Rabu, 19 Desember 2018

Amerika Beri Sanksi Ekonomi, Ini Siasat Iran

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Iran Hassan Rouhan bersantap siang dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di sebuah hotel di Paris, Prancis, pada Januari 2016, dalam rangkaian tur ke sejumlah negara di Eropa. pri.org

    Presiden Iran Hassan Rouhan bersantap siang dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di sebuah hotel di Paris, Prancis, pada Januari 2016, dalam rangkaian tur ke sejumlah negara di Eropa. pri.org

    TEMPO.CO, Teheran – Presiden Iran, Hassan Rouhani, mengatakan Iran mengecam sanksi ekonomi baru yang dikenakan pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kepada negaranya. Sanksi itu dinilai lebih banyak menyasar warga biasa dan perusahaan swasta.

    Baca:

    Amerika Beri Sanksi ke Iran, 5 Negara dan Uni Eropa Menolak

     

    Sanksi AS ini tidak hanya mengenai sektor minyak, tapi juga industri transportasi kapal dan industri keuangan. “Musuh menarget ekonomi kita. Target utama dari sanksi ini adalah rakyat kita. Ini merupakan perang ekonomi terhadap Iran,” kata Rouhani pada Senin, 5 November 2018 waktu setempat.

    Menurut Rouhani, Iran bakal tetap mampu menjual minyak meskipun ada tekanan dari Amerika agar negara-negara pengimpor minyak menghentikan pembelian dari Iran. “Kita akan terus menjual minyak kita untuk mematahkan sanksi-sanksi ini,” kata dia.

    Baca:

    Menlu Iran Sebut Amerika Terisolasi, Sanksi Menyasar Warga Biasa

    Meskipun ingin mengenakan tekanan besar kepada Iran untuk mengurangi pendapatan negara dari hasil penjualan minyak bumi, Trump tetap memberikan pengecualian kepada delapan negara plus Irak untuk tetap bisa mengimpor minyak mentah dari Iran hingga mereka bisa menemukan sumber impor baru.

    Ini membuat tekanan terhadap Iran berkurang dari tekanan maksimum yang direncanakan sebelumnya. Artinya, pemerintah Iran tetap bisa menjual minyak mentah kepada 9 negara yaitu Cina, India, Korea Selatan, Yunani, Italia, Taiwan, Jepang, Turki, dan Irak.

    Irak dan Turki, yang juga merupakan negara di kawasan Timur Tengah seperti Iran, mendapat pengecualian dari AS sehingga bisa terus membeli minyak dan gas dari Iran. Ini dilakukan agar ekonomi kedua negara tidak terganggu pertumbuhannya. Dan pengecualian ini memberikan kesempatan bagi pemerintah Iran untuk mengisi kantong penerimaan negara.

    Baca:

    Amerika Kenakan Sanksi Baru kepada Iran, Menyasar Minyak

    Menteri Luar Negeri Pompeo mengatakan pengecualian ini diberikan kepada negara yang telah mengurangi pembelian minyak mentah dari Iran. Dan pengecualian ini berlaku hingga 180 hari. “Ini untuk memastikan suplai minyak di pasar,” kata Pompeo.

    Selain dari menjual minyak kepada 9 negara yang mendapat pengecualian ini, Iran juga memiliki kesepakatan dengan Rusia. Kesepakatan penjualan minyak ini dibuat pada 2014. Meskipun Rusia juga memproduksi minyak, negara ini ‘membeli’ minyak dari Iran untuk kembali dijual ke negara ketiga.

    Hasil penjualan ini digunakan oleh Iran untuk membayar berbagai impor barang dan jasa dari Rusia.

    Baca:

    Rusia sendiri telah terkena berbagai sanksi dari Amerika terkait sejumlah isu seperti aneksasi wilayah Ukraina yaitu Crimea, penyerangan agen ganda Sergei Skripal di Salisbury Inggris, dan tudingan berupaya mengintervensi pemilu AS pada 2016 untuk memenangkan Donald Trump. Kecuali isu Crimea, Moskow berulang kali membantah terlibat.

    “Kami telah hidup dalam kondisi terkena sanksi. Kami tidak mengakui sanksi sepihak tanpa dukungan PBB. Kami menganggap metode itu sebagai ilegal,” kata Alexander Novak, menteri Energi Rusia, seperti  dilansir Aljazeera, soal dukungan negaranya kepada Iran.

    Pada saat yang sama, Uni Eropa menyatakan tetap mendukung berlakunya kesepakatan nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action, yang diteken pada 2014. Dukunga UE ini sangat berarti bagi Iran karena negara-negara di kawasan ini haus akan minyak dan gas untuk menyalakan mesin industrinya.

    Baca:

     

    Dalam pernyataan menanggapi sanksi AS ini pada pakhir pekan lalu, Uni Eropa menyesalkan keputusan itu dan akan berupaya memastikan perdagangan resmi dengan Iran terus berlanjut.

    “Keteguhan kolektif kami untuk menyelesaikan ini tidak tergoyahkan,” begitu bunyi pernyataan bersama Uni Eropa, Inggris, Prancis, dan Jerman.

    Uni Eropa dikabarkan sedang menyiapkan sistem pembayaran perbankan alternatif untuk memudahkan transaksi jual beli antara perusahaan dari Eropa dengan mitra dari Iran.

    Ini karena AS mengancam SWIFT, yang memproses transaksi keuangan perbankan antarnegara, untuk tidak memproses transaksi keuangan dari perbankan Iran. Jika melanggar, SWIFT yang berbasis di Belgia, bakal terkena sanksi juga.

    Baca:

    Media New York Times melansir ada usulan lain untuk memudahkan transaksi ekonomi antara perusahaan Uni Eropa dan Iran yaitu membentuk perusahaan sebagai kendaraan khusus atau disebut special purpose vehicle.

    SPV ini berfungsi sebagai pusat penyelesaian transaksi. “Hasil dari penjualan minyak dan gas Iran akan digunakan untuk membayar berbagai pembelian barang dan jasa oleh Teheran dari Eropa,” begitu dilansir New York Times.

    Kepala Urusan Eksternal Uni Eropa, Federica Mogherini, mengatakan SPV ini didesain untuk memfasilitasi pembayaran terkait ekspor dan impor Iran termasuk minyak dan gas.

    Dengan syarat, perusahaan yang terlibat melakukan bisnis resmi sesuai undang-undang di Uni Eropa. Uniknya, layanan yang disediakan SPV ini bukan hanya untuk perusahaan Uni Eropa dan Iran tapi juga perusahaan dari negara lain yang ingin berbisnis dengan Iran sehingga tidak terkena batasan layanan perbankan oleh AS.

    Menanggapi pembentukan SPV oleh Uni Eropa untuk bertransaksi dengan Iran ini, Trump dan Menlu AS, Mike Pompeo, mengaku terganggung dan sangat menyesalkan. “Ini salah satu langkah paling kontraproduktif yang bisa terbayangkan untuk perdamaian dan keamanan regional dan global,” kata Pomepo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Baru OK Otrip, Jak Lingko Beroperasi 1 Oktober 2018

    Pemerintah DKI Jakarta meluncurkan transportasi massal terintegrasi, Jak Lingko pada 1 Oktober 2018. Jak Lingko adalah rebranding OK Otrip.