmin.

    Kebijakan pemerintah yang melonggarkan investasi asing, dikritik oleh calon presiden Prabowo Subianto. Menurut Prabowo, paket kebijakan ini dianggap memberi peluang kepada pihak asing untuk masuk dan menguasai sektor industri di dalam negeri.

    Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto (kiri) dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo saat menghadiri Deklarasi Gerakan Emas di Stadion Klender, Jakarta Timur, Rabu, 24 Oktober 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
    Prabowo menilai paket kebijakan ekonomi tak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, terutana Pasal 33 ayat 1 yang menyebutkan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun ayat 2 pasal itu mengatur bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

    "Indikator-indikator saat ini menunjukan bahwa negara kita sedang memprihatinkan. Baru saja pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang menurut saya itu wujud bahwa kita menyerah total kepada bangsa asing," kata Prabowo saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di rumahnya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa, 20 November 2018.

    Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah. Banyak dari sumber daya alam itu, kata dia, bisa dikelola sendiri. Dia menilai paket kebijakan ekonomi jilid 16 justru akan kian merugikan masyarakat.

    Baca juga: Jokowi Minta Sri Mulyani Evaluasi Insentif Pajak Karena...

    Prabowo menjelaskan, paket kebijakan itu akan membuat usaha kecil masyarakat bersaing dengan pengusaha asing yang memiliki modal besar. Prabowo pun menyinggung sistem kapitalisme yang disebutnya tidak memberikan ruang dan peluang kepada rakyat kecil untuk sukses mengembangkan usahanya.

    "Jadi artinya rakyat kita, anak-anak kita, anak-anak emak-emak enggak boleh jadi kaya, enggak boleh jadi makmur," ujar Ketua Umum Partai Gerindra ini.

    Prabowo pun mengkaitkan paket kebijakan ekonomi pemerintah itu dengan kondisi Indonesia sebagai pasar bagi negara lain. Menurut dia, pasar adalah pusat perputaran ekonomi rakyat dan sumber kekayaan sebuah negara. Dia pun menyinggung bagaimana pemerintah Eropa dan Amerika Serikat memproteksi pasar di negara masing-masing.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hypermarket Giant dan Tiga Retail yang Tutup 2017 - 2019

    Hypermarket Giant akan menutup enam gerainya pada Juli 2019. Selain Giant, berikut gerai ritel yang yang bernasib sama dalam dua tahun terakhir.