Pemilu Dipertanyakan
Para pengamat mengatakan diktator Hun Sen telah mengendurkan sikap kerasnya terhadap para pengkritik setelah memenangi pemilu pada Juli 2018. Partai Rakyat Kamboja memenangi 125 kursi atau semua kursi di parlemen. Ini otomatis memperpanjang masa jabatan Hun Sen untuk 5 tahun berikutnya.
Sebanyak 14 orang pengkritik pemerintah juga dibebaskan dari penjara sebulan lalu sebagai bagian dari langkah untuk menyenangkan kritikus asing terkait pelaksanaan pemilu, yang dinilai penuh rekayasa.
ASEAN Parliamentary for Human Rights mengatakan Kem Sokha dibebaskan dengan jaminan dan ini bagian dari upaya rezim Hun Sen untuk melegitimasi pemilu Juli 2018, yang tidak memiliki legitimasi itu.
“Pembebasan Kem Sokha, yang terjadi pasca PM Hun Sen meningkatkan kontrol atas parlemen dan negara lewat pemilu palsu menggambarkan pemerintahan yang berusaha melegitimasi hasil yang tidak memiliki legitimasi,” kata Charles Santiago, ketua Asean Parleamentarians for Human Rights.
Baca:
Santiago menyambut pembebasan Kem Sokha ini meskipun berlanjut dengan status tahanan rumah. “Namun ini masih jauh dari yang dibutuhkan karena hanya ada satu partai politik di parlemen, dan tidak ada oposisi, dan hingga pemilu yang bebas dan adil digelar maka komunitas internasional harus terus melihat pemerintahan ini sebagai apa adanya yaitu pemerintahan diktator,” kata dia.
Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, memberikan hak suaranya pada Pemilu Kamboja 2018, Minggu, 29 Juli 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekar