Jika sudah terbayar seluruhnya, Saefullah optimistis serapan anggaran tahun ini tak bakal berbeda jauh dibandingkan tahun lalu. Pada akhir anggaran 2017 tercatat serapan mencapai 83,83 persen. Saat itu total APBD DKI senilai Rp 71,89 triliun. "Saya memperkirakan serapan anggaran tahun ini mencapai sekitar 80 persen," katanya.
Baca:
Kursi Wagub Masih Kosong, Serapan APBD DKI Seret
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpisah menyatakan tak mempermasalahkan rendahnya serapan anggaran. Sebagian diakui karena banyak pembebasan lahan tak berhasil dilakukan di banyak dinas.
Menurutnya, itu lebih baik ketimbang harus membebaskan lahan dengan cara membayarkan ganti rugi dengan cara yang tak sesuai aturan. "Misalnya dengan uang tunai yang rawan penyelewengan oleh mafia tanah," kata dia.
Anies mencontohkan, pada Desember 2017 Pemerintah DKI Jakarta juga membatalkan pembayaran pembelian lahan. Saat itu pemerintah harus membayar ganti rugi tanah yang terdampak normalisasi sungai senilai Rp 600 miliar.
Baca:
Serapan Anggaran DKI Jeblok, Sandiaga Uno Salahkan Makelar Tanah
Namun, ia memilih menahan pembayaran itu karena pembayarannya menggunakan uang tunai. "Lebih baik tidak dihitung serapan, daripada mengeluarkan uang miliaran bentuknya cash," kata Anies.
Berikut daftar program yang tak bisa dilaksanakan tahun ini alias dipastikan tak terserap dan ditunda pengerjaannya ke tahun depan: