Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kontroversi Kasus Ratna Sarumpaet Belum Berakhir

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Aktivis Ratna Sarumpaet mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018. Ratna Sarumpaet, tersangka penyebaran berita bohong atau <i>hoax</i> tentang penganiayaan dirinya, resmi menjadi tahanan Polda Metro Jaya hingga 20 hari. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Aktivis Ratna Sarumpaet mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018. Ratna Sarumpaet, tersangka penyebaran berita bohong atau hoax tentang penganiayaan dirinya, resmi menjadi tahanan Polda Metro Jaya hingga 20 hari. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus hoax Ratna Sarumpaet terus bergulir. Ratna yang kini telah berstatus tersangka penyebaran kabar bohong atau hoax telah ditahan di Kepolisian Daerah Metro Jaya. Polisi pun akan memeriksa beberapa saksi termasuk salah satu di antaranya adalah Amien Rais yang pekan lalu tak hadir.

Baca juga: Ratna Sarumpaet Tersangka, Begini Ragam Reaksi dari Kubu Prabowo

Juru bicara Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan kasus Ratna Sarumpaet ini ibarat puzzle. Untuk mencari gambaran utuh kasusnya, polisi, kata dia harus menyusun kepingan-kepingan puzzle itu. "Begitu gambar besarnya tersusun, kami tahu, oh si A perannya ini, si B perannya ini," ujar Setyo.

Meski secara pidana kasus ini telah ditangani polisi, namun kasus hoax Ratna Sarumpaet masih terus digoreng untuk kepentingan politik elektoral di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Hal ini terlihat di media sosial, bagaimana pendukung Jokowi menggunakan kasus hoax Ratna Sarumpaet untuk menyerang lawan politiknya di kubu Prabowo. Sedangkan kubu Prabowo sibuk untuk menepis berbagai serangan itu dan menyebut diri mereka sebagai korban hoax Ratna Sarumpaet.

Bahkan laporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD dibuat kubu politikus pendukung Prabowo.

Adalah Jaringan Advokat Penjaga NKRI (Japri) dan Advokat Pengawal Konstitusi yang melaporkan empat anggota DPR ke MKD.

Baca juga: Kubu Jokowi Sebut Kubu Prabowo Pakai Stretegi Politik Mirip Trump

Keempat anggota DPR tersebut adalah Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, serta Rachel Maryam dan Mardani Ali Sera.

Keempat orang tersebut dilaporkan karena diduga melanggar kode etik dengan menyebarkan informasi bohong atau hoax tentang penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet.

Keempatnya diduga melanggar Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 9 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR RI.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sedang mengkaji sejumlah legislator yang dilaporkan turut menyebarkan hoax.

"Nanti MKD akan kaji, apakah ada etik yang dilanggar, apakah tidak. Kalau ada, akan ada sanksi ringan, sedang, atau berat, tetapi kalau tidak ada, ya sudah selesai," kata Bambang di Purbalinggga pada Ahad, 7 Oktober 2018.

Adapun Fadli Zon santai menanggapi laporan tersebut. "Laporan ke MKD itu salah alamat. Mereka tidak mempelajari dengan dalam karena anggota DPR itu kalau ada laporan masyarakat, ya, harus kita respons," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018.

Kasus Ratna Sarumpaet dan Elektabilitas Prabowo

Lalu bagaimana dengan elektabilitas calon presiden dan wakil presiden Prabowo - Sandiaga Uno pasca pengungkapan kasus Ratna Sarumpaet ini?

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan tak menampik bahwa kasus Ratna Sarumpaet akan menimbulkan citra negatif terhadap calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Kendati begitu, Djayadi mengatakan isu itu tak akan membuat pemilih tetap Prabowo mengalihkan dukungan.

"Isu itu menimbulkan citra negatif, tetapi secara elektoral tidak akan menimbulkan larinya para pemilih Prabowo," kata Djayadi di kantor SMRC, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 7 Oktober 2018.

Prabowo Subianto dan timnya sebelumnya termakan kabar bohong ihwal pemukulan dan penganiayaan Ratna Sarumpaet. Belakangan, kepolisian mengungkap bahwa Ratna tak pernah mengalami pemukulan atau penganiayaan. Ratna pun sudah mengakui bahwa dirinya berbohong.

Padahal, Prabowo kadung merespons cerita awal Ratna dengan serius. Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan menggelar konferensi pers di rumahnya, Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, pada Selasa malam, 2 Oktober lalu untuk menyampaikan simpatinya terhadap Ratna. Rabu malam, 3 Oktober, Prabowo kembali menggelar konferensi pers dan meminta maaf kepada publik karena sudah ikut menyiarkan pengakuan Ratna yang ternyata bohong belaka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Djayadi, pemilih tetap Prabowo relatif tak terpengaruh dengan peristiwa tersebut. Mereka akan memaafkan, bersimpati, bahkan membela Prabowo yang telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf.

Baca juga: Kubu Prabowo Tanggapi Tudingan Rekayasa Hoax Ratna Sarumpaet

Adapun jumlah pemilih tetap Prabowo saat ini, kata Djayadi, berada di kisaran angka 25-30 persen. Mereka adalah orang-orang yang tak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo yang juga merupakan calon presiden petahana.

"Mereka tidak akan menyeberang (ke Jokowi) karena sudah solid (mendukung Prabowo)," kata Djayadi.

Meski begitu, Djayadi melanjutkan, citra negatif akibat kasus Ratna Sarumpaet ini akan mempersulit usaha Prabowo menggaet dukungan dari kelompok yang belum menentukan pilihannya atau undecided voters.

"Pemilih yang tadinya masih bisa dibujuk, sekarang jadi mikir-mikir lagi. Dan itu menjadi problem karena menurut berbagai survei Prabowo masih ketinggalan," ujarnya.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Viva Yoga Mauladi menyebut Prabowo memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga sempat membela Ratna Sarumpaet. Viva Yoga mengatakan, sensitivitas Prabowo itu tak terlepas dari rekam jejak Ratna selama ini sebagai aktivis.

"Itulah Pak Prabowo, Pak Prabowo punya sensitivitas kemanusiaan. Siapa di republik ini yang tak percaya dengan Ratna Sarumpaet, beliau adalah aktivis perempuan, pejuang HAM," kata Viva Yoga di kantor Saiful Mujani Research and Consulting, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 7 Oktober 2018.

Prabowo Subianto memang sempat membela Ratna Sarumpaet yang mengaku mengalami pemukulan dan penganiayaan saat berada di Bandung, Jawa Barat, pada 21 September lalu. Prabowo bahkan menyatakan simpatinya dengan menggelar konferensi pers di rumahnya pada Selasa, 2 Oktober lalu.

Namun, belakangan terungkap bahwa Ratna tak mengalami pemukulan dan penganiayaan. Ratna pun mengakui ceritanya bohong belaka. Berselang beberapa jam dari pengakuan Ratna, Prabowo kembali menggelar konferensi pers untuk meminta maaf kepada publik lantaran sudah ikut menyiarkan cerita bohong itu.

Kendati sudah minta maaf, Prabowo dan timnya kadung dianggap tak cermat dan termakan hoaks. Di Twitter bahkan sempat populer tanda pagar #KoalisiPrabohong dan . Menurut Viva Yoga, Prabowo bukanlah pembohong, melainkan dibohongi. Dia pun lagi-lagi menegaskan bahwa mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu memiliki sensitivitas kemanusiaan.

"Saya rasa masyarakat sadar, memahami situasi sensitivitas kemanusiaan Pak Prabowo yang reaktif terhadap ketidakadilan dan track record dari Bu Ratna yang seperti itu (aktivis)," kata politikus Partai Amanat Nasional ini.

Ratna Sarumpaet memang disebut-sebut sebagai aktivis di bidang hak asasi manusia. Ratna, misalnya, pernah terlibat membela aktivis buruh yang dibunuh, Marsinah, melalui naskah monolog "Marsinah Menggugat".

Namun, Ratna juga bukannya tak pernah melakukan tindakan kontroversial. Ratna tercatat pernah menelepon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mobilnya diderek oleh petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Saat menelepon, Ratna terhubung dengan salah seorang staf Anies. Tak lama kemudian, mobil Ratna dikembalikan tanpa melalui proses tilang.

Tak hanya itu, Ratna juga menghebohkan media massa dengan ceritanya soal dana warisan raja-raja nusantara. Ratna mengaku mendapat laporan dari seseorang bernama Ruben P.S. Marey. Menurut Ratna, Ruben adalah salah satu keturunan raja nusantara yang mewarisi uang senilai Rp 23,9 triliun.

Dana itu disebut akan digunakan untuk pembangunan di Papua. Namun, kata Ratna, duit yang disimpan dan ditransfer dari Bank Dunia ke rekening Ruben itu raib. Dia pun menuding pemerintah memblokir secara sepihak transaksi keuangan itu. Lebih lanjut, Ratna menyebut Ruben hanya satu dari tujuh keturunan raja nusantara yang mewarisi harta ribuan triliun.

Bank Dunia membantah adanya transfer Rp 23,9 triliun ke seorang bernama Ruben P.S. Marey. Dalam keterangan resminya, Bank Dunia menyatakan tak pernah melakukan transaksi keuangan dengan pihak perorangan di Indonesia.

Meski para pendukung Jokowi terus menggunakan isu Ratna Sarumpaet untuk menyerang Prabowo, namun calon wakil presiden Ma'ruf Amin mengatakan tak akan mengambil keuntungan dari kasus hoax Ratna Sarumpaet ini.

"Kita tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Itu tidak boleh. Kita fair saja lah," ujar Ma'ruf Amin saat ditemui di kediamannya, Jalan Situbondo, Jakarta pada Ahad, 7 Oktober 2018.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

3 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

BW menduga Jokowi melakukan praktik kampanye terselubung dan sekaligus menggerakkan berbagai sumber daya dipemerintahan sebagai modus operasi.


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

5 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

6 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

8 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

10 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

10 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

10 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

11 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?