Rabu, 19 September 2018

Rezim Hun Sen Bebaskan Oposisi Kem Sokha, Jadi Tahanan Rumah

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kem Sokha, Presiden Partai Penyelamat Nasional Kamboja atau CNRP. Reuters

    Kem Sokha, Presiden Partai Penyelamat Nasional Kamboja atau CNRP. Reuters

    Tekanan Internasional

    Sedangkan pimpinan CNRP lainnya yaitu Sam Rainsy mengatakan dalam wawancara dengan Radio Free Asia bahwa rezim Hun Sen harus segera membebaskan Kem Sokha.

    “Saya tahun Hun Sen sekarang berada di bawah tekanan besar dari komunitas internasional untuk melepas Kem Sokha segera. Saya yakin Hun Sen tidak dapat mengelak dari tekanan itu,” kata Rainsy.

    Saat ini, 118 anggota Partai Penyelamat Nasional Kamboja atau CNRP masih menjalani larangan berpolitik hingga lima tahun pasca pembubaran partai itu oleh MA Kamboja.

    Ratusan pendukung dan media berkumpul di depan rumah Kem Sokha di Phnom Penh pada Senin, 10 September 2018. Pintu gerbang masih ditutup dan pengacaranya mengatakan Sokha belum bisa bertemu dengan para pendukungnya.

    Bekas Presiden CNRP, Eng Chai Eang, menulis di akun Facebook miliknya bahwa Kem Sokha telah dilepas dari penjara dan telah tiba di rumahnya.

    Baca: Oposisi Kamboja Sam Rainsy Minta Dukungan Jepang   

    Keputusan pembebasan Kem Sokha dari tahanan penjara menjadi tahanan rumah ini cukup mengejutkan karena, seperti dilansir media SCMP, Pengadilan Phnom Penh sempat memperpanjang masa tahanannya selama enam bulan pada Kamis, 30 Agustus 2018. Dia terancam hukuman penjara hingga 30 tahun jika terbukti bersalah di pengadilan Kamboja.

    Media Phnom Penh Post sempat melaporkan bahwa PM Hun Sen mengatakan Kem Sokha tidak bakal dibebaskan karena belum divonis bersalah atas sebuah kejahatan sehingga tidak bisa mendapat pengampunan. 

    “Dia belum divonis bersalah atas sebuah kejahatan sehingga tidak bisa diberi pengampunan,” kata Hun Sen pada 30 Agustus 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    TGB Muhammad Zainul Majdi dan Divestasi Tambang Emas Newmont

    KPK mengusut aliran dana ke rekening TGB Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dana itu diduga berkaitan dengan Newmont Nusa Tenggara.