Tersisa 1,5 Bulan Serapan APBD Baru 54 Persen, Apa Langkah Anies?

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau proyek pembangunan rumah DP nol rupiah Samawa di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat, 12 Oktober 2018. Rusunami ini diperuntukkan bagi warga yang ber-KTP DKI Jakarta serta berpenghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau proyek pembangunan rumah DP nol rupiah Samawa di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat, 12 Oktober 2018. Rusunami ini diperuntukkan bagi warga yang ber-KTP DKI Jakarta serta berpenghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Jika sudah terbayar seluruhnya, Saefullah optimistis serapan anggaran tahun ini tak bakal berbeda jauh dibandingkan tahun lalu. Pada akhir anggaran 2017 tercatat serapan mencapai 83,83 persen. Saat itu total APBD DKI senilai Rp 71,89 triliun. "Saya memperkirakan serapan anggaran tahun ini mencapai sekitar 80 persen," katanya.

    Baca:
    Kursi Wagub Masih Kosong, Serapan APBD DKI Seret

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpisah menyatakan tak mempermasalahkan rendahnya serapan anggaran. Sebagian diakui karena banyak pembebasan lahan tak berhasil dilakukan di banyak dinas.

    Menurutnya, itu lebih baik ketimbang harus membebaskan lahan dengan cara membayarkan ganti rugi dengan cara yang tak sesuai aturan. "Misalnya dengan uang tunai yang rawan penyelewengan oleh mafia tanah," kata dia.

    Anies mencontohkan, pada Desember 2017 Pemerintah DKI Jakarta juga membatalkan pembayaran pembelian lahan. Saat itu pemerintah harus membayar ganti rugi tanah yang terdampak normalisasi sungai senilai Rp 600 miliar.

    Baca:
    Serapan Anggaran DKI Jeblok, Sandiaga Uno Salahkan Makelar Tanah

    Namun, ia memilih menahan pembayaran itu karena pembayarannya menggunakan uang tunai. "Lebih baik tidak dihitung serapan, daripada mengeluarkan uang miliaran bentuknya cash," kata Anies.

    Berikut daftar program yang tak bisa dilaksanakan tahun ini alias dipastikan tak terserap dan ditunda pengerjaannya ke tahun depan:


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.